JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah meninjau ulang aturan izin impor
tekstil yang berlaku selama ini. Pasalnya, aturan yang ada sekarang
sangat merugikan pelaku usaha tekstil dalam negeri dan tidak sedikit
perusahaan yang gulung tikar. Kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pemerintah harus menganalisis
dan mengambil kebijakan yang akurat untuk mengatasi persoalan tersebut
agar masalah ini segera dapat diatasi dan tidak merembet kemana-mana.
"Pemerintah
jangan malah mengambil kebijakan marjinal yang diprotes publik, seperti
kebijakan pembatasan barang bawaan pakaian dari luar negeri, yang
akhirnya dibatalkan," ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (21/6).
Mulyanto meminta pemerintah mendengar
dengan seksama aspirasi pelaku pasar, analis dan asosiasi industri
tekstil, karena penciuman mereka lebih tajam, ketimbang penciuman para
pengambil kebijakan yang ada di belakang meja.
Di sisi lain, dia
menduga kelebihan produksi tekstil di China, karena pengetatan di pasar
Amerika dan Eropa, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk dumping
produk pakaian China tersebut.
Produk pakaian China ini
ditengarai masuk baik melalui jalur legal maupun ilegal. Apalagi ketika
Peraturan Teknis dari Kementerian Perdagangan atas barang-barang impor
dipermudah maka diduga produk tekstil tersebut makin merembes masuk
melalui jalur ini.
"Pemerintah harus melindungi pasar dalam
negeri dari serbuan impor pakaian murah China ini dengan mengambil
langkah-langkah yang efektif dan terukur," kata Wakil Ketua Fraksi PKS
DPR RI itu.Atas dasar itu, Mulyanto meminta pemerintah melalui Menteri Keuangan,
Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan kementerian/lembaga
terkait, harus segera duduk bersama mengambil langkah-langkah jitu.
“Lupakan
dulu soal turunnya anggaran di kementerian masing-masing. Pemerintah
harus fokus merumuskan kebijakan jangka pendek dan jangka menengah untuk
kembali menguatkan roda industri kita,” pungkasnya
0 comments:
Post a Comment