Cilegon (KONTAK BANTEN) - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian tidak mau lagi melihat Pemkot Cilegon berada di posisi buncit dalam keterbukaan informasi publik.
Hal itu dikatakan Helldy saat sosialisasi keterbukaan informasi publik di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon, Rabu (15/2/2023). Hadir dalam kesempatan itu para pejabat perwakilan semua dinas.
Diketahui, pada 2022 keterbukaan informasi publik Kota Cilegon menduduki posisi buncit di Provinsi Banten dengan nilai 60,34 dan kualifikasi cukup informatif.
"Dari sekian banyak program yang sudah saya lakukan, PR saya hanya satu ini yang belum berubah angkanya, yakni keterbukaan informasi publik," katanya.
Helldy mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama para sekretaris dinas untuk melek teknologi informasi. "Informasi akan mandek kalau saudara tidak adaptif terhadap teknologi informasi," tegasnya.
Sebagai aparatur yang digaji dengan uang rakyat, kata Helldy, masyarakat berhak mengetahui untuk apa saja uang yang dikelola negara.
"Jadi sudah tidak zamannya lagi menyembunyikan informasi publik. Program kerja kita sudah banyak kita lakukan. Silahkan upload di website dan di media sosial," ujarnya.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, kata dia, segala kegiatan yang bersumber dari anggaran negara, publik berhak tahu. "Ini penting dan harus kita praktekkan supaya kinerja kita bisa kelihatan," kata Helldy.
Bila diperlukan, Helldy meminta Dinas Kominfo untuk memberikan sanksi dan penghargaan bagi OPD yang baik maupun yang buruk dalam keterbukaan informasi publiknya.
"Sekali lagi saya tidak mau lagi urutan ke buncit, angka ini tidak akan berubah kalau tidak kita pelototin," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Didin S Maulana mengaku siap mendorong keterbukaan informasi publik Kota Cilegon agar lebih baik.
"Langkah awal kita sudah upload DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) ke website cilegon.go.id. Itu bukti keseriusan kami untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," kata Didin.
Didin meminta semua OPD mengaktifkan website dan medsosnya masing-masing. Muat semua kegiatan agar masyarakat mengetahuinya.
"Saya sering buka website OPD, tapi informasinya tidak update. Mulai sekarang harus diupload agar masyarakat menanggapi kegiatan di perangkat daerah sehingga mereka bisa terlibat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Didin mengumumkan OPD dan kelurahan paling aktif di medsos selama Januari 2023.
Peringkat pertama OPD paling aktif di Instagram adalah Dinas Kesehatan dengan 27 postingan, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 20 postingan, serta Dinas Pendidikan, RSUD Cilegon, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Cibeber masing-masing 13 postingan.
Selain itu, Didin juga menyampaikan kelurahan paling aktif di medsos. Pertama ada Kelurahan Pabean dengan 47 postingan selama Januari 2023. Disusul Kelurahan Gerem 39 postingan dan Kelurahan Kotasari 31 postingan.
"Kelurahan yang belum punya akun medsos, tolong dibuat. Ke depan tidak hanya Instagram, tapi juga medsos lainnya seperti Facebook, Twitter hingga Tiktok," katanya. (*)
0 comments:
Post a Comment