 |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Foto : Ist |
JAKARTA KONTAK BANTEN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan kinerja impresif sejak awal 2026. Hingga 20 Januari 2026, serapan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini telah mendekati Rp 18 triliun. Di sisi lain, kualitas pelaksanaan juga membaik, tercermin dari penurunan signifikan kasus keracunan pangan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, realisasi anggaran MBG hingga pekan ketiga Januari menjadi yang tercepat dibandingkan lembaga negara lainnya.
“Pagi ini serapan anggaran sudah mendekati Rp 18 triliun. Ini mungkin salah satu badan atau kementerian dengan realisasi anggaran paling cepat,” ujar Dadan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Jumlah penerima manfaat MBG juga terus bertambah. Hingga 19 Januari 2026, sebanyak 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani sekitar 58,3 juta penerima manfaat. Setiap hari, anggaran operasional yang disalurkan mencapai Rp 855 miliar.
Dadan menjelaskan, mekanisme penyaluran anggaran dilakukan langsung dari kas negara ke masing-masing SPPG. Alokasinya dibagi menjadi 70 persen untuk pembelian bahan pangan, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen sebagai insentif bagi mitra MBG.
Capaian di awal 2026 ini melanjutkan tren positif sepanjang 2025. Pada tahun lalu, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 55,2 triliun, melampaui target awal sebesar Rp 52,2 triliun.
“Per 31 Desember 2025, jumlah SPPG mencapai 19.188 unit dan melayani 55,1 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan.
Tambahan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan turut mendorong lonjakan produksi dan distribusi. Sepanjang 2025, sebanyak 3,7 miliar porsi MBG telah disalurkan ke berbagai kelompok sasaran.
Di sisi keamanan pangan, tren juga menunjukkan perbaikan. Dadan mengungkapkan, puncak kasus keracunan MBG terjadi pada Oktober 2025 dengan total 85 kejadian. Setelah itu, angkanya terus menurun.
Pada November 2025, kasus keracunan tercatat sekitar 40 kejadian, turun drastis menjadi 12 kejadian pada Desember 2025. Memasuki Januari 2026, jumlahnya kembali menyusut menjadi 10 kejadian, meski BGN tetap menargetkan nol kasus.
Menurut Dadan, sebagian besar insiden disebabkan oleh SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Namun, tren penurunan menunjukkan adanya perbaikan nyata di lapangan.
Selain penegakan SOP, BGN juga mempercepat kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Saat ini, sekitar 6.150 SPPG atau 32 persen dari total dapur MBG telah mengantongi sertifikat tersebut.
“Kami terus mengejar agar seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Pada 2026, BGN juga mulai mengintensifkan akreditasi dan sertifikasi SPPG sebagai tolok ukur mutu layanan. Setiap dapur MBG nantinya akan dinilai berdasarkan kualitas produksinya.
“SPPG unggul akan mendapat nilai A, sangat baik B, baik C, dan mungkin ada juga yang masih harus berjuang untuk terakreditasi,” kata Dadan.
Ekspansi program MBG pun terus digenjot. Sepanjang 2026, BGN menargetkan pembangunan 28.000 SPPG di kawasan aglomerasi serta 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dengan target tersebut, jumlah penerima manfaat MBG diproyeksikan mencapai 82,9 juta orang.
0 comments:
Post a Comment