Menteri PUPR Tunda Kenaikan Tarif Tol

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menunda penyesuaian atau kenaikan tarif jalan tol karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

“Saya kira ini kondisi ekonominya juga lagi enggak normal, jadi jangan di-treat sebagai kondisi normal. Kalaupun sudah waktunya (tarif tol) naik, saya akan ‘hold’ dulu,” kata Basuki dikutip dari Antara, Selasa, (10/3/2020).

Basuki menilai kondisi perekonomian baik global maupun nasional saat ini tidak kondusif. Salah satunya merupakan dampak dari meluasnya wabah virus corona di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Bank Indonesia (BI) juga telah merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi lebih rendah, yaitu pada kisaran 5,0 persen-5,4 persen dari sebelumnya 5,1 persen-5,5 persen.

Menurut Basuki, kondisi tersebut harus dianggap sebagai kondisi yang tidak normal, sehingga tarif tol yang seharusnya dilakukan penyesuaian pun harus ditunda.

“Kita lihat. Kalau itu memang sudah waktunya, tapi kalau masih dalam kondisi tidak normal gini, saya akan ambil kebijakan,” kata Basuki. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk telah mengusulkan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR untuk menyesuaikan tarif di tiga ruas tol dalam waktu dekat.

Ketiga ruas tol itu, yakni ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 34,4 kilometer (km), ruas Surabaya-Gempol sepanjang 45 km, dan ruas tol Palimanan-Kanci sepanjang 26 km. Jasa Marga menyebutkan bahwa penyesuaian tarif ini memang dilakukan pada setiap periode waktunya, baik di tahun ganjil atau genap.

Penyesuaian tarif ruas jalan tol terjadi terjadi salah satunya seiring dengan inflasi