JAWA TIMUR KONTAK BANTEN - Konflik internal di Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil
Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf (Gus
Ipul) bergantian sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri,
Jawa Timur, untuk minta nasihat para kiai.
Gus Yahya sowan ke Lirboyo pada Kamis (27/11/2025). Dia didampingi Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan sejumlah pe ngurus. Ia bertemu dengan KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus.
“Kami berharap doa dan arahan para masyayikh agar situasi internal tetap teduh dan organisasi dapat berjalan dengan baik,” ujar Gus Yahya usai pertemuan.
Menurut KH Amin, dalam pertemuan itu, Gus Yahya juga melaporkan hasil rapat koordinasi bersama pengurus wilayah NU se-Indonesia kepada para pengasuh Lirboyo.
“Intinya, seluruh PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) berharap segera ada islah,” katanya.
Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Para kiai Lirboyo disebut prihatin atas dinamika yang terjadi di PBNU. KH Anwar Manshur berpesan agar roda organisasi dijalankan sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku.
Dua hari sebelumnya, pada Selasa (25/11/2025), Gus Ipul juga telah sowan ke Ponpes Lirboyo bersama Bendahara Umum PBNU Gus Gudfan. Keduanya bertemu dengan KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus. “Kami meminta doa agar persoalan yang dihadapi PBNU segera menemukan titik terang dan solusi terbaik,” ujar Gus Ipul.
Pasca kedatangan dua tokoh PBNU itu, para masyayikh Lirboyo mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh alumni yang kini mengemban amanah sebagai pengurus NU di berbagai tingkatan. Imbauan dibacakan juru bicara KH Athoillah Anwar, Gus Muid.
Dalam imbauan tersebut, para alumni diminta tetap netral dan tidak terlibat dalam perpecahan sikap. “Tidak bergabung dengan kelompok mana pun, serta tidak ikut perdebatan yang dapat memperuncing suasana,” kata Gus Muid.
Para masyayikh meminta para alumni fokus menjalankan amanah, program kerja, pelayanan umat, menjaga marwah jam’iyyah, ukhuwah nahdliyah, dan adab bermedia sosial. Mereka berharap imbauan ini dapat memperkuat ketenangan di tengah dinamika organisasi.
“Kami berharap seluruh alumni menjaga keteduhan dan menyikapi dinamika ini dengan bijak serta penuh kedewasaan,” ujar Gus Muid.
Sementara, Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna mengatakan, konflik internal PBNU akan ditangani melalui sidang Majelis Tahkim yang dipimpin sembilan kiai senior. “Kalau nanti di Majelis Tahkim ada pengajuan keberatan, akan disampaikan. Jika tidak ada keberatan, ya kita tetap berjalan,” katanya.
Sembilan kiai tersebut yaitu KH Mustafa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, Prof KH Machasin, KH Yahya Cholil Staquf, KH Ahmad Said Asrori, Prof KH Muhammad Nuh, dan KH Fuad Nurhasan. Majelis Tahkim disebut Kiai Sarmidi juga merupakan proses menuju islah.
Sejumlah kiai sepuh mulai menyampaikan pandangan. Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah yang juga Pengasuh Ponpes Bugen Al-Itqon Semarang, KH Ubaidillah Shodaqoh, menilai dinamika tersebut merupakan hal biasa dalam organisasi. Ia menegaskan tidak berpihak ke kelompok mana pun.
“Itu dinamika jam‘iyah. Ada persoalan, ya diselesaikan di PBNU. Ada mekanismenya. Semua sudah adem-adem kok,” ujarnya.
Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Ketua PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim menyebut krisis ini harus menjadi momentum evaluasi agar NU kembali fokus pada mandat utamanya.
“Kami mendoakan NU segera berbenah, kembali tulus mengawal Islam rahmatan lil alamin dan meningkatkan kesejahteraan umat,” ujarnya.
Sementara, Menteri Agama KH Nasaruddin Umar turut merespons konflik yang terjadi di PBNU. “Kita harapkan yang terbaik,” ujar Menag di UIN Jakarta.
Gejolak internal PBNU dipicu surat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang meminta Gus Yahya mundur. Surat itu merupakan hasil rapat Harian Syuriah PBNU di Hotel Aston City, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).
Syuriyah menilai Gus Yahya melakukan tiga pelanggaran yang dikategorikan sebagai “dosa besar”, yaitu mengundang narasumber jaringan zionisme internasional, Peter Berkowitz, dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU.
Gus Yahya juga dinilai Memberi “karpet merah” kepada pihak yang dianggap bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah. Kemudian, dugaan tata kelola keuangan yang dinilai bermasalah secara syariat dan membahayakan badan hukum NU.
Rais Aam kemudian menerbitkan surat yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dengan pencabutan kewenangan berlaku mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Untuk sementara, kendali organisasi berada di tangan Rais Aam.
us Yahya merespons dengan mengumpulkan seluruh PWNU se-Indonesia di Surabaya dan menggelar Silaturahmi Alim Ulama di Gedung PBNU, Jakarta. Dalam forum itu disepakati bahwa Gus Yahya tidak mundur karena masa jabatannya masih tersisa satu tahun.
Gus Yahya menegaskan surat pencopotan dirinya tidak sah dan cacat prosedur. Ia menyebut pemecatan hanya bisa dilakukan melalui Muktamar, bukan lewat keputusan Syuriyah.







0 comments:
Post a Comment