RSUD Pakuhaji Adakan Khitanan Massal Gratis Diikuti 217 Anak

 

 TANGERANG KONTAK BANTEN  – Memperingati 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui RSUD Pakuhaji menggelar kegiatan khitanan massal gratis bagi 217 anak dari wilayah utara Kabupaten Tangerang. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kegiatan yang digelar pada Rabu (30/04/2025) itu menyasar keluarga berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kesehatan anak.

“Khitanan massal ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan 100 hari kerja, tetapi juga merupakan komitmen kami dalam menjaga kesehatan anak-anak agar mereka bisa tumbuh sehat dan kuat,” ujar H. Achmad Kasori, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, yang hadir mewakili Bupati Tangerang.

Direktur RSUD Pakuhaji, dr. Umie Kulsum, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 45 tenaga medis, termasuk 10 perawat operator khitan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Prosedur khitan dilakukan dengan metode laser dan diawasi langsung oleh dokter dari RSUD Pakuhaji.

“Setiap anak yang ikut khitanan juga mendapatkan bingkisan, sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari kami,” kata dr. Umie.

Lebih dari sekadar program satu hari, RSUD Pakuhaji terus memperluas cakupan pelayanannya. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). RSUD Pakuhaji menyediakan dukungan layanan spesialis saraf bagi ODGJ dari Jakarta yang dirujuk melalui puskesmas setempat, demi memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini bagian dari semangat kolaborasi dan kerja bersama,” tambah dr. Umie Kulsum.

Program khitanan massal ini mendapat respons positif dari warga. Salah satu orang tua peserta, Bapak Usa dari Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, mengaku sangat terbantu.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Tangerang dan RSUD Pakuhaji. Program ini meringankan beban kami sebagai keluarga berpenghasilan rendah. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut setiap tahun,” ungkapnya

Read More

Gubernur Banten Andra Soni Seleksi Sekda Banten Segera Dibuka

 

 

 SERANG KONTAK BANTEN – Seleksi Calon Sekda Provinsi Banten, dalam waktu dekat dipastikan akan dibuka, apalagi saat ini Pemprov Banten telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain Sekda, pengisian posisi jabatan setingkat eselon II juga akan dilakukan.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, saat ini masih terdapat puluhan jabatan setingkat eselon II yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Segera melakukan proses pengisian jabatan yang kosong, dan melakukan rotasi serta mutasi, ini penting dilakukan,” kata Andra, Rabu (30/4/2025).

Diantara banyaknya kekosongan itu, menurutnya yang harus dilakukan pertama kali adalah, pengisian jabatan Sekda. Untuk itu, kata Andra, maka yang pertama kali akan dilakukan adalah proses pengisian jabatan Sekda Provinsi Banten.

“Pertama Sekda dulu,” ujarnya.

Andra mengungkapkan, sebagai pimpinan daerah dirinya membutuhkan seorang sekda yang mampu menerjemahkan pikiran-pikirannya.

Bahkan bila perlu, dia ingin agar sekda yang dia pilih bisa menerjemahkan dalam bentuk teknis apa yang dia inginkan apa yang dia pikirkan, tanpa perlu banyak dia menjelaskannya terlebih dahulu. Dia menyadari, tidak mudah mendapatkan orang semacam ini.

Di saat yang bersamaan, Andra juga mengungkapkan, sedang merancang keputusan Gubernur dan peraturan Gubernur, tentang manajemen talenta. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan dia akan bisa menggunakan manajemen talenta untuk keperluan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Banten.

“Saya sedang persiapkan Kepgub dan Pergub saya akan memberikan kepastian hukum terhadap manajemen talenta akan saya gunakan,” katanya.

Andra mengungkapkan, hingga jini dia mengaku masih terus mengamati kinerja dan manajerial dari para ASN yang saat ini mendapatkan amanah di dalam jabatan tertentu, misalnya yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas maupun pelaksana haria. Pengamatan ini menurutnya penting agar penilaiannya adil.

“Supaya saya menilai bukan karena berdasarkan like dan dislike,” tukasnya.

Karena itu, Andra juga menyatakan kepada para ASN, agar mereka bekerja saja tidak perlu kasak-kusuk karena nanti yang akan menentukan adalah dirinya selaku gubernur.

“Saya sudah sampaikan, kita ini cukup bekerja sebaik-baiknya nanti pimpinan yang menila,” katanya

Read More

Bupati Maesyal Ungkap Buruh Punya Peran Vital Pembangunan Daerah

 

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Gubernur Banten Andra Soni saat perayaan hari buruh (Foto: Istimewa)

 TANGERANG KONTAK BANTEN Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan, peringatan hari buruh, bukan hanya sebagai peringatan tahunan, melainkan sebagai momentum untuk merefleksikan peran vital pekerja dalam pembangunan daerah dan negara.

“Keberadaan para buruh di Kabupaten Tangerang sangat vital dalam menggerakkan roda ekonomi, memperkuat sektor industri, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Maesyal dikutip dari siaran persnya, Kamis (1/5/2025).

Bupati Maesyal juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi lebih erat dalam memperkuat sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah

Hari Buruh bukan sekadar peringatan rutin tahunan, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional.

“Tema peringatan Hari Buruh tahun ini sangat relevan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan sinergitas dan semangat kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap peringatan hari buruh menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Saya berharap hubungan industrial yang berjalan harmonis ini dapat menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, kita akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik bagi buruh, pengusaha, maupun seluruh warga Kabupaten Tangerang,” pungkas Maesyal.

Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kamis (1/5/25). Acara yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni berserta unsur Kapolda Banten dan Danrem 052 Wijayakrama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan buruh di wilayah Banten.

Read More

Sebanyak 50 Orang Menjadi Korban Penipuan Travel Umroh Bodong

 

Foto : (Istimewa)

 

SERANG KONTAK BANTEN  Puluhan warga Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang dan Kota Cilegon, ditipu oleh dua orang pria dengan kedok ibadah umroh melalui jasa travel umroh.

Dua orang ditetapkan tersangka. Pertama berinisial RF alias Abah (47), warga Kampung Tegal Panjang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Kedua, LI (51), warga Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko menjelaskan, tercatat sebanyak 50 orang menjadi korban penipuan, dan 28 orang di antaranya telah melapor ke Polsek Cikande.

Ia mengatakan, modus yang digunakan oleh para terduga pelaku yaitu mengiming-imingi para korban untuk berangkat umroh gratis.

Namun kemudian, para korban tetap dikenakan biaya hingga Rp 30 juta.Modusnya menawarkan jamaah umroh gratis, tapi syaratnya harus bawa dua orang. Makanya ada yang bawa orangtuanya,” ujarnya dalam momen konferensi pers di Mapolsek Cikande, Selasa (29/4/2025).

Dari pemeriksaan, tersangka RF mengakui bahwa telah menerima biaya umroh dari para calon jemaah hingga mencapai Rp452 juta. RF nekad menipu karena dijanjikan akan mendapatkan upah Rp1 miliar jika bisa membantu mencairkan dana tersangka LI sebesar Rp15 miliar di Bank Mandiri.

“Tersangka RF mendirikan perusahaan travel umroh PT Restu Tiga Ibu yang bisa memberangkatkan umroh gratis. Namun belakangan para korban dipungut biaya hingga Rp30 juta. Sebagian biaya perjalanan umroh selanjutnya telah diberikan RF kepada tersangka LI,” katanya

“Beberapa barang bukti yang diamankan, paspor, 8 koper perlengkapan umroh, profil company PT Restu Tiga Ibu, 1 unit motor, komputer, 2 unit AC, meja, kursi, dan 2 brankas,” jelasnya.

Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan,  serta 480 KUHP tentang penerima barang hasil kejahatan.

“Ancaman nya 5 tahun penjara,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Banten Andra Soni : Gairah Dunia Usaha Harus Dibangkitkan

 

 BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten berkomitmen untuk menciptakan dan menjaga iklim investasi yang aman dan nyaman, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Gairah dunia usaha harus kita bangkitkan,” ungkap Andra Soni usai menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Dialog Bersama Para Pelaku Usaha Industri di Kawasan Industri Pergudangan Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Senin (28/4/2025).

“Kita punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka kolaborasi penting dilakukan. Sehingga kami menjemput bola, kami yang datang untuk membangun sinergi antara Pemprov Banten dengan seluruh Forkopimda bersama pelaku usaha,” sambungnya.

Andra Soni menyebutkan, dalam dialog tersebut terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Pemprov Banten dan Forkopimda Provinsi Banten. Diantaranya terkait kemudahan berusaha, perizinan dan lainnya.

“Ada beberapa hal yang disampaikan dan semua itu kita akan tindaklanjuti agar terkoordinasi dan kita bisa membantu,” katanya.

Selanjutnya, Andra Soni mengungkapkan Pemprov Banten akan membuka ruang konsultasi bagi para pelaku usaha yang menghadapi kendala-kendala saat melakukan perizinan kepada pemerintah pusat.

“Kita akan membuka ruang konsultasi untuk itu dan, ini kita akan terus tindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Andra Soni juga menuturkan bidang infrastruktur masih menjadi keluhan dari para pelaku usaha yang berada di Provinsi Banten.

“Tentu infrastruktur menjadi tanggungjawab kita, walaupun mungkin jalan nasional dan sebagainya. Namun nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah pusat, karena memang Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Andra Soni juga mengatakan, pihaknya telah menggandeng stakeholder terkait dalam upaya menangani dan menekan kasus-kasus premanisme yang mampu mengganggu aktivitas para pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten.

“Ini yang krusial dan patut dijadikan perhatian terkait keresahan pelaku industri terhadap presmanisme,” katanya.

Di tempat yang sama, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan, keamanan menjadi fondasi utama dalam rangka menciptakan iklim berusaha maupun percepatan investasi. Sehingga pihaknya bersama pihak terkait akan berusaha memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelaku industri di Provinsi Banten.

“Kita akan langsung action. Kita sedang memetakan aksi-aksi premanisme yang meresahkan di wilayah Banten khususnya di kawasan-kawasan industri, agar kita bisa lebih cepat dan akurat dalam melakukan penindakan,” ujarnya.

Selanjutnya, Kapolda Banten juga berharap kepada para palaku usaha untuk dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dapat mengganggu, diantaranya terkait aksi presmanisme.

“Saya berkomitmen untuk menjaga kamtibmas di wilayah Banten, khususnya sektor industri ini. Kita yakinkan agar aman,” katanya.

Turut menambahkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti menyampaikan, dialog bersama pelaku usaha tersebut dilakukan dalam rangka upaya menjaga dan meciptakan iklim usaha yang baik.

“Pak Gubernur ingin mengetahui potensi yang ada dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Banten, salah satunya dari para pelaku usaha. Sehingga beliau ingin mengetahui iklim usaha langsung dari pelaku usaha,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Wakajati Banten Yuliana Sagala, sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Banten, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami, sejumlah pelaku usaha dan tamu undangan yang lainnya. (**)

Read More

Sosialisasi Penanganan Kegawat Daruratan di Masyarakat

Tanggerang - KontakBanten -  Dalam dialog khusus dengan Kontak Banten, Dr. Saiful dari Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyampaikan pandangan mendalam tentang pentingnya sistem kesehatan yang responsif. "Kesehatan bukan sekadar urusan medis, melainkan fondasi pembangunan ekonomi dan alat efektif dalam memerangi kemiskinan," tuturnya dengan penuh keyakinan. Dokter yang telah lama berkecimpung dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan sejatinya merupakan investasi jangka panjang. "Setiap rupiah yang dialokasikan untuk kesehatan sebenarnya sedang kita tanam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

    Akses pelayanan yang terjangkau dan berkualitas bukan hanya mengurangi angka kematian, tetapi juga mencegah kecacatan yang menjadi beban keluarga dan masyarakat," jelasnya. Mengenai penanganan gawat darurat, Dr. Saiful mengungkapkan keprihatinannya. "Kasus gawat darurat sering kali menjadi penentu kualitas sistem kesehatan kita. Sayangnya, masih banyak yang tertangani tidak optimal karena berbagai faktor," ujarnya sambil memperkenalkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai solusi. SPGDT, menurut penjelasannya, adalah sebuah sistem komprehensif yang menyinergikan seluruh elemen penanganan darurat. "Ini bukan sekadar urusan rumah sakit, melainkan sebuah rantai penyelamatan yang dimulai dari masyarakat, melibatkan petugas lapangan, hingga fasilitas kesehatan," paparnya. Sistem ini mencakup tiga pilar utama: pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan rujukan antar rumah sakit, dengan Public Safety Center (PSC) 119 sebagai penghubung utama. 

