![]() |
KOTA SERANG KONTAK BANTEN Walikota Serang Budi Rustandi akhirnya angkat bicara terkait polemik pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDIT Al-Izzah Kota Serang.
Isu ini mencuat setelah sejumlah wali murid menolak dapur MBG berada di lingkungan sekolah tersebut.
Budi menyampaikan sikapnya usai memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar di Aula Setda Pemkot Serang, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan, Pemkot Serang tetap mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo.
“Yang pertama, saya menerima aduan dari wali murid SDIT Al-Izzah. Saya tegaskan kembali, saya mendukung MBG sebagai program Presiden. Namun, program ini kan tujuannya untuk masyarakat yang membutuhkan. Kalau melihat kondisinya, wali murid di SDIT Al-Izzah ini rata-rata mampu. Mereka ingin anaknya tetap menggunakan catering seperti sebelumnya,” tegas Budi.
Budi juga mengaku, pihaknya masih akan mencari solusi terbaik agar program nasional tetap berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Dalam rapat tersebut, perwakilan wali murid menegaskan, mereka tidak menolak program MBG, melainkan keberatan dengan lokasi dapur yang ditempatkan di dalam area sekolah.
“Kami wali murid tidak menolak program MBG, tapi tempatnya jangan di area yayasan. Silakan dapurnya dibangun di luar sekolah. Kami sudah membayar SPP dan biaya masuk cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu, kenapa harus ada MBG di sekolah ini?,” ujar salah satu wali murid, Baim, yang memiliki dua anak di SDIT Al-Izzah.
Baim juga menyoroti aspek keselamatan dan kenyamanan siswa. Menurutnya, keberadaan dapur bisa menambah risiko kecelakaan karena anak harus berbagi ruang dengan lalu lintas kendaraan serta berpotensi menimbulkan masalah sampah dan keamanan.
Meski sempat ada tawaran pengurangan biaya SPP sebesar Rp150 ribu per bulan atau Rp7.100 per porsi, wali murid tetap menolak. “Itu bukan solusi. Kami tetap menolak,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Al-Izzah, Muhamad Arifin menyebut, dapur MBG di sekolahnya sudah lolos verifikasi Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, yayasan hanya menjalankan arahan pemerintah pusat.
“Dapur ini sudah siap secara administrasi dan fisik, tapi pelaksanaan program masih menunggu instruksi dari pusat. Kami hanya pelaksana teknis. Soal penolakan, itu wajar. Namun, mayoritas wali murid sebenarnya mendukung. Berdasarkan polling internal, 72 persen wali murid setuju MBG berjalan, sementara yang menolak sekitar 25 persen,” ujarnya.
Meski begitu, audiensi antara orang tua, yayasan, dan Pemkot Serang belum menghasilkan keputusan final.
0 comments:
Post a Comment