Aksi HMI Cilegon Gruduk Pemkot Cilegon Soroti Pengaguran Dan APBD 2026

 

KOTA CILEGON, KONTAK BANTEN — Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon yang mengkritisi pengelolaan APBD Kota Cilegon 2026 di lingkungan Kantor Wali Kota Cilegon, Selasa (15/9/2026).

Kericuhan terjadi ketika sejumlah mahasiswa berupaya masuk ke Kantor Wali Kota Cilegon untuk menemui langsung kepala daerah. Dalam situasi tersebut, sejumlah mahasiswa mengaku mengalami tindakan kekerasan, termasuk dipukul dan dijambak.

Aksi tersebut digelar HMI untuk menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan terkait arah kebijakan pengelolaan APBD Kota Cilegon 2026.

Mahasiswa menilai anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, taat hukum, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

HMI: APBD Cilegon Merupakan Uang Rakyat

Koordinator Lapangan Aksi HMI Cabang Cilegon, Aan Solihan, menegaskan APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“APBD Kota Cilegon bukan milik pejabat, bukan milik DPRD, dan bukan milik pemerintah. APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Aan dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Banten.

Menurut HMI, kebijakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, terutama ketika menyangkut belanja yang menggunakan porsi besar dari APBD.

Soroti Rencana Kenaikan Belanja Pegawai

Salah satu persoalan yang disoroti HMI adalah rencana peningkatan belanja pegawai sebesar 3,93 persen dalam APBD Kota Cilegon 2026.

HMI menyebut belanja pegawai sebelumnya berada pada kisaran 50,90 persen dari total APBD.

Mahasiswa meminta rencana peningkatan tersebut dikaji secara lebih mendalam. Kajian tersebut, kata HMI, perlu mempertimbangkan urgensi kebijakan, dasar hukum, kebutuhan organisasi, kemampuan fiskal daerah, hingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

HMI menilai kenaikan belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengangguran Cilegon Juga Jadi Sorotan

Selain struktur belanja APBD, HMI Cabang Cilegon menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Kota Cilegon.

Berdasarkan kajian yang menjadi dasar aksi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Cilegon pada 2025 disebut mencapai 7,41 persen atau sekitar 36.000 orang.

HMI meminta pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Aan.

Belanja Modal Turun 3,04 Persen

HMI juga menyoroti rencana pengurangan belanja modal sebesar 3,04 persen. Dalam APBD 2026, porsi belanja modal disebut berada di kisaran 9,70 persen.

Menurut mahasiswa, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pengurangan tersebut.

Hal itu penting karena belanja modal berkaitan dengan pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas yang dapat menunjang pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat.

HMI meminta pemerintah memastikan kebijakan pengurangan belanja modal tidak berdampak terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan dasar.

TPP ASN dan Anggaran Infrastruktur Diminta Transparan

Dalam tuntutannya, HMI Cabang Cilegon juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN secara objektif dan transparan.

Mahasiswa meminta dasar perhitungan TPP dapat dijelaskan sehingga kebijakan tersebut dapat dinilai berdasarkan kebutuhan, kinerja, serta kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, HMI mendesak pemerintah membuka basis perhitungan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Menurut mahasiswa, keterbukaan informasi mengenai anggaran diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang daerah dialokasikan dan apa manfaatnya bagi warga.

HMI Dorong APBD Lebih Berpihak kepada Masyarakat

Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Cilegon mendorong Pemerintah Kota Cilegon agar pengelolaan APBD 2026 lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

Beberapa fokus yang disuarakan mahasiswa meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

HMI menilai setiap kebijakan APBD harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di sisi lain, kericuhan yang terjadi dalam aksi menjadi perhatian tersendiri. Mahasiswa mengaku mengalami tindakan kekerasan saat berupaya masuk ke Kantor Wali Kota Cilegon untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah.

HMI berharap penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berlangsung secara aman dan terbuka, serta setiap tuntutan terkait pengelolaan APBD Kota Cilegon 2026 dapat memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah.(TIM )