    "PSC 119 adalah ujung tombak kami," tegas Dr. Saiful. Layanan 24 jam ini dikelola oleh tim profesional termasuk dokter, perawat, dan bidan yang terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan. "Mereka tidak hanya menerima panggilan, tetapi memberikan panduan pertolongan pertama sekaligus mengkoordinasikan respons tim medis ke lokasi kejadian," imbuhnya. Provinsi Banten saat ini telah memiliki delapan PSC yang tersebar di berbagai wilayah. "Kehadiran PSC diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Respon cepat dalam 'golden period' sangat menentukan keselamatan pasien," ujarnya. Sosialisasi yang digelar di Posyandu Krida Swadiri, Kota Tangerang ini diikuti oleh 55 peserta dari berbagai unsur. "Kami sengaja melibatkan pengelola program, tokoh masyarakat, hingga perangkat RT/RW karena mereka adalah ujung tombak di lapangan," jelas Dr. Saiful. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya paham cara melaporkan gawat darurat melalui PSC 119, tetapi juga mampu memberikan pertolongan pertama yang tepat. "Pengetahuan dasar ini bisa menjadi penyelamat nyawa saat menunggu bantuan medis datang," pungkasnya.

Reporter: Tim Kontak Banten 

Editor: Ilhm Adv

#KontakBanten #PelayananKesehatan #SPGDT #PSC119 #BantenSehat 

Catatan Redaksi: Wawancara eksklusif ini dilakukan oleh tim Kontak Banten untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem penanganan gawat darurat di Provinsi Banten.

Read More

Ratusan Ribu Buruh Padati Monas dan Sekitarnya

 

Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5).

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Aparat kepolisian memprediksi akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus) saat May Day atau peringatan Hari Buruh, yang jatuh pada Kamis (1/2025). Untuk itu, masyarakat diimbau menghindari area yang diprediksi bakal padat. Diantaranya kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Me
tro Jaya Kombes Komarudin menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta. Dia menyebutkan bahwa sejumlah ruas jalan di sekitar Monas bakal padat. Termasuk Jalan Jenderal Sudirman dan M. H. Thamrin. 

"Nantinya dimungkinkan akan ada kepadatan termasuk ruas jalan Sudirman-Thamrin, jalan utama yang juga nanti akan kami gunakan untuk mengurai ataupun mobilisasi pergerakan dari rekan-rekan buruh untuk menuju dan kembali dari Monas," terang dia.

Karena itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat menghindari ruas-ruas jalan tersebut. Sehingga mereka tidak terjebak atau terkendala kepadatan arus lalu lintas saat beraktivitas besok. Pihaknya memohon pengertian dari masyarakat dan memohon doa agar kegiatan besok berjalan lancar.  

"Kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan yang tadi kami sebutkan, sehingga aktivitas Jakarta seluruhnya bisa berjalan. baik aktivitas May Day, Hari Buruh, dan juga aktivitas masyarakat lainnya," terang Komarudin.

Sebelumnya, Komarudin sudah menyampaikan beberapa ruas jalan dan kantong parkir yang bakal digunakan untuk menunjang kegiatan para buruh di Monas. Yakni JIEXPO Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, dan GBK Senayan. Sementara akses jalan yang digunakan seperti Cempaka Putih, Daan Mogot, dan Grogol. 

"Untuk buruh ataupun peserta yang akan datang ke Monas yang dari Tangerang dan Banten menggunakan roda 4 dan bus akan menggunakan Tol Kebon Jeruk, kemudian underpass masuk Tomang-Harmoni kemudian ke Lapangan Banteng hingga masuk ke Monas," jelas dia. 

Sementara para buruh yang menggunakan sepeda motor bakal dikawal masuk melalui Jalan Daan Mogot-Grogol-Gajah Mada-Harmoni-Pasar Baru-Lapangan Banteng-Monas. Sementara yang bergerak dari Bekasi akan masuk melalui Cawang-Cempaka Putih-Tugu Tani-Monas. 

"Nanti semuanya akan diarahkan parkir di dua titik. Yang pertama menggunakan areal parkir JIEXPO Kemayoran, kemudian ruas jalan Benyamin Sueb, dan juga kantong parkir yang ada di parkir Timur Senayan ataupun GBK," terang dia.

Read More

Ratusan Buruh Tangerang Raya Datangi Monas Peringati May Day

 

 TANGERANG KONTAK BANTEN  Ratusan buruh dari wilayah Tangerang Raya mendatangi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2026), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Mereka datang menggunakan puluhan bus dari berbagai titik di Tangerang.

Pantauan di lokasi menunjukkan para buruh membawa spanduk dan berjalan secara beriringan menuju area Monas. Aksi ini menjadi bentuk solidaritas dan perayaan hari buruh yang berlangsung secara tertib dan damai.

Rahmat, seorang buruh asal Kota Tangerang yang bekerja di sebuah pabrik sepatu, mengatakan bahwa ini adalah kali pertamanya mengikuti peringatan May Day di Monas.May Day kali ini merupakan pengalaman baru bagi saya, dan sangat berkesan,” ungkap Rahmat yang berangkat bersama rekan-rekannya dari kawasan Cikokol, Kota Tangerang.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri perayaan puncak Hari Buruh di Monas. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini tidak hanya berisi aksi demonstrasi, tetapi juga berbagai kegiatan positif yang digelar di berbagai daerah.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Ujang, menyampaikan bahwa jumlah buruh di Kota Tangerang mencapai sekitar 400 ribu orang. “Sebagian besar akan mengikuti kegiatan puncak di Jakarta bersama Presiden Prabowo,” ujarnya pada Rabu (30/4/2025).

Read More

Kejari Lebak Ingatkan Penggunaan Dana Desa Transparan dan Bebas Korupsi

Kajari Lebak Devi Freddy Muskitta didampingi Kasi Intel Puguh Raditya Aditama mengikuti implementasi Program Jaga Desa. Program ini untuk memastikan pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel. (Foto/Ist)

LEBAK KONTAK BANTEN Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memantau pengelolaan dana desa (DD) melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak, Banten, Devi Freddy Muskitta, mengingatkan agar penggunaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.

“Kami mengimbau kepala desa di Lebak untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan tidak ada korupsi,” kata Devi saat implementasi Program Jaga Desa secara daring yang dihadiri Bupati Hasbi Jayabaya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Santoso, di Lebak Data Center, Rangkasbitung, Rabu (30/4/2025).

Implementasi Jaga Desa merupakan kegiatan dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mencegah tindak pidana korupsi, sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada poin 6 dan 7.

“Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tujuan Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ujar Devi.

Mendampingi Devi, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lebak Puguh Raditya Aditama menambahkan, Jaga Desa merupakan program yang menggunakan pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan dengan inovasi digital berupa aplikasi.

“Seperti yang sudah Bapak Kajari sampaikan, lewat aplikasi ini kita ingin memastikan penggunaan dana desa yang tepat guna dan terhindar dari risiko hukum,” ucap Puguh.

Selain dipantau langsung Kejagung, Jaga Desa juga dapat diakses oleh jajaran pemerintah daerah.

“Bupati, sekretaris daerah (Sekda) dan Dinas PMD (Pemberdayaan masyarakat desa) bisa mengakses dan ikut memantau agar pengelolaan DD berjalan lebih baik dan efektif,” harapnya.

Sementara itu, Hasbi menyebut, Jaga Desa jadi bagian dari upaya Kejagung dalam mendukung pemerintah mewujudkan pengelolaan DD yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

“Tentunya ini juga sejalan dengan visi dan misi bupati serta wakil bupati yaitu Lebak Ruhay yang bertujuan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah melalui program unggulan yang pantas, cepat, tepat, dan tuntas,” katanya.

Read More

Presiden Prabowo bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh untuk hapus outsourcing

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Pengumuman itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.Dewan ini, lanjutnya, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.

Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Presiden.

Langkah-langkah lain yang juga diumumkan termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh.

"Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.

Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.

Read More

Kapolda bersama Gubernur Banten monitoring peringatan Hari Buruh

 

Kapolda Banten bersama Gubernur Banten monitoring perayaan hari buruh di Tangerang. (Istimewa)

 Atas nama pribadi dan Kepolisian Daerah Banten, saya menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen buruh yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga iklim kerja yang kondusif,

 

BANTEN KONTAK BANTEN Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto bersama Gubernur Banten Andra Soni laksanakan monitoring peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Gedung Serbaguna Tigaraksa Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Kamis.

Hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 052/Wijaya Krama Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, serta PJU Polda Banten.

Dalam sambutannya Kapolda Banten menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen buruh. "Atas nama pribadi dan Kepolisian Daerah Banten, saya menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen buruh yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga iklim kerja yang kondusif, produktif, dan harmonis," ucap Kapolda Banten 

Lanjut Kapolda Banten mengatakan bahwa perayaan May Day tahun ini terasa istimewa karena tidak hanya menjadi ajang solidaritas para pekerja, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan positif.

"Perayaan May Day tahun ini terasa istimewa karena tidak hanya menjadi ajang solidaritas pekerja, tetapi juga diisi dengan kegiatan positif seperti Pekan Olahraga Buruh, memancing bersama, donor darah, bazar, serta pembagian doorprize bagi para pekerja di lingkungan Kabupaten Tangerang," jelas Kapolda Banten.

Gubernur Banten menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan menyelenggarakan program sekolah gratis bagi SMA dan SMK sederajat swasta."Pemerintah Provinsi Banten akan menyelenggarakan program sekolah gratis SMA dan SMK sederajat swasta, tujuannya agar anak-anak kita tetap mendapat pendidikan yang layak, meskipun tidak diterima di sekolah negeri yang jumlahnya terbatas. Kami telah bekerja sama dengan 1.300 sekolah SMA dan SMK swasta di Provinsi Banten untuk menampung anak-anak kita supaya bisa sekolah," ucap Gubernur Banten.Di akhir Kapolda menegaskan bahwa Polda Banten berkomitmen untuk terus hadir dalam menjaga keamanan seluruh kegiatan masyarakat.

"Saya ingin menegaskan bahwa Polda Banten berkomitmen untuk selalu hadir mengawal setiap kegiatan masyarakat, termasuk peringatan May Day ini, agar berlangsung aman, damai, dan penuh makna, mari kita jadikan May Day sebagai momentum mempererat persatuan, memperkuat semangat kerja, dan membangun optimisme menuju Banten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera," tutup Kapolda Banten.

Read More

Sosialisasi Penanganan Kegawat Daruratan di Masyarakat

 

 Tanggerang - KontakBanten -  Dalam dialog khusus dengan Kontak Banten, Dr. Saiful dari Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyampaikan pandangan mendalam tentang pentingnya sistem kesehatan yang responsif. "Kesehatan bukan sekadar urusan medis, melainkan fondasi pembangunan ekonomi dan alat efektif dalam memerangi kemiskinan," tuturnya dengan penuh keyakinan. Dokter yang telah lama berkecimpung dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan sejatinya merupakan investasi jangka panjang. "Setiap rupiah yang dialokasikan untuk kesehatan sebenarnya sedang kita tanam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

 

Akses pelayanan yang terjangkau dan berkualitas bukan hanya mengurangi angka kematian, tetapi juga mencegah kecacatan yang menjadi beban keluarga dan masyarakat," jelasnya. Mengenai penanganan gawat darurat, Dr. Saiful mengungkapkan keprihatinannya. "Kasus gawat darurat sering kali menjadi penentu kualitas sistem kesehatan kita. Sayangnya, masih banyak yang tertangani tidak optimal karena berbagai faktor," ujarnya sambil memperkenalkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai solusi. SPGDT, menurut penjelasannya, adalah sebuah sistem komprehensif yang menyinergikan seluruh elemen penanganan darurat. "Ini bukan sekadar urusan rumah sakit, melainkan sebuah rantai penyelamatan yang dimulai dari masyarakat, melibatkan petugas lapangan, hingga fasilitas kesehatan," paparnya. Sistem ini mencakup tiga pilar utama: pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan rujukan antar rumah sakit, dengan Public Safety Center (PSC) 119 sebagai penghubung utama. 

