Politikus PKS Ingatkan Program Vaksinasi Bisa Gagal karena AstraZeneca

 

Karyawan berjalan di dekat envirotainer berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca saat tiba di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin malam, 8 Maret 2021.

JAKARTA-   Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf angkat bicara terkait keputusan MUI membolehkan penggunaan  vaksin buatan AstraZeneca  yang mengandung babi  karena alasan kedaruratan. Dia meminta pemerintah untuk, secara tegas, lebih cermat memilih vaksin dengan mengutamakan pertimbangan aspek kehalalan di samping aspek efikasi.

"Kami meminta kepastian kehalalan dari pemerintah untuk vaksin lain yang akan disuntikkan ke masyarakat," kata Bukhori, Sabtu, 20 Maret 2021.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendesak MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH) untuk mengambil peran lebih proaktif dalam mengontrol kepastian kehalalan semua vaksin yang telah ditetapkan pemerintah. Pertimbangan kehalalan vaksin sangat berpengaruh terhadap program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengingat komposisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim.

Aspek penerimaan masyarakat, katanya, menjadi sangat penting. Ketika masih ada keraguan di masyarakat mengenai kehalalan, pasti berpengaruh terhadap turunnya kesediaan mereka untuk divaksin.

"Alhasil, jika tren ini berlanjut seiring dengan tidak adanya kepastian, maka tujuan untuk membentuk herd immunity melalui vaksinasi bisa jauh dari harapan,” ujarnya. 

Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin untuk vaksinasi virus corona di Indonesia, antara lain yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac.