TANGERANG KONTAK BANTEN– Anggota DPRD Provinsi Banten yang juga anggota Badan Anggaran, Moh. Bahri, memastikan bahwa program sekolah gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Banten akan mulai direalisasikan secara bertahap pada tahun ajaran 2025/2026.
Bahri menjelaskan, kebijakan ini sudah melalui proses pembahasan lintas lembaga, mulai dari pihak eksekutif, legislatif, hingga para kepala sekolah. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk tahap awal program, yakni untuk siswa kelas X, sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini.
“Anggarannya cukup dan sudah dibahas tuntas di Badan Anggaran. Karena saya terlibat langsung, saya tahu persis prosesnya. Tahun ini program sudah bisa dijalankan untuk siswa kelas sepuluh,” ujar Bahri saat ditemui Jumat (11/7/2025).
“Kesepakatan ini tidak sepihak. Semua pihak dilibatkan dalam penyusunan aturan teknis. Pak Gubernur juga menekankan agar program ini menjadi keputusan bersama yang dituangkan dalam Pergub,” tegasnya.
Meskipun saat ini program baru menyasar sekolah negeri jenjang SMA/SMK untuk kelas X, Bahri optimistis cakupan program dapat diperluas, termasuk kemungkinan menjangkau sekolah swasta.
“Jumlah sekolah di Banten lebih dari seribu. Harapan kami semua anak dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa hambatan biaya. Kita mulai dari sekolah negeri dulu, namun tidak menutup kemungkinan menjangkau sekolah swasta,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa beberapa komponen seperti pengadaan seragam masih menjadi kewenangan sekolah, namun pemerintah daerah berupaya agar tidak membebani wali murid. Ke depannya, komponen pendukung lainnya juga mungkin akan ditanggung pemerintah.
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, DPRD Banten akan melakukan pengawasan melekat melalui Komisi V serta pengawasan lintas komisi secara kelembagaan.
“Pengawasan pasti dilakukan. Komisi V akan fokus mengawal sektor pendidikan, tapi secara kelembagaan DPRD juga akan memantau agar program ini berjalan baik,” kata Bahri.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada respons masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Pendekatan bertahap dipilih agar program dapat berkelanjutan tanpa membebani fiskal daerah secara tiba-tiba.
“Kita mulai dari kelas sepuluh dulu. Jika respons positif dan kapasitas fiskal daerah meningkat, program bisa diperluas ke kelas lainnya atau jenjang lain. Ini sangat bergantung pada kekuatan anggaran kita,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment