SERANG ( KONTAK BANTEN) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun anggaran 2023.
Katanya, dengan serapan anggaran yang masih rendah tentunya akan berdampak pada mandeknya berbagai program yang sebelum-sebelumnya telah dirancang Pemprov bersama DPRD Banten.
“Oh iya jelas, dengan waktu yang hanya sisa enam bulan lagi, kami pesimis juga Pemprov bisa menyelesaikan program-program yang sudah disepakati dengan DPRD, terutama program-program prioritasnya,” kata Gembong, Rabu 12 Juli 2023.
Gembong mengatakan, lambatnya serapan APBD mungkin disebabkan oleh peralihan sistem dari lelang ke sistem e-Katalog. Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan yang dapat berujung menyisahkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
Seharusnya, Pemprov bisa memprediksi dan melakukan langkah pencegahan dengan mentosialisasikan secara masif pemberlakuan sistem e-Katalog.
“Karenanya saya berharap agar perubahan sistem ini bisa segera tersosialisasi dengan baik, sehingga pihak ketiga bisa segera terbiasa dan adaptif dengan sistem yang baru, sehingga diharapkan di akhir tahun penyerapan anggaran bisa maksimal dan tidak menyisakan silpa yang besar,” ucapnya.
Pria yang digembor-gemborkan akan maju sebagai bakal calon Gubernur Banten ini pun meminta kepada Pemprov, khususnya Pj Gubernur Banten, untuk melakukan evaluasi dan bersikap tegas dengan memberikan sanksi bagi OPD yang serapan anggarannya rendah.
“Karena waktunya yang sudah mepet untuk pelaksanaan kegiatan, maka PJ. Gubernur harus memantau day by day terhadap kinerja OPD teknis agar program-program kegiatan bisa berjalan dengan efektif,” pintanya.
“Saya pikir reward and punishment menjadi hal biasa dalam sebuah organisasi dalam rangka peningkatan kinerjanya,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment