​KPK Sebut Sulit Ajak Gen Z Kampanyekan Politik Uang

 

 

Jakarta (KB):  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, tidak mudah mendekati Generasi Z (Gen Z) untuk mengajak kampanye tolak politik uang. Namun, KPK akan menggunakan cara khusus dalam mengajak generasi muda tersebut.

"Walaupun, Gen Z mulai dilirik, (pasti mereka butuh) buat bayar token listrik, kuota buat main game. Kita coba agar sadar dalam hal ini," ucap Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalan sambutannya di acara launching kampanye 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Sebanyak 95,5 persen masyarakat memilih caleg, cakada, dan capres yang royal bagi-bagi duit. Pernyataan itu, diungkap oleh KPK merujuk pada data survei lembaganya pada 2018 lalu.

"Hasil kajian KPK 2018 lalu, masyarakat melihat calon legislatif, 90 persen orang melihat yang banyak bagi-bagi duit. Ini kurang sehat, ini yang terjadi di masyarakat, angka 95,5 persen itu tidak lazim selaku negara demokrasi," ujar Wawan.

Tidak hanya itu, Wawan mengatakan, hasil kajian LIPI menyebutkan 47 persen lebih masyarakat membenarkan terjadinya politik uang. "(Kemudian) 46 persenan menyarakat (menilai) wajar politik uang (terjadi di pemilu)," ucap Wawan.

Kemudian, Wawan mengungkapkan, seluruh kandidat calon pada Pemilu 2024 tidak dipermasalahkan mengeluarkan uang. Asalkan, tidak berlebihan, sesuai aturan, dan sesuai kebutuhan.

"Politik uang tanda kutip sudah membudaya, politik uang membuat politik berbiaya tinggi. Bukan tidak boleh mengeluarkan uang, tapi betul-betul sesuai kebutuhan," kata wawan. 

Untuk itu, KPK mengajak Gen Z terus mengkampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' di media sosial. Lembaga antirasuah itu menyadari, Gen Z mendominasi suara Pemilu 2024.

"Sampai 55 persen (suara pemilih muda, red) kita, Gen Z diharapkan jadi media. Untuk menolak, minimal bisa diposting di medsos tidak menerima politik uang," kata Wawan.