Banten Peringkat Kedua Nasional PHK, Dimyati Dorong Insentif Pajak dan Kemudahan Usaha

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Provinsi Banten menempati peringkat kedua nasional dalam jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat sebanyak 8.649 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Di tengah tingginya angka PHK tersebut, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada pengusaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan mencegah bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Banten berada di posisi kedua setelah Jawa Barat yang mencatat 14.694 pekerja terkena PHK.

Sementara itu, jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 6.860 pekerja, Jawa Timur 6.574 pekerja, dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 pekerja.

Dimyati Soroti Tingginya Angka PHK

Dimyati mengaku prihatin dengan kondisi ketenagakerjaan di Banten. Menurutnya, tingginya angka PHK menjadi persoalan serius karena Banten dikenal sebagai salah satu daerah dengan banyak kawasan industri dan memiliki lokasi strategis yang berdekatan dengan ibu kota.

“Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha. Terus juga di Banten adalah dekat dengan ibu kota, kok banyak ya yang terkena PHK,” kata Dimyati kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Ia menduga tekanan ekonomi global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi perusahaan. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat dinilai dapat meningkatkan biaya operasional sehingga membebani keuangan pengusaha.

Kondisi perusahaan yang mengalami kerugian maupun defisit tersebut dikhawatirkan mendorong pengusaha mengambil langkah pengurangan tenaga kerja.

Usulkan Tax Holiday dan Kemudahan Perizinan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dimyati mengusulkan sejumlah kebijakan yang dapat meringankan beban dunia usaha.

Ada beberapa langkah yang didorong, di antaranya:

1. Pemberian insentif perpajakan melalui kebijakan tax holiday dan tax amnesty.

2. Penyederhanaan proses perizinan usaha.

3. Pemberian kemudahan layanan perizinan bagi pengusaha, termasuk layanan gratis yang diupayakan pemerintah daerah.

4. Mendorong keberlangsungan investasi agar perusahaan tetap beroperasi dan tidak mengurangi tenaga kerja.

“Ya itu tadi, kita lagi membahas tax holiday, tax amnesty, kemudahan bagi pengusaha. Kayaknya kan PHK ini karena pengusahanya rugi, pengusahanya defisit. Nah, itu yang akan kami dorong mempermudah supaya mereka tidak terbebani terlalu berat. Ya, apalagi dengan sikon global seperti ini,” ujarnya.

Investasi Berkurang, Lapangan Kerja Terancam

Dimyati juga mengingatkan bahwa keberlangsungan investasi sangat berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, apabila investasi mengalami penurunan atau proyek yang sedang berjalan terhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga para pekerja dan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

“Nah, saya berharap tidak terjadi gap atau pemutusan lapangan pekerjaan. Karena kalau investasi berkurang, lapangan kerja berkurang. Apalagi investasi yang sudah jalan terus tiba-tiba mandek, juga lapangan pekerjaan akan runtuh,” katanya.

Ajak Pemerintah dan Perguruan Tinggi Turunkan PHK

Selain memberikan kemudahan kepada pengusaha, Dimyati mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam menekan angka PHK di Banten.

Pihak yang diharapkan berkolaborasi meliputi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, sektor swasta, kalangan industri, hingga perguruan tinggi.

Perguruan tinggi diharapkan berkontribusi meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan serta program sertifikasi keterampilan.

Di sisi lain, pekerja juga diminta terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kedisiplinan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia industri.

Dimyati berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pekerja dapat menjaga keberlangsungan industri sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten.