Pesan Mendagri Ke Kepala Daerah Jangan Janjikan Jabatan Kepada Para Tim Sukses

 

Mendagri Tito Karnawian (baju batik) saat rapat terkaid Pulkada di Kepri. Foto : Ist

RIAU (KONTAK BANTEN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta para calon kepala daerah tak memberi iming-iming janji jabatan atau janji mengangkat pegawai, kepada para simpatisan. Perekrutan pegawai bisa jadi beban dan menambah pengeluaran daerah.

“Sudah rahasia umum, lepas Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), semua tim sukses masuk ke pemerintahan. Semua masuk jadi tenaga honorer. Ini biasanya sebagai politik balas jasa saat pemilihan,” ujar Tito di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kemarin.

Ia menegaskan, perekrutan pegawai pasca Pilkada akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karenanya, mantan Kapolri ini mewanti-wanti paracalon kepada daerah yang akan maju di Pilkada, untuk tidak menjanjikan jabatan, atau pengangkatanpegawai kepada simpatisan. “Saya ingatkan, jangan ada rekrutan seperti ini,” tegas dia.

Terlebih, sambung dia, masih terjadi defisit anggaran di Provinsi Kepri. Berdasar data Tahun 2022, ulas dia, Batam de­fisit hingga Rp 80 miliar. Nilai pendapatan Kota Batam sekitar Rp 3.215,73 triliun sedangkan belanja mencapai Rp 3.298,79 triliun.

Dari seluruh daerah di Kepri, hanya Kota Batam yang ter­masuk daerah mandiri. APBD Batam lebih besar dari pada dana transfer pusat. Saya apresiasi Pak Rudi (Wali Kota Batam, red), meski nilai belanja masih terlalu tinggi dari pendapatan,” jelas dia.

Tito menambahkan, jika re­krutan pegawai terjadi tanpa perencanaan, defisit anggarandaerah akan membengkak. Karenanya, ia meminta seluruh calon kepala daerah yang akan berkontestasi, memperhatikan kondisi tersebut.

Hal ini, lanjut dia, berlaku bagi semua daerah. Utamanya, daer­ah yang bergantung dari dana transfer pusat. Menurutnya, jika terjadi gangguan ekonomina­sional, daerah seperti Anambas, Lingga, Natuna akan terganggu. Karenanya, perlu dilakukan peningkatan investasi, agar daerah bisa mandiri.

“Misalnya, mengatur perjalanandinas berdasarkan tingkat urgensi. Meminimalisir anggaran rapat yang tidak terlalu penting, serta tidak melakukan perekrutan tenaga honorer usai Pilkada,” tegas dia.

Tito juga mengingatkan ke­pada kepala daerah tentang pentingnya investasi. Untuk mewu­judkan hal tersebut pemerintah terus mendorong kemudahan perizinan, karena investor akan senang jika perizinan cepat, mudah, dan transparan

“Kita masih berada di peringkat rendah untuk perizinan, bahkan jauh di bawah Singapura yang berada di posisi kedua di dunia, dan Malaysia yang berada di peringkat lima. Saya tegaskan kembali, sudah bukan saatnya lagi ada amplop-amplop. Ini saya harapkan berlaku di daerah di Kepri,” tandasnya.