Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Minta Impor 105 Ribu Mobil dari India Ditunda

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

JAKARTA KONTAK BANTEN  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor mobil niaga atau pikap asal India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditunda. Dia menyebut penundaan ini dikarenakan Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri untuk kunjungan kenegaraan

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Setelah Prabowo pulang ke Tanah Air, hal-hal terkait impor tersebut akan dibahas secara rinci. Prabowo juga disebut akan meminta pandangan dan kesiapan produsen dalam negeri.

"Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," katanya.

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," sambung Dasco.

Dikabarkan sebelumnya PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa Merah Putih berencana untuk mengimpor 105 ribu pikap dari India. Kendaraan ini terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.

Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan, KDKMP akan memperoleh pembiayaan dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengimpor 105 ribu pikap ini.

Setelah itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mencicil kewajiban pinjaman tersebut sebesar Rp40 triliun per tahun untuk enam tahun ke depan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sendiri telah meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India. Rencana impor ini dinilai dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri dan tidak menggerakkan ekonomi.

"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin (WKU) Bidang Industri Kadin Indonesia Saleh Husin, dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/02/2026).

Saleh menilai industri otomotif nasional masih sanggup menyediakan mobil pick-up yang dibutuhkan program tersebut. Terlebih, Indonesia selama ini aktif dalam melakukan roadshow ke berbagai negara hingga mengundang investasi asing untuk membangun industri di Indonesia.

“Mengimpor mobil CBU [completely built up] sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” jelas Saleh.