Banyak Ponpes Belum Kantongi Izin

 

SERANG, (KB).-Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Banten mengakui masih banyak Pondok Pesantren (Ponpes) di Provinsi Banten belum memiliki izin operasional dari Kemenag, terutama pondok pesantren salafi. Dari total sekitar 3.400 ponpes di Banten, baru 30 persen di antaranya yang sudah mengantongi izin. Kasi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Abdul Hadits Muntaha mengatakan, idealnya seluruh ponpes di Provinsi Banten memiliki izin operasional untuk memudahkan monitoring kepada pondok tersebut. ”Idealnya semua pondok pesantren memiliki izin operasional agar kami mudah melakukan monitoring,” kata Abdul saat ditemui di ruangannya, Selasa (31/1/2017).Secara keseluruhan Ponpes di Provinsi Banten jumlahnya kurang lebih mencapai 3.400, namun hanya 30 persen yang memiliki izin operasional. ”Kami tidak mau pondok dicap yang enggak-enggak, itu saja. Bukan untuk apa-apa,” katanya. Kepemilikan surat izin operasional juga diperlukan untuk mempermudah pembinaan oleh pihak Kemenag. Ia mengajak seluruh Ponpes yang belum memiliki izin untuk segera mengurus perizinan. ”Kalau sudah terdaftar kan enak kami lakukan pembinaannya. Namun, meskipun belum berizin kami tetap lakukan pendekatan secara persuasif,” ucapnya. Ia mengatakan, setiap tahun Kemenag menganggarkan program pembinaan kepada seluruh ponpes di Provinsi Banten. Bentuk pembinaannya seperti pelatihan jurnalistik dan pengembangan ekonomi kreatif bagi pondok pesantren modern. ”Sementara untuk pondok pesantren salafi biasanya pembinaan pengembangan pembelajaran kitab kuning,” tuturnya.Ia mengklaim, dari jumlah sekitar 3.400 ponpes, 50 persen di antaranya sudah mendapatkan pembinaan. Pembinaan akan terus dilakukan agar potensi ponpes dapat berkembang, baik ponpes modern maupun salafi. ”Untuk yang belum hanya soal waktu saja, tahun ini atau tahun depannya akan kami bina,” tuturnya. Pembinaan memerlukan adanya sinergitas dengan stackholder yang ada. Karena pesantren bukan saja menjadi tanggup jawab Kemenag, akan tetapi seluruh pihak harus terlibat. “Kami juga selalu melakukan pertemuan dengan pimpinan pondok untuk membicarakan pengembangan ponpes,” katanya.