Serang- Ratusan tenaga honorer
Pemprov Banten yang tergabung dari Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan TKK
melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Banten. Tuntutan forum
pegawai non PNS tersebut buah dari lahirnya draft SSH tahun 2018 yang
dianggap merugikan pegawai honorer. Aksi damai yang dilangsungkan sejak
pagi hari di pusat pemerintahan KP3B, Jumat (25/8/2017), meski dijaga
ketat petugas Dalmas berlangsung damai.
Koordinator aksi Forum Pegawai Non PNS Provinsi Banten (FPNPB),
Rangga dalam aksinya menyatakan empat tuntutan yang mengharuskan dia
bersama rekan-rekannya melakukan aksi turun ke jalan. Tuntutan pertama
yang dia sampaikan adalah untuk menagih janji gubernur Wahidin Halim
yang sebelumnya menjanjikan akan menaikan gaji sesuai UMK atau setarap
UMP. “Terpaksa kita melakukan aksi semata-mata untuk mengingatkan pak
Gubernur yang sudah berjanji kepada kita semua,” teriaknya saat
melakukan orasi.
Yang kedua sambung Rangga, FPNPB menolak draft SSH 2018 tentang
penggajian non PNS katagori yang disamakan dengan belanja jasa tenaga
kerja lepas. Karena dalam draft tersebut dianggap sanagat merugikan
mereka yang telah mengabdikan diri tanpa pamrih. “Karena itu, kita
keberatan dan menolak kebijakan yang tidak berpihak,” tukasnya.
Kemudian lanjut Rangga, tuntutan yang dalam aksi ini yang paling
penting adalah menuntut keadilan persamaan honor seluruh non PNS yang
dituangkan dalam draft SSH 2018. “Masih banyak ketimpangan yang tidak
sesuai pendapatan diantara kami, meski statusnya sama namun haknya
berbeda, dan ini mencerminkan ketidakadilan,” tegasnya.
Menurut Rangga, point terakhir dalam tuntutan ini adalah meminta
adanya pengakuan yang diberikan oleh Gubernur Banten terhadap pegawai
non PNS yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan (SK) Gubernur
Banten. “Ini penting untuk mengikat status kita agar menjadi jelas jika
ada keputusan Gubernur. Selama ini kita hanya diikat oleh SK kepala
satuan kerja masing-masing dinas,” tandasnya.
Sayangnya dalam aksi tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim tidak
berada di kantor, sehingga mereka hanya ditemui oleh Asda III, Samsir.
Kepada peserta aksi, dia berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi
tuntutan pegawai non PNS kepada Gubernur. Aspirasi tersebut akan
ditampung untuk selanjutnya akan menjadi kajian. “Pastinya kita dengar
dan kita akan tampung apa yang menjadi tuntutan, dan pasti apa yang
menjadi tuntutan pegawai akan saya sampaikan kepada pimpinan,” tukasnya.
Sementara aksi yang dilakukan FPNPB membuat jalanan di KP3B menjadi
macet. Dengan penuh semangat mereka terus memperjuangkan tuntutannya.
Hingga berita ini diturunkan aksi mereka masih berlangsung. Tidak
terjadi bentrokan antara peserta aksi dengan petugas, aksi mereka
berjalan santun dan damai. (
0 comments:
Post a Comment