Wawancara Eselon II Jelang Mutasi Rotasi, DPRD Cilegon : Pemkot Cuma Seremoni

 

CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon dijadwalkan mulai Selasa (24/8/2021) pagi ini akan melaksanakan wawancara terhadap jajaran pejabat setingkat eselon II guna kepentingan mutasi dan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam waktu dekat.

Berdasarkan lampiran surat undangan Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Kota Cilegon nomor 005/06/PANSEL/VIII/2021 disebutkan, undangan wawancara itu akan melibatkan total sebanyak 23 pejabat eselon II yang dibagi selama dua hari hingga Rabu (25/8/2021) besok di salah satu hotel di Kota Cilegon.

“Ini cuma wawancara oleh Timsel, kita hanya ingin memenuhi aturannya saja,” ungkap Ketua Pansel Mutasi Rotasi JPT Pratama Cilegon, Maman Mauludin.

Sekretaris Daerah Kota Cilegon ini tak membeberkan siapa saja Tim Pansel yang akan mewawancara. Diperkirakan, kepala daerah akan menjadi bagian dalam kesempatan tersebut.

Di bagian lain Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik menilai Pemkot Cilegon terlalu berlebihan dalam menyikapi rencana mutasi dan rotasi pejabat eselon II.

“Belum ada sejarahnya ada wawancara khusus seperti ini di hotel untuk kepentingan mutasi rotasi, kalau mau dipindah, ya pindahin saja. Kita harus jujur, di dunia birokrasi wilayah ASN apalagi setingkat eselon II itu kan cuma mempelajari dan menerapkan regulasi, kebijakan dan turunannya. Jadi tidak akan terpenuhi kalau tujuannya right man on the right job, karena dari strata pendidikannya saja selama ini sudah beda. Atau ini  yang dimaksud baru, modern dan bermartabat?,” ujarnya.

Senada dikatakan oleh Rahmatulloh, Anggota Komisi III DPRD Cilegon yang menegaskan bahwa bila agenda itu merupakan asesmen, sejatinya hal itu dilakukan oleh perguruan tinggi maupun lembaga kepegawaian.

“Lha ini kan hanya untuk menyesuaikan selera pimpinan saja. Hanya seremonial dan memanfaatkan anggaran supaya terserap. Mengingat pada evaluasi semester satu serapan anggaran eksekutif itu hanya 40 persen, itu pun dengan APBD atau pendapatan yang diturunkan dari Rp1,8 triliun jadi Rp1,7 triliun, tidak sesuai dengan kesepakatan DPRD,” ujarnya.

Politisi Demokrat ini meragukan bila out put dari agenda itu pun akan memutasi dan rotasi SDM sesuai dengan kompetensinya. “Kenyataannya cuma berdasarkan selera pimpinan belaka, like or dislike bukan soal profesionalitas, right man on the right job. Jika ini yang terjadi apa bedanya dengan kepemimpinan yang terdahulu?,” tandasnya.