 |
SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah memberikan jawaban atas
pemandangan dari fraksi-farksi DPRD Kabupaten Serang soal rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Tatu menegaskan
bahwa penggunaan APBD 2018 berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Jawaban atas pemandangan umum fraksi-farksi DPRD itu, disampaikan pada
paripurna, Jumat (10/11).
Tatu mengatakan, Pemkab pada 2018 tetap berupaya konsisten terhadap
program prioritas yang telah dirumuskan pada Rencana Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. “Program prioritas kami menyangkut
kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Tatu mengaku, sependapat dengan pemandangan fraksi-fraksi DPRD agar
seluruh program kegiatan yang tertuang pada APBD 2018 harus berpegang
teguh untuk kepentingan publik, berpegang teguh pada prinsip efektif,
efisien, ekonomis, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terkait belanja daerah, pihaknya
selalu berupaya mengalokasikan anggaran sesuai RPJMD yang bermuara pada
kepentingan masyarakat, berpegang teguh pada prinsip efektif, efisien,
ekonomis, dan tepat sasaran.
Belanja daerah, kata Tatu, dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang
menjadi skala prioritas. Di antaranya, untuk peningkatan bidang
kesehatan, layanan publik, infrastruktur, pemerataan daya saing ekonomi,
dan kegiatan lainnya. “Kami juga akan terus mendorong OPD agar dapat
melaksanakan kegiatan dengan tepat sasaran,” ucapnya.
Soal penurunan penerimaan pendapatan daerah pada APBD 2018,
dijelaskan Tatu, akibat belum semua sumber anggaran dituangkan. Di
antaranya, alokasi dana perimbangan berupa dana alokasi khusus (DAK)
dari pemerintah pusat yang belum ditargetkan. “Soalnya, Peraturan
Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai DAK 2018 belum
diterbitkan. Sehingga nilai anggaran belum dimasukkan ke APBD 2018,”
jelasnya.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banten itu juga menjawab
pemandangan fraksi soal serapan anggaran yang rendah hingga triwulan
ketiga. Hal itu, dijelaskan Tatu, karena menjelang triwulan keempat
beberapa pekerjaan di lapangan masih berlangsung.
“Diharapkan serapan meningkat di akhir tahun,” harapnya.
Sebelumnya, RAPBD 2018 mendapatkan kritik dari fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Serang. Seperti yang disampaikan Yayat Supriyatna dari fraksi
Hanura-Bulan Bintang. Kata Yayat, anggaran belanja tidak langsung pada
APBD 2018 lebih besar ketimbang belanja langsung sehingga dinilai tidak
prorakyat, melainkan probirokrasi.
0 comments:
Post a Comment