JAKARTA KONTAK BANTEN Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan industri media melalui inisiatif “No Tax for Knowledge”. Gagasan ini mendorong adanya relaksasi pajak bagi institusi jurnalistik yang kredibel, agar ekosistem informasi berkualitas tetap terjaga.
Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menjelaskan bahwa langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ruang edukasi publik yang disediakan media profesional.
“Mulai tahun ini kami akan mendorong inisiatif No Tax for Knowledge. Maksudnya, lembaga media yang terverifikasi dan menjalankan fungsi edukasi serta penyebaran informasi yang benar seharusnya mendapat keringanan pajak,” ujar Retno usai kegiatan Run for Good Journalism 2025 yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Minggu di Jakarta.
Menurut Retno, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan agar media dapat terus memproduksi konten yang kredibel bagi masyarakat.
“Ini supaya media bisa terus sustain, sehingga negara tetap memiliki sumber informasi dan edukasi yang baik, baik untuk publik hari ini maupun generasi mendatang,” lanjutnya.
Retno juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas karya jurnalistik di tengah derasnya arus informasi menyesatkan.
“Hoaks makin marak. Di sinilah jurnalis mengambil peran penting untuk menjaga publik tetap mendapatkan informasi yang benar,” tegasnya.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah menerima langsung aspirasi para pemimpin redaksi mengenai tantangan bisnis media saat ini.
“Tadi saya berdiskusi dengan para pemred. Mereka mengeluhkan bisnis media yang sedang menurun. Saya bilang, ya itu juga karena sebelumnya anda kurang vokal memberi kritik. Ekonomi melemah, tapi anda diam saja,” kata Purbaya dengan nada bercanda.
Ia menegaskan bahwa media justru harus memperkuat fungsi kontrol sosial demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
0 comments:
Post a Comment