Dalam Distribusi Logistik, Panwaslu Deteksi 2 Zona Rawan

PANDEGLANG, (KB).-andeglang mendeteksi dua zona yang memiliki kerawanan dalam pendistribusian logistik Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017. Sebab, kedua zona itu sulit dilalui kendaraan, terutama musim penghujan. "Pemetaan sudah kami lakukan terkait penyaluran logistik. Dari pemetaan itu, ada dua zona yang rawan yakni zona 5 dan 6. Sebab, daerah tersebut sulit dilalui kendaraan, terutama saat musim hujan. Sehingga, bisa menghambat pelaksanaan pilgub," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Pandeglang, Nana Subana, ditemui di kantornya, Selasa (31/1/2017).Selain dua zona tersebut, menurut dia, ada sebagian kecamatan di zona 4 yang jalannya sulit dilalui. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang."Kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak agar pemilihan gubernur nanti bisa berjalan lancar," tuturnya. Untuk meminimalisasi pelanggaran, kata Nana, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari kepolisian maupun kejaksaan. "Kami mengumpulkan Gakkumdu, keterkaitan dugaan kami soal banyaknya pelanggaran yang bisa saja terjadi jelang pemilihan. Mengingat prediksi Panwaslu, akan banyak laporan yang terjadi di sisa masa kampanye," kata Nana.Meski sejauh ini, kata dia, angka pelanggaran yang didapat Panwaslu tergolong rendah. Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan semakin memanas jelas masa kampanye berakhir. "Jelang pencoblosan, biasanya potensi pelanggaran semakin meningkat," katanya.Selain itu, pertemuan yang digelar juga untuk meningkatkan konsolidasi antar lembaga. Sebab dalam aturannya sekarang, setiap laporan yang diterima oleh Panwaslu, penyidik kepolisian dan kejaksaan juga harus ikut turun. Bahkan lebih dari itu, saat ini unsur yang ada di dalam Gakkumdu juga bisa langsung terlibat dalam proses pelanggaran pemilu."Tadi rapat Gakkumdu, kami hanya koordinasi secara kelembagaan, bahwa setiap hal yang dilakukan Panwas, penyidik kepolisian dan kejaksaan harus turun, tidak seperti dulu. Dulu, Panwas bekerja sendiri selama 5 hari. Proses pelanggaran yang ditangani oleh Gakkumdu, berkaitan dengan unsur pidana pemilu, seperti money politics dan intimidasi," ucapnya.

Pelanggaran APK

Nana menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah menangani 8 kasus pelanggaran yang didominasi oleh laporan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Selama 15 hari jelang pencoblosan, Panwaslu akan mengintensifkan pengamanan, terutama berkaitan dengan persoalan distribusi logistik yang akan dimulai 6 Februari mendatang. "Ketaatan pihak penyelenggara di tingkat bawah menjadi perhatian khusus rekan-rekan pengawas. Karena seringkali, KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), kurang cermat," ucapnya. Sementara itu Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja'i mengatakan, dalam penyaluran logistik tersebut akan dilakukan dari zona enam terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi cuaca yang saat ini terjadi."Kami juga merencanakan dari wilayah yang jauh terlebih dahulu, apalagi mengingat cuaca saat ini sering mengalami hujan. Karena, memang jalan di wilayah selatan Pandeglang ketika hujan akan sulit dilalui, dan itu harus kami antisipasi," katanya