KPU Mesti Selesaikan Perangkat dan Sistem “E-Rekap”

Untuk bisa menyuseskan pemilihan dengan baik dan efisien, masyarakat harus membantu proses persiapan penerapan rekapitulasi elektronik.

JAKARTA - Komisi Pemilih­an Umum (KPU) mesti segera menyelesaikan perangkat dan sistem rekapitulasi elektro­nik (e-Rekap) pada April 2020 yang sedang dipersiapkan saat ini. Target tersebut diperlukan mengingat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan diselenggarakan.

“KPU perlu melakukan pe­latihan dan persiapan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata anggota Ko­misi II DPR, Mardani Ali Sera, di Jakarta, Kamis (30/1).

Target tersebut perlu di­persiapkan, termasuk teknologi yang teraudit dan sudah meng­alami uji publik. Semua sudah harus tuntas. Komisi II DPR belum mendapat laporan leng­kap terkait persiapan e-Rekap. Walau demikian, dia optimistis KPU dapat menyelesaikan per­siapan penarapan e-Rekap. Ma­sih ada waktu bagi KPU untuk menyiapkan semuanya.

Mardani menilai penerapan e-Rekap menjadi inovasi yang memudahkan penyelenggara pemilu dalam proses reka­pitulasi suara. Namun, yang perlu diantisipasi KPU yaitu memastikan payung hukum sebagai landasan penerapan e-Rekap sudah kokoh. Kemudian, teknologi sebagai penunjang e-Rekap sudah teraudit dan te­lah melalui uji publik. Niat baik harus diikuti sistem dan pelak­sanaan yang rapi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta berharap e-Rekap di­lakukan sebagai dampingan dari rekapitulasi manual. “Ka­lau ternyata e-Rekap dampin­gan ini bagus maka mungkin sebelum 2024 itu sudah ada progres,” ucapnya.

Belum Maksimal

Menurut Suminta, dari sisi persiapan, KPU belum mak­simal untuk menerapkan e-Rekap. Mulai dari hal teknis, KPU tidak memiliki rancang bangun yang cukup jelas di hadapan publik memgenai sis­tem e-Rekap.

“Katanya, e-Rekap menjadi proyek percontohan, padahal itu berbeda dengan rintisan. Proyek percontohan itu seper­ti sebuah riset atau uji coba. Dalam pemilu tidak boleh me­lakukan uji coba, karena pemilu tidak boleh parsial. Pemilu ha­rus diselenggarakan serentak,” katanya.

Dari sisi teknologi, sambung Suminta, KPU belum punya ka­pasitas untuk menerapkannya di Pilkada 2020. Berkaca dari Sistem Informasi Perhitung­an (Situng) dan sistem lainnya, KPU tidak mempunyai prestasi yang cukup menggembirakan.

Ia berharap e-Rekap ini cu­kup menjadi kajian dan tidak ada daerah yang dilakukan uji coba. Ia menilai upaya uji coba akan berbahaya jika dilaksana­kan. “Kita harus menghormati demokrasi di setiap daerah. Ja­ngan sampai daerah ada yang dikorbankan,” katanya.

Hal terpenting yang harus di­lakukan KPU, menurut Suminta, adalah meyakinkan publik bah­wa komisinya berintegritas. Saat ini KPU dibayangi kasus dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang menyangkut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Hal itu mencoreng nilai integritas yang sudah diba­ngun KPU selama ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa mengatakan Komisi II DPR berharap penerapan e-Rekap di Pilkada 2020 menjadi sand­ingan data pembanding dari rekapitulasi manual. Harapan ini disampaikan karena pene­rapan e-Rekap dalam konteks Pilkada 2020 belum memiliki payung hukum.

“Jadi, karena memang be­lum diatur. Kemudian, selain data pembanding, e-Rekap yang akan diterapkan di Pilkada 2020 itu sebagai uji coba saja,” kata Saan.

Menurut Saan, KPU perlu menyiapkan sistem perangkat. Teknologi sekarang sudah ber­kembang dan dia yakin KPU bisa. Saat ini yang penting mempersiapkan uji coba e-Re­kap di Pilkada.

Saan menilai penerapan e-Rekap dapat mengefektifkan proses rekapitulasi suara yaitu prosesnya dapat lebih cepat dan efisien. Potensi kecurang­an bisa dihindari dan biaya bisa jadi lebih murah.