Tekanan Depresiasi Rupiah Dinilai Belum Mereda

 

JAKARTA - Tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah dinilai belum akan mereda, meskipun pada pekan lalu mata uang RI itu mampu berbalik menguat menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) untuk kali kedua sepanjang Mei 2018.

Ancaman pelemahan rupiah pada beberapa waktu ke depan terutama berasal dari faktor eksternal, seperti persepsi mengenai kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, setelah pengumuman data pengangguran di negara itu mencapai level terendah dalam 18 tahun terakhir.

Ekonom Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, mengatakan kurs rupiah memang sempat menguat dalam merespons kenaikan BI-7 Day Reverse Repo Rate menjadi 4,75 persen.

Namun, penguatan rupiah itu tidak akan lama karena faktor eksternal sangat kuat memberikan tekanan. “Jadi, sebenarnya penguatan rupiah ini sifatnya hanya sementara.

Sambil menunggu hasil pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee) yang digelar The Fed pertengahan bulan ini, rupiah berpeluang turun terus dalam seminggu ke depan ini,” kata Candra, saat dihubungi, Minggu (3/6).

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 97 poin pada perdagangan terakhir pekan lalu, Kamis (31/5), ke level 13.896 rupiah per dollar AS.

Meski begitu, secara year to date (ytd) per 31 Mei 2018, rupiah masih terdepresiasi 2,5 persen. Candra menambahkan pergerakan rupiah akan sangat bergantung pada kebijakan suku bunga The Fed atau Federal Funds Rate (FFR).

Rapat FOMC pertengahan bulan ini diperkirakan akan menaikkan FFR, pada saat itulah nilai tukar rupiah diprediksi kembali tertekan.

Dikabarkan, data pekerjaan domestik AS meningkat pada Mei lalu. Laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan total pekerjaan nonfarm payroll (NFP) naik 223 ribu dan tingkat pengangguran berkurang pada level terendah selama 18 tahun pada tingkat 3,8 persen.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa kenaikan upah di AS juga solid, membuat kenaikan suku bunga AS pada Juni ini semakin pasti, dan meningkatkan ekspektasi kenaikannya yang keempat pada tahun ini. Oleh karena itu, Candra memperkirakan bunga acuan BI akan dinaikkan lagi pada Juni nanti.

“Bunga acuan BI bisa dinaikkan 25 bps (basis poin) ke level lima persen atau 0,25 bps. Tapi ini memang dilematis karena suku bunga kredit berpotensi ikut naik. Perbankan sudah gelisah karena kredit bermasalah bisa meningkat,” papar dia.

Perang Dagang

Selain itu, lanjut dia, faktor eksternal lain yang berpotensi menekan rupiah adalah meningkatnya tensi perdagangan global belakangan ini.

Perang dagang antara AS-Tiongkok kini juga meluas ke belahan dunia lain. Seiring dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump, terkait dengan pemberlakuan tarif impor logam, maka Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa mengatakan ketiganya berencana melakukan pembalasan dengan pajak bernilai miliaran dollar AS untuk sejumlah komoditas impor dari AS.

“Gejolak politik dan keuangan di Italia dan Spanyol juga akan meningkatkan ketidakpastian global. Ini akan mendorong investor asing menarik dana dari emerging market termasuk Indonesia untuk dialihkan ke pasar yang lebih aman,” papar Candra.

Kerusuhan politik di Italia pada awal pekan lalu juga mendorong indeks dollar AS menyentuh level tertingginya dalam 6,5 tahun.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Unair Surabaya, Imron Mawardi, mengemukakan meski BI sudah menaikkan bunga acuan, investor asing masih menganggap tingkat bunga itu masih rendah.

Sebab, inflasi Indonesia berkisar 3,6–4,5 persen sehingga tingkat keuntungan riil masih tipis. “Apalagi ditambah dengan faktor risiko volatilitas rupiah, dan risiko politik.

Jadi, kenaikan suku bunga BI tidak terelakkan,” tutur dia. Sejumlah kalangan juga mengemukakan hal senada. Bahkan, bunga acuan BI dinilai belum akan maksimal meredam pelemahan rupiah jika belum sampai ke level 7,5 persen.

Menurut Candra, yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global terutama adalah menjaga perekonomian dalam negeri tetap hidup, antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

“Harga pangan juga harus dicek. Apalagi pangan kita sebagian besar impor. Kalau impor meningkat dan mata uang kita melemah, berarti harga barang impornya mahal. Itu yang perlu diawasi pemerintah,” kata dia.