KLHK Programkan Gerakan Penyelamatan DAS

 

Penyelamatan Lingkungan | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlu Diintensifkan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengatakan, sejak tahun lalu kementerian yang dipimpinnaya memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan daerah aliran sungai atau DAS, baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat.

“KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat.” kata Siti Nurbaya, Kamis (20/2).

Terhadap upaya pencegahan Karhutla, KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa. “Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan Karhutla, pada tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, dari sebelumnya ada 4.140 desa,” papar Menteri Siti.

Sementara terkait penanganan impor (ilegal) sampah, Menteri Siti menegaskan larangan impor sampah dan limbah B3. Sementara itu, yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.

“Masalahnya bahwa skrap kertas, dan skrap plastik bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. Selama ini, skrap kertas, dan skrap plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan Limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur di reekspor ke negara asal atau pengekspor,” papar Menteri Siti.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (19/2) Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat anggaran sebesar 9,006 triliun rupiah ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar 312,9 miliar rupiah. “Sebanyak 4,9 triliun rupiah atau 57 persen dari total anggaran digunakan untuk mendukung program nasional (PN),”katanya.

Persetujuan DPR

Dalam Raker itu, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Persetujuan Komisi IV DPR atas rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 tersebut dibacakan dalam kesimpulan rapat kerja (Raker) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, pada akhir Raker

Selaian memberi persetujuan program dan kegiatan tahun anggaran 2020, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), untuk melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.

Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan lima arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2020.