
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid meninjau langsung lokasi
normalisasi Kali Teluk Jakarta di kawasan permukiman Cipangodokan,
Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis pada Senin (19/10/2026).
KABUPATEN TANGERANG, KONTAK BANTEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mempercepat normalisasi Kali Teluk Jakarta di kawasan permukiman Cipangodokan, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir menjelang musim hujan pada November 2026.
Penanganan tersebut meliputi pelebaran saluran air dari sebelumnya 2,5 meter menjadi 10 meter, pemasangan turap penahan tanah (sheet pile), serta pengangkatan benda yang menghambat aliran air.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, kawasan tersebut pernah terdampak banjir pada tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah melanjutkan penanganan dengan memperbaiki kapasitas saluran dan memperkuat struktur tebing kali.
"Tahun lalu wilayah ini terdampak banjir karena bagian hulu belum dinormalisasi. Setelah kita lakukan normalisasi, tahun ini dilanjutkan dengan pemasangan sheet pile (turap penahan) serta pelebaran saluran penampung air," ujar Maesyal saat meninjau lokasi Kali Teluk Jakarta di Tangerang, Senin (19/10/2026).
Menurut Maesyal, pelebaran saluran diharapkan meningkatkan kapasitas aliran air sehingga risiko genangan di kawasan permukiman dapat ditekan. Pemasangan turap juga difokuskan di area bawah terowongan untuk menjaga kestabilan tanah, mencegah pengikisan, dan mengurangi penumpukan sampah yang dapat menghambat aliran.
Turap Dipasang Sepanjang 46 Meter
Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Pery Ramdani, menjelaskan bahwa pekerjaan fisik di Cipangodokan mencakup pemasangan sheet pile sepanjang 46 meter pada dua sisi aliran.
Selain itu, petugas membongkar hambatan aliran, termasuk mengangkat buis beton yang dinilai mengganggu kelancaran air menuju kawasan permukiman.
"Aliran yang tadinya memiliki lebar terbatas kini kita perlebar hingga 10 meter dan kita turap. Buis beton yang mengganggu aliran air juga diangkat agar debit air Sungai Cipangodokan mengalir lancar," kata Pery.
Penanganan ini diharapkan membantu mengurangi genangan di sekitar kawasan Teluk Jakarta dan Perumahan Kutabumi, terutama ketika curah hujan meningkat.
Anggaran Rp50 Miliar untuk Penanganan Banjir
Pemkab Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk penanganan banjir di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang. Penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk serta besarnya potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat banjir.
Pery mengatakan, wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi menjadi prioritas penanganan. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain Pasar Kemis, Kelapa Dua, dan Pagedangan.
Di luar Cipangodokan, Pemkab Tangerang juga memprioritaskan normalisasi saluran di sejumlah titik lain, termasuk Kali Sabi di kawasan Binong dan wilayah Sukadiri.
Maesyal mengatakan, pemerintah daerah terus mengevaluasi lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Skema penanganan awal akan didorong melalui anggaran perubahan, sedangkan optimalisasi program direncanakan masuk dalam anggaran 2027.
"Kami langsung cek lokasi untuk merumuskan langkah penanganan. Skema penanganan awal akan kita dorong pada perubahan anggaran, dan optimalisasinya ditargetkan masuk dalam anggaran 2027," ujarnya.
Penanganan Sungai Besar Libatkan Pemerintah Pusat
Untuk mengatasi persoalan banjir di sungai berskala besar, termasuk Sungai Cimanceri, Pemkab Tangerang memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Provinsi Banten, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Maesyal, penanganan sungai besar membutuhkan sinergi lintas instansi karena cakupan pekerjaan dan kebutuhan infrastrukturnya lebih luas.
"Kalau Cimanceri kita sudah koordinasi dengan pihak BWS dan Kementerian PU, termasuk provinsi, sudah ada penanganan bersama dengan mereka," katanya.
Pemkab Tangerang berharap percepatan normalisasi, pelebaran saluran, dan pembangunan turap dapat meningkatkan kapasitas drainase serta mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan berdasarkan skala prioritas agar dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat ditekan.TIM
.gif)