SURABAYA, KONTAK BANTEN — Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono bersama Presiden SI Hamdan Zoelva membuka Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10/2026). Kongres yang berlangsung hingga 20 Oktober 2026 ini menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui lima pilar utama.
Kongres mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”, dengan fokus pada pengembangan ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat.
Ferry mengatakan, kongres tersebut diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga berkontribusi terhadap kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat global, termasuk perjuangan mendukung rakyat Palestina.
“Rangkaian kegiatan kongres akan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, melainkan juga berkontribusi bagi kepentingan bangsa, negara, serta umat secara global. Selain di dalam negeri, perjuangan ini juga tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina,” kata Ferry.
SI Siapkan Program Pembebasan Masyarakat dari Pinjaman Ilegal
Ferry mengapresiasi antusiasme peserta yang memadati pembukaan kongres. Menurutnya, partisipasi puluhan ribu orang menunjukkan potensi Syarikat Islam untuk kembali menjadi kekuatan besar dalam gerakan ekonomi umat.
Ia menegaskan, SI akan mengaktifkan jaringan cabang di berbagai daerah untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan ekonomi, termasuk jeratan pinjaman ilegal, kebutuhan pangan, dan kemiskinan.
“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” tegasnya.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, SI mendorong pengembangan koperasi yang mendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah.
Di bidang zakat dan wakaf, SI ingin memperkuat pengelolaan dana umat agar lebih produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, pengembangan ekonomi syariah diarahkan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. SI juga berupaya memperbanyak pengusaha muslim yang memiliki akses permodalan memadai agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Ferry menilai, besarnya jumlah umat Islam di Indonesia dan panjangnya sejarah perjuangan Syarikat Islam merupakan modal penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
Hamdan Zoelva Ajak Hidupkan Kembali Sejarah Perjuangan SI
Presiden SI Hamdan Zoelva menjelaskan, Surabaya dipilih sebagai lokasi Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa.
Surabaya memiliki nilai historis bagi organisasi tersebut. Kota ini menjadi tempat penyelenggaraan Kongres Pertama Syarikat Islam pada Januari 1913 yang dihadiri tidak kurang dari 15.000 orang.
Hamdan menyebut, semangat membangun kemandirian ekonomi telah menjadi bagian dari perjalanan panjang SI. Upaya tersebut tercermin dalam pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi yang mengedepankan kebersamaan serta kepedulian sosial.
“Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas. Inilah yang kita kembangkan kembali saat ini,” tegas Hamdan.
Ia menegaskan, perjuangan SI berlandaskan Sosialisme Islam, kebersamaan, keadilan, dan kerakyatan yang bersumber dari ajaran agama. Menurutnya, nilai agama dan kebangsaan berjalan beriringan sebagai landasan moral dalam kehidupan bernegara, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.
Zulkifli Hasan: Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita perjuangan SI, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pentingnya pengelolaan perekonomian dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Zulkifli juga menyoroti peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, penguatan koperasi dan kedaulatan pangan harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta masyarakat yang selama ini berada dalam posisi ekonomi rentan.
“Inilah bukti nyata perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati: kekayaan bangsa kembali ke rakyat, petani dan nelayan tidak lagi miskin, dan kedaulatan pangan benar-benar tercapai,” ucapnya.
Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran Syarikat Islam dalam mengembangkan ekonomi syariah, memperluas kewirausahaan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Sejumlah tokoh turut menghadiri kongres tersebut, antara lain Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amirsyah Tambunan, serta Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari.(TIM)

.gif)