Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Terhambat Lahan

 

 

PANDEGLANG  KONTAK BANTEN Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang masih kelabakan mencari lahan untuk membangun gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Pandeglang, Bunbun Buntaran mengaku, masih melakukan pendataan. Hal itu dilakukan untuk memastikan setiap desa memiliki tanah yang bisa dipergunakan, baik milik desa maupun tanah pemerintah.

 “Saat ini kita sedang pendataan aset tanah yang dipergunakan untuk pembangunan gedung Kopdes. Sekarang kita evaluasi progres desa mana yang sudah siap untuk pembangunan gedung, dan ini diinisiasi oleh BUMN PT Agrinas,” kata Bunbun, Selasa (18/11).

 Katanya, gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Pandeglang hanya mampu sebatas skala kecil, seperti gerai warung sembako. “Seperti ada yang beras, minyak beberapa komoditi lah. Hanya saja skalanya kecil,” ujarnya.

 Ditegaskan Bunbun, Kopdes yang ada baru berjalan itu belum mampu dengan skala yang besar, lantaran belum memiliki gerai Kopdes yang sesuai persyaratan lahan dengan luas minimal 1.000 meter. Hal itu menjadi salah satu hambatan dalam proses inventarisasi tersebut. “Karena mereka belum mempunyai satu gerai yang memang dipersyaratkan,” katanya.

 Dijelaskan Bunbun, setiap gerai Kopdes akan memiliki fasilitas lengkap, termasuk warung sembako, simpan pinjam, gudang, dan kendaraan operasional untuk distribusi barang. Katanya lagi, idealnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk tanah yang dibutuhkan seluas 1.000 m² dengan bangunan 20 x 30 meter.

 “Tapi kan kita lihat dulu kondisi di masing-masing desa atau kelurahan, ada enggak tanah yang memang ideal untuk dibangun gerai atau gedung tersebut,” katanya.

 Bunbun menargetkan, semua desa atau kelurahan di Kabupaten yang menjadi program koperasi merah putih itu semuanya harus segera dibangun gerainya.

 “Ya semuanya sih harus, tapi kita lihat kondisi tanahnya dulu ada enggak tanah desa atau tanah pemerintah daerah yang bisa dipergunakan, saat ini kita sedang pendataan,” pungkasnya.

 Adapun soal anggaran, untuk pembangunan gerai dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp 2,5–3 miliar/desa, mencakup fasilitas gedung dan operasional.

 “Saat ini, pengajuan pinjaman untuk pembangunan gedung di tingkat desa belum ada karena menunggu aturan teknis selesai diterbitkan,” tandasnya.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, pihaknya sudah meminta seluruh desa melakukan pendataan tanah yang berpotensi digunakan untuk pembangunan gerai Kopdes. 

 Upaya itu dilakukan katanya lagi, setelah terbitnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai pemanfaatan aset pemerintah untuk program nasional tersebut.

 “Kita berupaya melakukan percepatan penyediaan lahan yang ada di desa-desa untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Karena ini program pusat, kita support percepatannya. Kita sudah berkirim surat ke desa untuk pendataan,” klaimnya.

 Muslim menjelaskan, lahan yang digunakan untuk pembangunan gerai idealnya merupakan tanah milik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun desa. Skema penggunaannya pun bisa beragam, mulai dari pinjam pakai, sewa, hingga pemanfaatan aset sesuai regulasi.

 “Di surat edaran Mendagri, lahan harus tanah pemerintah. Administrasinya tinggal ditempuh, apakah pinjam pakai atau sistem pemanfaatan. Besok kami juga rencanakan koordinasi lanjutan di Pendopo,” pungkasnya.

 Muslim mengakui, persoalan utama yang dihadapi bukan soal administrasi, tetapi ketersediaan lahan yang layak. Di beberapa desa, tanah milik pemerintah memang ada, namun lokasinya kurang strategis, seperti berada di area persawahan atau kebun yang jauh dari akses jalan.

 “Kalau administrasi relatif ringan karena sudah ada instruksi Mendagri, gubernur, dan bupati. Tantangannya itu pada lahan yang benar-benar sesuai. Idealnya kan di pinggir jalan, mudah diakses, ukuran juga rasional. Nah, ini yang sedang kita carikan solusinya,” tandasnya.