< >

Notification

×

Iklan

Iklan

🌤️ Info Cuaca & Gempa
Cuaca Banten
Sumber: BMKG
Gempa Terkini

Tag Terpopuler

Raperda LKPj APBD 2023 Disetujui, Pj Gubernur Banten :APBD Dirancang Untuk Menjawab Harapan Masyarakat

Jumat, 07 Juni 2024 | Jumat, Juni 07, 2024 WIB | Last Updated 2024-06-07T16:40:07Z

 

 BANTEN ( KONTAK BANTEN)  Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi atas persetujuan DPRD Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) Tahun Anggaran 2023 yang dirancang untuk menjawab harapan masyarakat.

Persetujuan itu sendiri diputuskan pada Rapat Paripurna DPRD terkait Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) Tahun Anggaran 2023, Kamis (6/6/2024).

Al Muktabar mengungkapkan, Pemprov bersama DPRD Banten selaku penyelenggara pemerintahan di daerah berkomitmen bersama bahwasannya APBD yang dirancang itu sebesar-besarnya untuk menjawab harapan masyarakat.

“Maka dari itu langkah bersama ini akan terus kita jaga dan kuatkan. Begitu juga koordinasi kita dengan Forkopimda,” katanya.

Selain itu, lanjut Al Muktabar, dirinya berharap dukungan bersama seluruh masyarakat Banten untuk melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang selama ini kita lakukan.

“Capaian ini semua pada dasarnya untuk menjawab kebutuhan atau aspirasi masyarakat dengan tahapan-tahapan pada dokumen yang tersusun pada fase perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Kemudian terkait dengan beberapa rekomendasi catatan yang diberikan oleh DPRD Banten, menurut Al Muktabar beberapa diantaranya sudah ditindaklanjuti. Seperti kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Al Muktabar menjelaskan, pihaknya telah melakukan optimalisasi dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, salah satunya melalui penarikan pajak tinggal orang asing dan pajak kendaraan berat. Termasuk juga berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangannya akan kita tingkatkan terus.

“Tentu karena rekomendasi itu adalah hal yang menjadi kewenangan dari DPRD dan kita wajib untuk menindaklanjutinya,”ucapnya. (*/sul).

Level Pembaca
Peraturan Sistem
Sistem berjalan otomatis saat pembaca berada di halaman artikel.
Setiap satu menit membaca mendapatkan sepuluh poin pengalaman.
Jika mencapai seratus poin maka level naik otomatis.

Struktur Level:
Level 0 Pengunjung Baru
Level 1 sampai 2 Pembaca Pemula
Level 3 sampai 5 Pembaca Aktif
Level 6 sampai 9 Pembaca Setia
Level 10 sampai 14 Kontributor
Level 15 ke atas Master Berita
Tulis Komentar
Komentar Pembaca
×
Berita Terbaru Update