Bantuan Provinsi Ditolak Pemkot, Sekda: Harus Pakai Surat Resmi

SERANG, (KB).-Penolakan bantuan keuangan Provinsi Banten 2017 oleh Pemkot Serang ditanggapi dingin Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta. Menurut dia, penolakan bantuan keuangan harus disertai dengan surat resmi. "Kalau nolak itu kan harus resmi, pakai surat. Belum (tahu), di mana di koran ya belum baca saya," katanya kepada wartawan ditemui seusai kegiatan pengukuhan pengurus ikatan keluarga pensiunan pemprov, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (2/2/2017).Ia menjelaskan, bantuan keuangan merupakan salah satu program Pemprov Banten yang setiap tahun digulirkan. "Jadi, idealnya kan begitu (pakai surat resmi), kan program," ujarnya.Ia tak mengetahui anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk apa. Ia meyakini, bahwa Pemkot Serang tidak menolak bantuan keuangan tersebut. "Berapa sih Rp 32 miliar, ah mungkin belum (nolak) itu. Apa aja sih, buat apa aja sih, detailnya kan belum (diserahkan). Rp 32 miliar kan lumayan juga, kan duit," ucapnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina menjelaskan, tidak ada satu juga kabupaten/kota se-Banten yang diberikan bantuan keuangan sesuai dengan usulan.Menurut dia, seharusnya Pemkot Serang tidak pesimistis, meski bantuan keuangan terbilang kecil. Hal tersebut, karena sebagai ibu kota provinsi sudah pasti akan diperhatikan lebih, karena akan banyak program-program pemprov yang terintegrasi dengan Kota Serang."Jangan pesimistis lah, bahwa pemprov memastikan Kota Serang sebagai bagian yang terintegrasi dalam konteks Ibu Kota Provinsi Banten, jadi pasti akan diperhatikan. Jangan diukur dari bantuan keuangannya, tahun ini kami akan mendesain pengembangan wilayah Kota Serang sebagai ibu kota provinsi dan itu implikasinya terhadap berbagai infrastruktur yang akan hadir, misalnya Jalur Palima-Pakupatan itu akan 8 lajur. Ke depan tentu akan tumbuh pusat-pusat bisnis, permukiman yang kemudian berpengaruh pada pendapatan. Ada area komersial bisa retribusi perdagangan, restoran, dan hotel,” tuturnya. Sebelumnya, Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman menolak dana bantuan keuangan provinsi 2017 senilai Rp 32 miliar. Ia kecewa besaran bantuan keuangan tersebut jauh dari usulan pemkot, yakni sekitar Rp 180 miliar yang diperuntukkan untuk bantuan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penataan Kawasan Banten Lama. Langkah dia tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Kota Serang.