< >

Notification

×

Iklan

Iklan

🌤️ Info Cuaca & Gempa
Cuaca Banten
Sumber: BMKG
Gempa Terkini

Pleno KPU Kota Cilegon Sempat Terhenti, Demokrat Lakukan Interupsi

Minggu, 05 Mei 2019 | Minggu, Mei 05, 2019 WIB | Last Updated 2019-05-05T04:21:15Z


CILEGON, (KB).- Rapat Pleno terbuka pemilu 2019 yang digelar oleh KPU Kota Cilegon sempat terhenti sebelum penghitungan PPK Cibeber sebagai yang terakhir, Sabtu (4/5/2019) malam.
Kejadian tersebut terjadi setelah PPK Cilegon mengakhiri penghitungan disusul protes oleh Partai Demokrat yang langsung dipimpin oleh Ketua DPC Demokrat Rahmatullah.
“Interupsi pimpinan, sebelum melanjutkan pada PPK Cibeber, di PPK Cilegon yang dihitung tadi kami menemukan persoalan data yang harus diluruskan. Data yang kami terima baru beberapa resume. Namun, tidak menutup kemungkinan semua TPS di Kecamatan Cilegon terjadi tidak kecocokan data,” katanya.
Dia mengatakan, ada sekitar 15 TPS datanya berdasarkan C1 dan DAA1 tidak cocok. Bahkan sejumlah TPS juga ditemukan di Kecamatan Cibeber.
“Kami menemukan selisih kesalahan input data human error pada form C1 dan DAA1 berbeda. Di Kecamatan Cibeber, walau belum disampaikan, bukan berarti Demokrat tidak menghargai PPK dan KPU tapi koreksi, kami mempunyai hak sebagai peserta Sesuai dengan UU KPU, selama 5 hari boleh dilakukan koreksi kesalahan,” ujarnya.
Kalau kesalahan ada pada Demokrat, kata dia, mohon untuk diluruskan dan tidak apa-apa. Akan tetapi, ujar dia, kalau pada panitia, kami menginginkan keadilan. Karena kami tidak menebak dan mengira-ngira karena data yang kami peroleh valid.
“Hasil pleno di PPK, Demokrat kesulitan mendapatkan data C1. Dan saksi dari kami tidak mendapatkan apapun yang dihasilkan dari kesepakatan seperti salinan dan memegang C1 tidak ada. Data yang diperoleh oleh saksi setelah hasil itu dipasang di Kelurahan dan kami Konsul ke KPU dan Bawaslu agar dilakukan pembukaan data sebanyak 15 TPS,” tuturnya.
Ketua KPU Cilegon Irfan Alvi mengatakan, karena ini sudah masuk dalam tahapan penghitungan suara tingkat Kota, maka interupsi dan keberatan tidak bisa dilakukan, apalagi, kata dia, KPPS memberikan salinan C1 kepada saksi yang hadir.
“Pasca proses pemungutan suara, peserta pemilu boleh mengikuti rekap penghitungan suara pada tahapan yang sudah ada. Namun, karena sudah diatur maka peserta Pemilu diberikan haknya dan kami minta kepada Bawaslu untuk memberikan rekomendasi,” ucapnya.
Sementara itu, ketua Bawaslu Cilegon Siswandi mengatakan, informasi yang disampaikan Demokrat selain kepada KPU juga Bawaslu. Dinamika yang terjadi di KPPS dan PPK, kata dia, hal itu merupakan bagian dari tahapan berjenjang.
“Ketika misalnya partai Demokrat tidak puas di PPK maka bisa lapor ke tingkat KPU. Maka KPU Cilegon wajib menindaklanjuti apa yang diminta oleh Demokrat sesuai dengan pelaporan. Bawaslu berharap bisa ada pertanggungjawaban secara moril, baik PPK dan KPPS untuk bisa merinci yang ada di lapangan,” ucapnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, akhirnya kesepakatan dilakukan dengan membuka sampling dari 15 TPS yang diajukan keberatan, hanya 2. Dan hasilnya tidak terbukti apa yang menjadi keberatan dari partai Demokrat, karena semua data sesuai dengan penghitungan. Sempat terjadi perdebatan, manakala saksi dari Golkar melakukan interupsi untuk bersikeras dilanjutkan dan juga memberikan data hasil TPS yang dipermasalahkan.
Level Pembaca
Peraturan Sistem
Sistem berjalan otomatis saat pembaca berada di halaman artikel.
Setiap satu menit membaca mendapatkan sepuluh poin pengalaman.
Jika mencapai seratus poin maka level naik otomatis.

Struktur Level:
Level 0 Pengunjung Baru
Level 1 sampai 2 Pembaca Pemula
Level 3 sampai 5 Pembaca Aktif
Level 6 sampai 9 Pembaca Setia
Level 10 sampai 14 Kontributor
Level 15 ke atas Master Berita
Tulis Komentar
Komentar Pembaca
×
Berita Terbaru Update