Soal Tiga Calon Kepala OPD, Helldy Wacanakan Open Bidding Ulang

 

Walikota Cilegon, Helldy Agustian.

CILEGON – Walikota Cilegon, Helldy Agustian mewacanakan akan mengulang kembali lelang jabatan terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama terhadap tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah dihelat pada tahun 2020 silam.

Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon, yang hingga saat ini belum ditentukan Walikota siapa pimpinan terpilihnya kendati panitia seleksi (pansel) sudah menetapkan nama tiga besar peserta.

“Memang ada dua pilihan sebetulnya, tiga besar ini dipilih atau mengadakan open bidding ulang. Tetapi ini harus mendapatkan persetujuan Mendagri terlebih dahulu kalau melakukan open bidding ulang, jalurnya harus ditempuh dulu agar jangan sampai salah melangkah kita,” ujarnya, Senin (8/3/2021).

Sejauh ini, lanjut Helldy, Pemkot Cilegon belum memutuskan langkah apa yang akan ditempuh terkait dengan rencana pengisian kekosongan jabatan definitif di tiga OPD tersebut.

“Keputusan apakah open bidding ulang atau memilih dari tiga (tiga besar pejabat hasil rekomendasi Tim Pansel) ini, belum kita putuskan karena belum ada rapat khusus. Kita harus komunikasikan dulu, apakah harus menunggu enam bulan, apakah pengecualian karena urgensi, harus dikaji dalam. Kalau umpamanya harus di atas enam bulan, ya berarti harus open bidding ulang,” imbuhnya.

Namun demikian, Helldy tak menampik adanya wacana open bidding ulang kendati pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp450 juta pada open bidding sebelumnya.

“Open bidding itu kan dilakukan di eranya Pak Edi (Edi Ariadi, mantan Walikota Cilegon). Kalau di era kita, kita kan sudah menyatakan yang pertama kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk nanti ikut open bidding ke depan dan tidak boleh ada bayar pangkat dan jabatan, termasuk sampai minta ke bawahannya,” tandasnya.

Di bagian lain Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin mengatakan dalam rangka efisiensi anggaran, ia merasa lelang jabatan ulang tidak perlu dilakukan pemerintah daerah.

“Kalau menurut saya, tanpa perlu seleksi ulang, karena itu kan sama saja. Kecuali yang direkomendasi itu cuma satu ASN, ini kan ada tiga. Jadi tanpa seleksi ulang, tinggal dipilih saja satu dari tiga orang itu yang dipandang Walikota bisa bersinergi,” ujarnya, Selasa (9/3/2021).