Aparat Mesti Ungkap Praktik Monopoli Bisnis Logistik

  Aparat hukum bisa menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli untuk mengungkap praktik usaha tidak sehat di pelabuhan.

JAKARTA – Aparat penegak hukum mesti bertindak atas adanya dugaan praktik mono­poli dalam bisnis logistik yang menyebabkan biaya transportasi laut menjadi mahal. Apalagi, kecurigaan adanya kegiatan usaha tidak sehat di pelabuhan itu disinyalir sudah berlangsung lama.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Deve­lopment of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengatakan seharus­nya aparat penegak hukum segera bertindak ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan kecurigaan ada permasalahan waktu bongkar muat kapal di pelabuhan yang terlalu lama hingga ada praktik monopoli di industri logistik.

“Presiden sudah berulang kali mengeluhkan biaya logis­tik mahal, tapi sampai sekarang masih tidak berubah. Seharus­nya aparat penegak hukum se­gera bertindak. Kalau aparat hukum tidak bergerak, sama saja melegalkan praktik mono­poli,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/3).

Menurut Andry, salah satu masalah biaya logistik yang mahal karena terjadi kartel. Kartel ini terjadi karena banyak yang bermain di situ. Bukan saja kartel pada kapal, tapi juga kartel di pelabuhan. “Karena di pelabuhan banyak instansi ter­kait yang bermain sehingga yang punya duit akan diloloskan,” jelasnya.

Andry menegaskan, sebaiknya aparat hu­kum bisa menggunakan Undang-Undang No­mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengungkap praktik tidak sehat di pe­labuhan. “Para pelaku monopoli harus diberi sanksi agar tidak terulang lagi. Jadi, sebelum konsep tol laut terealisasi, praktik tidak sehat di pelabuhan mesti dibasmi dulu,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Ka­mis (5/3/), telah meminta para menteri untuk melihat masalah biaya logistik yang masih mahal secara detail dan komprehensif. Pre­siden juga curiga ada permasalahan waktu bongkar muat kapal di pelabuhan yang terlalu lama hingga ada praktik monopoli di industri logistik.“Apakah masalahnya di pelabuhan, mi­salnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik ti­dak efisien,” kata Jokowi (Koran Jakarta, Edisi Jumat, 6/3/2020).

Selain itu, Jokowi mengaku mendapatkan la­poran biaya sulit turun karena tidak seimbang­nya pengiriman dari timur ke barat dan sebaliknya. “Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur pe­nuh. Tapi, begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang,” tuturnya.

Presiden juga mengungkapkan biaya kirim barang antarprovinsi lebih mahal ketimbang kirim ke negara lain. “Contoh biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Jakar­ta ke Medan, Jakarta ke Ban­jarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pe­ngiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shanghai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura,” terangnya.

Jokowi pun mengingatkan tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparitas harga antarwilayah serta me­mangkas biaya logistik yang mahal. “Ada dua hal yang perlu menjadi fokus kita bersama. Yang pertama mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Kedua, biaya logistik antardaerah antarwilayah, an­tarprovinsi harus bisa diturun­kan,” ujarnya.

Jokowi juga meminta meningkatkan nilai tambah tol laut dari pereko­nomian daerah sebab kontribusi transportasi laut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat kecil.

Industri Belum Jalan
Dihubungi terpisah, pakar transportasi dari Universitas Brawijaya, Hendi Bowoputro, me­ngatakan biaya logistik yang masih tinggi di­sebabkan beberapa sebab, seperti inefesien­si, belum jalannya industri di daerah-daerah, dan permainan oknum pelabuhan.
“Inefisiensi terjadi karena pengiriman ba­rang ke luar negeri menggunakan kapal besar dengan kapasitas yang banyak sehingga bia­ya angkut container terdistribusi, sedangkan antarpulau di sini masih menggunakan kapal yang lebih kecil sehingga mahal,” ujarnya.
Selain itu, komponen biaya juga ditimbulkan oleh pengiriman yang kosong waktu kembali karena industri di daerah belum jalan. “Sebetul­nya ini sudah dipikirkan oleh Pak Jokowi de­ngan berbagai program, seperti penggemukan sapi di NTT dan lainnya, tapi entah mengapa belum jalan,” kata Hendi. n uyo/SB/AR-2