Menaker Minta Kepala Daerah Awasi Pembayaran THR

 

JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, meminta kepala daerah ikut mengawasi penerapan aturan ketenagakerjaan terkait hak pekerja berupa tunjangan hari raya (THR) yang wajib dibayarkan perusahaan H-7 Lebaran.

“Kami minta gubernur, bupati, dan walikota, untuk mengawasi pelaksanaan aturan THR, sesuai surat edaran kami (Menaker) yaitu pengusaha wajib membayarkan THR sebelum tujuh hari Lebaran (H-7),” ujar kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu di Jakarta, Selasa (22/5).

THR Kegamaan, katanya, wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus juga berhak mendapatkan THR.

Untuk memastikan kelancaran itu, katanya, Kemenaker bekerjasama aparat provinsi & kabupaten/kota akan membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran 2018.

“Posko pengaduan THR bisa dimanfaatkan bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.