"Walaupun, Gen Z
mulai dilirik, (pasti mereka butuh) buat bayar token listrik, kuota buat
main game. Kita coba agar sadar dalam hal ini," ucap Deputi Bidang
Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalan
sambutannya di acara launching kampanye 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung
KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Sebanyak
95,5 persen masyarakat memilih caleg, cakada, dan capres yang royal
bagi-bagi duit. Pernyataan itu, diungkap oleh KPK merujuk pada data
survei lembaganya pada 2018 lalu.
"Hasil
kajian KPK 2018 lalu, masyarakat melihat calon legislatif, 90 persen
orang melihat yang banyak bagi-bagi duit. Ini kurang sehat, ini yang
terjadi di masyarakat, angka 95,5 persen itu tidak lazim selaku negara
demokrasi," ujar Wawan.
Tidak
hanya itu, Wawan mengatakan, hasil kajian LIPI menyebutkan 47 persen
lebih masyarakat membenarkan terjadinya politik uang. "(Kemudian) 46
persenan menyarakat (menilai) wajar politik uang (terjadi di pemilu),"
ucap Wawan.
Kemudian,
Wawan mengungkapkan, seluruh kandidat calon pada Pemilu 2024 tidak
dipermasalahkan mengeluarkan uang. Asalkan, tidak berlebihan, sesuai
aturan, dan sesuai kebutuhan.
"Politik
uang tanda kutip sudah membudaya, politik uang membuat politik berbiaya
tinggi. Bukan tidak boleh mengeluarkan uang, tapi betul-betul sesuai
kebutuhan," kata wawan.
Untuk
itu, KPK mengajak Gen Z terus mengkampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' di
media sosial. Lembaga antirasuah itu menyadari, Gen Z mendominasi suara
Pemilu 2024.
0 comments:
Post a Comment