ICW Tolak Dinasti Politik : Omon-Omon Demokrasi dan “Fenomena Zombie Activism”

 

Peneliti BRIN, Debfri Margiansyah memaparkan hasil kajiannya terkait Zombie Activism

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaksanakan diskusi publik bertajuk “Omon-Omon Demokrasi dan Fenomena Zombie Activism” di Resonansi Hub dan disiarkan secara langsung di Youtube Sahabat ICW pada hari Sabtu 09 Maret 2024. Tema ini dipilih sebagai bentuk analisa atas berbagai fenomena, salah satunya upaya represi kebebasan sipil melalui demo yang dialami di beberapa kantor NGO pegiat demokrasi yang sebelumnya melontarkan narasi menggugat pemerintah, dan juga momen pra hingga pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sampai saat ini menyisakan banyak pertanyaan dan persoalan soal demokrasi.

Konflik antara kelompok masyarakat dan NGO berawal dari narasi tandingan yang mendukung penuh pemerintah dan menolak keras kritik dalam bentuk apapun pada pemerintahan era Jokowi yang dianggap baik-baik saja. Kelompok tersebut menyerang organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, YLBHI, dan ICW serta para mahasiswa yang menyuarakan narasi pemakzulan Presiden.

Disorientasi Kapasitas Politik dan Mobilisasi “Zombie” Menjadi Alat Kekuasaan

Diskusi ini mengupas terminologi “Zombie Activism” yang dibawa oleh Defbry Margiansyah yang merupakan peneliti BRIN dan menjadi narasumber dalam diskusi publik tersebut. Defbry menggunakan Term Zombie Activism sebagai salah satu istilah fenomena yang bertalian dengan kemunduran demokrasi serta pembungkaman warga sipil, dia menjelaskan bahwa hal tersebut tercermin dalam upaya kontra-narasi dari kelompok lain kepada masyarakat atau CSOs independen dalam menyampaikan narasi pro-rakyat. Para “Zombie” ini menggambarkan orang-orang yang dimobilisasi oleh kelompok kepentingan kekuasaan, demi melanggengkan status-quo dan akses sumber daya.“Perlu dipahami secara mendalam bahwa zombie Activism ini adalah salah satu bentuk metode untuk membungkam.” Kata Defbry.

Selain Defbry, ICW juga turut mengundang Asfinawati selaku aktivis dan advokat Hak Asasi Manusia yang juga fokus dalam isu-isu demokrasi. Menyambung paparan Defbry sebelumnya, menurut Asfinawati dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini “pertarungan kesan” menjadi sangat penting. “Zombie-zombie ini di pakai untuk menunjukan demokrasi kita (terkesan) baik-baik saja.” Paparnya. Asfin juga menyampaikan bahwa untuk melawan problem tersebut, masyarakat perlu mengetahui arena pertarungan virus zombie ini untuk melawan dan mencegah semakin besarnya dampak buruk yang terjadi.

Adapun menurut Delpedro Marhaen yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut, fenomena zombie activism ini sebenarnya lebih kompleks dari sebatas konflik horizontal. Delpedro menyampaikan bahwa Zombie activism yang sebelumnya dikatakan sebagai aktivis atau kelompok yang menyerang kelompok masyarakat pro demokrasi, juga terlihat indikasi transaksi dalam gerakan delegitimasi demokrasi ini. “Sebenarnya kita semua mungkin bukan anti terhadap suara yang berbeda, tetapi yang menjadi titik persoalannya adalah adanya suara yang dimobilisasi dan itu berbasis transaksional kemudian diupayakan untuk mendelegitimasi gerakan demokrasi” ujar Delpedro.

Lebih lanjut Delpedro menyampaikan bahwa terdapat industri besar yang memobilisasi kelompok ini, dan terdapat aktor dan pola yang sama dalam demo-demo yang menyasar kelompok masyarakat sipil pro-rayat belakangan ini.

Di sisi lain, bicara soal Demokrasi sebagai Mahasiswa, Ravina Isnar mahasiswa STHI Jentera melihat fenomena Zombie Activism dan pelemahan demkorasi di Indonesia ini sebagai autokritik untuk masyarakat yang masih sadar dan belum terpapar virus tersebut untuk tetap membangun dialog di ruang publik. Hal tersebut merupakan salah satu dari upaya dalam melawan pelemahan demokrasi yang saat ini terjadi. “Sebenarnya, masyarakat yang terpapar dalam fenomena ini juga termanipulasi oleh penguasa. Meminjam narasi zaman sekarang ini istilahnya kita terjebak toxic relationship yang dibuat oleh penguasa.” Kata Ravina.

Kajian Zombie Activism mencoba mengupas peristiwa delegitimasi demokrasi melalui entitas horizontal masyarakat yang sengaja di mobilisasi oleh kelompok tertentu sebagai bentuk pembungkaman. Hal ini telah banyak terjadi di lingkungan sosial kita namun tidak cukup familiar di mata publik dan dianggap jauh kaitannya dengan demokrasi. Pada kenyataannya, fenomena ini telah lama menjadi alarm bagi demokrasi di negara kita.