Pengurus RW Diminta Ajukan Usulan Sesuai Skala Prioritas

Jakarta-Pengurus RW dalam mengajukan usulan pembangunan lingkungan kepada pemerintah diminta berdasarkan skala prioritas. Dalam penyusunan usulan dari RT sebaiknya mengacu pada pedoman rembuk RW yang dibuat oleh Bappeda DKI Jakarta.“Tujuannya agar semua usulan atau aspirasi masyarakat benar-benar terakomodir untuk pembangunan Jakarta,” ujar Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Budi Roso saat membuka acara sosialisasi Rembuk RW di kantor walikota, kawasan Tanah Abang, Kamis (29/12/2016).Sebanyak 396 pengurus RW se-Jakarta Pusat dibekali pemahaman tentang rembuk RW. Fungsinya mirip dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).“Para pengurus RW haru memahami pedoman tentang Rembuk RW agar dapat menyusun usulan pembangunan dari masyarakat lewat RT dengan baik,” papar Budi Roso.Ia mengharapkan kegiatan rembuk yang merupakan penampungan aspirasi masyarakat harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bappeda. “Diharapkan materi hasil rembuk RW nantinya semua usulan RW bisa diterima di Musrenbang.Kepala Kantor Perencanaan dan Pembangunan Kota (Kanpeko) Jakaera Pusat, Ahmad Saelani, menambahkan rembuk RW dan Musrenbang dilaksanakan untuk memperoleh bahan masukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Maka itu usulan kegiatan dari aspirasi masyarakat sangat diperlukan melalui forum Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, maupun Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang tingkat Provinsi.Sosialisasi rembuk RW berlangsung dua hari diikuti 396 RW se-Jakarta Pusat. “Diharapkan para ketua RW dapat bertugas melaksanakan rembuk RW yang dibagi dalam dua tahap yaitu pra rembuk RW dan rembuk RW,” harapnya.