2,8 Juta Warga Pilih Golput

SERANG – Angka golongan putih atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya di pilgub Banten 2017 cukup tinggi. Dari data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten di https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/banten, sampai real count mencapai 99,52 persen tadi malam pukul 21.30, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 2.839.122 jiwa dengan prosentase 36,9 persen dari total hak pilih warga Banten mencapai 7.690.864 jiwa.Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Divisi Teknis Syeful Bahri mengatakan, pada dasarnya golput adalah hak pemilih itu sendiri. Meski demikian, dia menyayangkan prosentase golput di atas 35 persen sehingga target angka partisipasi sebesar 77 persen tidak tercapai. Kami sudah melakukan berbagai cara, semua segmen kami sasar, lomba-lomba kami gelar, gerak jalan sehat berhadiah dilakukan untuk menarik perhatian pemilih. Tapi ya dikembalikan lagi ke pemilih, yang penting kami sudah sangat optimal,” katanya.Menurut mantan Ketua KPU Kota Cilegon itu, tingginya angka golput tidak hanya dipengaruhi oleh pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya. Adapun faktor lainnya adalah pemilih yang terdatar di DPT namun orangnya sudah pindah, meninggal dunia, dan tidak ketemu. “Yang seperti itu kan susah, orangnya tidak bisa memilih tapi datanya masuk ke golput. Belum lagi ada pemilih di DPT tapi orangnya jadi TKI,” tuturnya.Oleh karena itu, semua yang dialaminya pada pilgub akan menjadi catatannya untuk dibawa ke pilkada serentak 2018. Di tahun itu setidaknya ada empat daerah yang menggelar pilkada yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. “Ini jadi catatan kami sebagai bahan evaluasi kami di pilkada serentak 2018 dan pileg serta pilpres di 2019,” pungkasnya.Pengamat politik dari Untirta Gandung Ismanto mengatakan, selayaknya pemilu yang sudah digelar sebelumnya-sebelumnya, angka golput selalu muncul. Pun demikian yang terjadi di Pilgub Banten di mana tingkat partisipasi yang dinilai masih cukup rendah.“Dengan angka (partisipasi) sebesar itu memang masih belum optimal. Berkaca dari pilkada sebelumnya, memang angka golput selalu muncul,” ujarnya.Mantan Anggota Bawaslu Banten ini menuturkan, berdasarkan observasi yang telah dilakukannya, potensi pemilih yang golput mayoritas adalah kalangan menengah ke atas. Sedangkan animo pemilih di wilayah pedesaan masih cukup tinggi.Kalangan menengah ke atas yang lebih melek politik, kurang tertarik dengan paslon yang ditawarkan. Komposisi dua paslon membuat mereka menjadi serba salah. “Saya berkesimpulan bahwa penyebabnya antara lain figur yang ditawarkan dari perspekstif kalangan menengah ke atas tidak terlalu menguntungkan. Jadi buah simalakama,” katanya.Terpisah, KPU Kota Serang telah memiliki catatan serius dari Pilgub Banten. Salah satunya adanya mengenai target partisipasi pemilih yang tak tercapai. KPU menetapkan target partisipasi pemilih mencapai 75 persen tetapi kenyataannya hanya mencapai 65 persen.Komisioner KPU Kota Serang Fierly MM mengatakan bahwa hasil sistem informasi penghitungan suara (situng) yang dilakukan pada Kamis (16/2) malam tingkat partisipasi Kota Serang hanya mencapai 64 persen. Di antara 8 kabupaten/ kota lain di Banten, partisipasi pemilih di Kota Serang berada pada peringkat kelima. Fierly menyatakan bahwa banyak variabel dan faktor yang menyebabkan mengapa partisipasi tidak memenuhi target.“Kita masih harus melihat dulu. Sampai 23 Februari baru bisa kita pastikan penyebab dominannya,” kata Fierly yang ditemui di sela memantau rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Cipocok Jaya, Jumat (17/2).Catatan serius lain, kata Fierly, tingginya surat suara yang tidak sah. Mayoritas dari surat suara tidak sah itu karena pemilih mencoblos dua pasangan calon. Yang terbanyak kedua pemilih sama sekali tidak mencoblos surat suara. Sementara terbanyak ketiga adalah pemilih nyoblos tetapi di luar ketentuan. Meski demikian ia tidak menyebutkan jumlah surat suara tidak sah karena rekapitulasi belum selesai. “Saya aneh kenapa masih ada banyak surat suara yang tidak sah,” katanya.Catatan lain adalah banyaknya pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan. Ke depan KPU Kota Serang akan memasukkan pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam daftar pemilih tetap guna keperluan pilkada 2018 di Kota Serang.Fierly mengungkapkan bahwa setelah pemilihan tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi peroleh suara di tingkat PPK yang akan berlangsung selama 16-22 Februari. Metodenya setiap kotak TPS wajib dihadirkan di rapat pleno PPK dan satu-satu dibuka. Formulir C1 dibacakan oleh PPS lalu direkap oleh PPK sampai seterusnya rekap selesai.“Ketika terjadi revisi C1 hanya boleh dilakukan dalam rapat pleno di PPK ini,” katanya seraya menambahkan bahwa rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Serang akan dilakukan pada 23 Februari mendatang.