CILEGON, (KB).- Rapat Pleno terbuka pemilu 2019 yang
digelar oleh KPU Kota Cilegon sempat terhenti sebelum penghitungan PPK
Cibeber sebagai yang terakhir, Sabtu (4/5/2019) malam.
Kejadian tersebut terjadi setelah PPK Cilegon mengakhiri penghitungan
disusul protes oleh Partai Demokrat yang langsung dipimpin oleh Ketua
DPC Demokrat Rahmatullah.
“Interupsi pimpinan, sebelum melanjutkan pada PPK Cibeber, di PPK
Cilegon yang dihitung tadi kami menemukan persoalan data yang harus
diluruskan. Data yang kami terima baru beberapa resume. Namun, tidak
menutup kemungkinan semua TPS di Kecamatan Cilegon terjadi tidak
kecocokan data,” katanya.
Dia mengatakan, ada sekitar 15 TPS datanya berdasarkan C1 dan DAA1
tidak cocok. Bahkan sejumlah TPS juga ditemukan di Kecamatan Cibeber.
“Kami menemukan selisih kesalahan input data human error pada form C1
dan DAA1 berbeda. Di Kecamatan Cibeber, walau belum disampaikan, bukan
berarti Demokrat tidak menghargai PPK dan KPU tapi koreksi, kami
mempunyai hak sebagai peserta Sesuai dengan UU KPU, selama 5 hari boleh
dilakukan koreksi kesalahan,” ujarnya.
Kalau kesalahan ada pada Demokrat, kata dia, mohon untuk diluruskan
dan tidak apa-apa. Akan tetapi, ujar dia, kalau pada panitia, kami
menginginkan keadilan. Karena kami tidak menebak dan mengira-ngira
karena data yang kami peroleh valid.
“Hasil pleno di PPK, Demokrat kesulitan mendapatkan data C1. Dan
saksi dari kami tidak mendapatkan apapun yang dihasilkan dari
kesepakatan seperti salinan dan memegang C1 tidak ada. Data yang
diperoleh oleh saksi setelah hasil itu dipasang di Kelurahan dan kami
Konsul ke KPU dan Bawaslu agar dilakukan pembukaan data sebanyak 15
TPS,” tuturnya.
Ketua KPU Cilegon Irfan Alvi mengatakan, karena ini sudah masuk dalam
tahapan penghitungan suara tingkat Kota, maka interupsi dan keberatan
tidak bisa dilakukan, apalagi, kata dia, KPPS memberikan salinan C1
kepada saksi yang hadir.
“Pasca proses pemungutan suara, peserta pemilu boleh mengikuti rekap
penghitungan suara pada tahapan yang sudah ada. Namun, karena sudah
diatur maka peserta Pemilu diberikan haknya dan kami minta kepada
Bawaslu untuk memberikan rekomendasi,” ucapnya.
Sementara itu, ketua Bawaslu Cilegon Siswandi mengatakan, informasi
yang disampaikan Demokrat selain kepada KPU juga Bawaslu. Dinamika yang
terjadi di KPPS dan PPK, kata dia, hal itu merupakan bagian dari tahapan
berjenjang.
“Ketika misalnya partai Demokrat tidak puas di PPK maka bisa lapor ke
tingkat KPU. Maka KPU Cilegon wajib menindaklanjuti apa yang diminta
oleh Demokrat sesuai dengan pelaporan. Bawaslu berharap bisa ada
pertanggungjawaban secara moril, baik PPK dan KPPS untuk bisa merinci
yang ada di lapangan,” ucapnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, akhirnya kesepakatan dilakukan dengan
membuka sampling dari 15 TPS yang diajukan keberatan, hanya 2. Dan
hasilnya tidak terbukti apa yang menjadi keberatan dari partai Demokrat,
karena semua data sesuai dengan penghitungan. Sempat terjadi
perdebatan, manakala saksi dari Golkar melakukan interupsi untuk
bersikeras dilanjutkan dan juga memberikan data hasil TPS yang
dipermasalahkan.

.gif)