Masyarakat Penerima Bantuan, DPRD Kota Serang Minta Pemkot Segera Pendataan

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, agar segera melengkapi data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Sebab, ada tambahan anggaran untuk jaringan pengaman sosial bagi 25.000 masyarakat prasejahtera.

Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Rizki Kurniawan mengatakan, dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, banyak masyarakat yang terpaksa melakukan karantina secara mandiri di rumahnya masing-masing.

“Sehingga, banyak dari masyarakat tidak memiliki pemasukan. Maka, pemerintah harus memberikan bahan pokok kebutuhan makan mereka,” katanya, Rabu (8/4/2020).

Pihaknya juga meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, agar segera melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang menerima bantuan.

“Kami meminta kepada Dinsos untuk mempercepat pendataan masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga Dinsos dapat segera menyiapkan bantuan berupa bahan pokok untuk masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi II lainnya Nur Agis Aulia meminta kepada Dinsos untuk dapat memperhatikan kondisi penyandang disabilitas di tengah pandemi Covid-19.

“Saya mendapat aspirasi dari teman-teman disabilitas Kota Serang, bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan di tengah wabah. Ada yang usaha sudah sulit mendapatkan pembeli, ada yang pijat tunanetra juga sudah tidak ada pelanggan,” ucapnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinsos Kota Serang, terdapat sekitar 1.000 penyandang disabilitas yang ada di Kota Serang.

“Kurang lebih ada 1.000. Saya minta untuk kepala Dinsos, agar mendata teman-teman disabilitas yang memang perlu dibantu segera. Kalau perlu diprioritaskan dengan ada kuota khusus,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinsos Kota Serang Moch Poppy Nopriadi menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para camat dan diteruskan kepada lurah hingga pengurus RT, untuk dapat melakukan pendataan warga terdampak.

“Sehingga, minggu depan data masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini sudah bisa masuk ke kami,” katanya.

Pendataan tersebut, ujar dia, akan menjadi pembanding, agar tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Sebab, jaring pengaman sosial yang telah dianggarkan ini dikhususkan bagi masyarakat prasejahtera baru terdampak Covid-19.

“Penanganan ini terpadu juga, orang yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain, seperti Jamsosratu, PKH, dan BPNT tidak mendapatkan bantuan lagi. Artinya data itu mendorong kami, agar pemberian bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Mengenai bantuan bagi penyandang disabilitas, dia menuturkan, sudah menjadi salah satu prioritas dalam pemberian bantuan tersebut. Namun, dia tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Baik itu disabilitas maupun mereka yang terkena PHK, insyaallah akan menjadi prioritas. Dari 1.000 penyandang disabilitas, tentu nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” ucapnya.