Pj Gubernur Al Muktabar: Pemprov Banten Bersama TPID dan Forkopimda Bergerak Kendalikan Inflasi

 

 BANTEN ( KONTAK BANTEN)  Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah sudah bergerak untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Banten. Pengendalian rantai pasok dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang.

“Pemprov Banten bersama Forkopimda, Bank Indonesia, BPS, dan instrumen lain yang melibatkan Perguruan Tinggi sudah bergerak,” ungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengendalian Inflasi Di Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Selasa (30/8/2022).

“Peran Pemprov Banten bersama TPID untuk mengendalikan rantai pasok barang, jangan sampai ada penimbunan. Kita akan melakukan penegakan hukum terhadap penimbun barang,” tambahnya.

Dikatakan, dalam rapat juga dibahas komponen yang memiliki andil terhadap inflasi seperti sewa rumah, cabe, dan komoditas pangan lainnya yang memungkinkan Pemprov Banten untuk melakukan intervensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Diimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah agar ditanami cabai serta kebutuhan pangan (sayuran) lainnya.
Sementara untuk barang impor dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan kebijakan Nasional di luar kendali Pemprov Banten.

“Terhadap komoditas lain meskipun bukan komoditas Provinsi Banten, ada peran Pemprov Banten bersama TPID untuk mengendalikan. Jangan sampai ada penimbunan atau ada hal-hal lain yang karena kepentingan tertentu, melanggar hukum pada proses pengendalian inflasi ini,” ungkap Al Muktabar.

“Nah, itu akan dilakukan penegakan hukum,” tambahnya.

Tadi disampaikan oleh Mendagri, lanjut Al Muktabar, berbagai langkah khusus dalam rangka di pedesaan. Kemudian penyelenggaraan agenda kerja dilakukan secara cepat untuk kegiatan-kegiatan penanganan inflasi yang berbasis keuangan dan sebagainya. Pemprov Banten akan mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan, BPKP, serta BPK untuk penanganan secara komprehensif.

Diungkapkan, untuk dana bantuan sosial kepada masyarakat Pemerintah Pusat sudah menyiapkan. Hal serupa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Data penerima berbasis DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Bantuan langsung tunai akan lebih terkendali untuk tidak double dan seterusnya. Karena sistem bank nanti akan tahu siapa yang menerima, alamat di mana, menerima apa saja, dan dari mana sumbernya. Apakah Kementerian Sosial, Provinsi atau Kabupaten/Kota,” paparnya.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah. Meski saat ini, Indonesia berada pada posisi yang baik, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan inflasi, terutama inflasi pangan dan energi.

“Menghadapi tantangan tersebut, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan Pandemi Covid-19, dengan tujuan utama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat. Pertemuan secara rutin harus dilakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk mengantisipasi inflasi pangan maupun energi,” ungkapnya.

“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, dan Kapolres untuk bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga, dan Bank Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022. Identifikasi dengan rinci ketersediaan suplai (perkiraan sampai dengan akhir tahun) dan permintaan pangan di daerah masing-masing,” tambahnya

Menko Luhut juga minta Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, dan Kapolres untuk ikut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

“Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui Bantuan Sosial (Bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam arahannya mengungkapkan, seperti arahan Presiden RI Joko Widodo, inflasi dunia cukup tinggi. Menimbulkan krisis ekonomi, sosial, keamanan, bahkan politik. Pada pandemi Covid-19 semua negara menghadapi krisis kesehatan yang besar.

“Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mampu mengendalikan pandemi Covid-19 dan survive secara ekonomi,” ungkapnya.

Dikatakan, Perang Rusia – Ukraina berdampak secara dunia karena Rusia pengekspor minyak dan gandum terbesar. Ditambah sanksi ekonomi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, menyebabkan perekonomian dunia terganggu.

“Subsidi dari Pemerintah untuk amankan dampak kenaikan energi dan pangan dunia,” ungkap Mendagri Tito.

Diingatkan, subsidi yang akan disalurkan bisa berdampak pada program-program pelayanan minimal dan dana transfer daerah, sehingga bisa berdampak pada program daerah.