Pilkada Serentak Aman, DPD RI Apresiasi Kerja Penyelenggara

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengapresiasi kerja keras para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD dan Bawaslu Daerah, jajaran Pemerintah Daerah, aparat keamanan penegak hukum (POLRI dan TNI) dan masyarakat yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada Serentak 2018. Tiga provinsi yang diindikasi menjadi daerah rawan konflik, yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat ternyata berjalan dengan aman.

”Alhamdulillah Indonesia aman, saya bangga kepada masyarakat yang telah bahu membahu untuk mengangkat nilai kebangsaan, persatuan dan nilai demokrasi,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam konferensi pers di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (29/6). Dalam pilkada serentak lalu, seluruh anggota DPD RI ikut mengawasi pelaksanaan pilkada di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten.

Menurut Oesman, dalam penyelenggaraannya pasti ada kekurangan, namun jangan sampai menimbulkan keributan. Pihak yang kalah dan menang harus menerima hasil pemilihan dengan baik. “Kalau betul-betul bermasalah, ada proses hukumnya. Rugi daerahnya kalau ditunda-tunda. Saya apresiasi yang terjadi di Jawa Barat, calon yang kalah (menurut quick count-red) datang ke yang menang,” ungkap Oesman.

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengapresiasi kerja keras para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD dan Bawaslu Daerah, jajaran Pemerintah Daerah, aparat keamanan penegak hukum (POLRI dan TNI) dan masyarakat yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada Serentak 2018. Tiga provinsi yang diindikasi menjadi daerah rawan konflik, yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat ternyata berjalan dengan aman.

”Alhamdulillah Indonesia aman, saya bangga kepada masyarakat yang telah bahu membahu untuk mengangkat nilai kebangsaan, persatuan dan nilai demokrasi,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam konferensi pers di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (29/6). Dalam pilkada serentak lalu, seluruh anggota DPD RI ikut mengawasi pelaksanaan pilkada di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten.

Menurut Oesman, dalam penyelenggaraannya pasti ada kekurangan, namun jangan sampai menimbulkan keributan. Pihak yang kalah dan menang harus menerima hasil pemilihan dengan baik. “Kalau betul-betul bermasalah, ada proses hukumnya. Rugi daerahnya kalau ditunda-tunda. Saya apresiasi yang terjadi di Jawa Barat, calon yang kalah (menurut quick count-red) datang ke yang menang,” ungkap Oesman.