TPT Banten 6,48 Persen, Pemerintah Pusat Soroti Lapangan Kerja dan Kualitas SDM

 

 

KOTA SERANG, KONTAK BANTEN — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Hingga Mei 2026, TPT Banten tercatat sebesar 6,48 persen, atau lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka nasional yang berada di angka 4,05 persen.

Kondisi tersebut menjadi catatan di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan investasi Banten yang terus menunjukkan tren positif.

Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Anwar Harun Damanik, mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan maupun nilai investasi yang masuk.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Banten perlu memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut disampaikan Anwar dalam rangkaian peringatan HUT ke-26 Provinsi Banten, Minggu (4/10/2026).

“Namun, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 masih sebesar 6,48 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 4,05 persen,” kata Anwar.

Investasi Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Anwar menilai tingginya TPT Banten menunjukkan perlunya penguatan iklim investasi agar keberadaan investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

“Semakin mampu menciptakan lapangan kerja, investasi memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berlangsung lebih merata,” ujarnya.

Ia mengatakan kemajuan suatu daerah tidak semata-mata dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sektor-sektor unggulan, meningkatkan produktivitas, memperluas investasi, mempercepat penciptaan lapangan kerja serta memperkuat kemudahan berusaha.

Keterampilan Tenaga Kerja Perlu Diperkuat

Menurut Anwar, masuknya investasi juga harus diikuti dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Langkah tersebut penting agar masyarakat Banten memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dengan demikian, peluang kerja yang tercipta dari investasi dapat lebih banyak diisi oleh tenaga kerja lokal.

“Pengembangan keterampilan tenaga kerja juga harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi,” katanya.

Anwar menambahkan, penguatan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.

Selain membuka lapangan pekerjaan, investasi diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha daerah.

Dengan kolaborasi tersebut, pertumbuhan investasi di Banten diharapkan tidak berhenti pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM dan memberikan manfaat pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.