Gubernur Banten Sanggup Terbitkan SPTJM Untuk Ratusan Honorer K1

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim menyanggupi menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait sisa tenaga honorer kategori 1. Meski begitu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan terlebih dahulu mengkroscek perihal permintaan SPTJM dari Menpan-RB.

“Pada prinsipnya sanggup (menerbitkan SPTJM). Tapi, kami mau kroscek dulu ke sana dalam waktu dekat, apakah ada suratnya. Kemarin kan hanya lisan, jadi kami perlu memastikan, supaya tidak salah nantinya,” kata Kepala BKD Banten, Komarudin melalui sambungan telepon, Kamis (2/8/2018). Sebelumnya, Pemprov Banten telah menerbitkan SPTJM pada 2014. “Iya, sebenarnya kan sudah ada, tapi mungkin updating saja, karena memang berkurang kan, dari 367 menjadi 350 orang,” ujarnya.

Ketua Forum K1 Banten, M Ridwan mengapresiasi Pemprov Banten yang telah merespons positif terhadap nasib sisa honorer K1 di Pemprov Banten. “Untuk memperkuat ikhtiar ini, Insya Allah kami seluruh K1 Banten akan menggelar istigasah di Masjid Albantani KP3B setelah apel pagi gabungan Senin (6/8/2018). Insya Allah kami akan mengundang pak gubernur beserta pak plh (pelaksana harian), sekda, serta kepala BKD,” ucapya.

Ia memahami birokrasi yang harus ditempuh BKD tersebut. Namun, menurut dia, SPTJM tersebut tidak harus menunggu surat dari menteri. “Sumber apapun kami tempuh selama masih dalam koridor, lagi pula SPTJM kan bukan untuk disalahgunakan. Tapi, mungkin ada kekhawatiran. Makanya, kami akan kawal,” tuturnya.

Permintaan SPTJM mencuat saat audiensi perwakilan honorer K1 Banten dengan Kepala BKD, Komarudin di BKD, Senin (30/7/2018). Sebelumnya, pada Senin (23/7/2018) kemarin dilakukan rapat gabungan 7 Komisi DPR RI dengan kementerian terkait pada tanggal. Pada pertemuan tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto kembali menyampaikan permasalahan K1 Banten. Menpan-RB kemudian berjanji akan mengangkat K1 Banten yang tercecer dengan syarat ada SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian. (RI)*