    "PSC 119 adalah ujung tombak kami," tegas Dr. Saiful. Layanan 24 jam ini dikelola oleh tim profesional termasuk dokter, perawat, dan bidan yang terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan. "Mereka tidak hanya menerima panggilan, tetapi memberikan panduan pertolongan pertama sekaligus mengkoordinasikan respons tim medis ke lokasi kejadian," imbuhnya. Provinsi Banten saat ini telah memiliki delapan PSC yang tersebar di berbagai wilayah. "Kehadiran PSC diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Respon cepat dalam 'golden period' sangat menentukan keselamatan pasien," ujarnya. Sosialisasi yang digelar di Posyandu Krida Swadiri, Kota Tangerang ini diikuti oleh 55 peserta dari berbagai unsur. "Kami sengaja melibatkan pengelola program, tokoh masyarakat, hingga perangkat RT/RW karena mereka adalah ujung tombak di lapangan," jelas Dr. Saiful. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya paham cara melaporkan gawat darurat melalui PSC 119, tetapi juga mampu memberikan pertolongan pertama yang tepat. "Pengetahuan dasar ini bisa menjadi penyelamat nyawa saat menunggu bantuan medis datang," pungkasnya.

Reporter: Tim Kontak Banten 

Editor: Ilhm Adv

#KontakBanten #PelayananKesehatan #SPGDT #PSC119 #BantenSehat 

Catatan Redaksi: Wawancara eksklusif ini dilakukan oleh tim Kontak Banten untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem penanganan gawat darurat di Provinsi Banten.

Read More

Pemutihan pajak kendaraan di Banten tembus Rp237 miliar

 

Plt Bapenda Banten Deden Apriandhi

 

 BANTEN KONTAK BANTEN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat realisasi penerimaan dari program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp237,59 miliar hingga 29 April 2025.

Pelaksana tugas Kepala Bapenda Provinsi Banten Deden Apriandhi di Kota Serang, Rabu menjelaskan, capaian ini berasal dari antusiasme tinggi masyarakat memanfaatkan kebijakan penghapusan denda pajak yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

"Alhamdulillah, dari program yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tentang pemutihan pajak dan denda, tercatat di sistem kami hingga 29 April sudah mencapai pendapatan sebesar Rp237 miliar sekian," ujar Deden.

Rinciannya, kendaraan roda empat menyumbang sekitar Rp175 miliar dan roda dua Rp61 miliar di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat yang tersebar di 12 wilayah.

Adapun wilayah dengan kontribusi terbesar adalah Samsat Kelapa Dua, Cikokol, dan Ciputat.

Deden juga menyebut program ini berhasil menarik kembali minat wajib pajak yang sebelumnya menunggak.

"Sampai hari ini, dari total penunggak 2,3 juta unit kendaraan, sudah sekitar 200 ribu unit yang melakukan pembayaran. Ini artinya sekitar 10 persen sudah berhasil kita tarik," katanya.

Dari sisi jenis kendaraan, roda empat yang membayar tunggakan tercatat sebanyak 29.000 unit dan roda dua mencapai 131.000 unit.

Untuk mendukung kelancaran layanan, Bapenda juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota dalam pengaturan lalu lintas di sejumlah titik Samsat yang mengalami lonjakan pengunjung.

"Kami juga batasi jam operasional dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, meski proses input data tetap berlangsung hingga malam," ujar dia.

Terkait keterbatasan blanko STNK di beberapa wilayah, Deden memastikan hal tersebut tidak menggugurkan hak wajib pajak “Masalah pengisian STNK memang wewenangnya ada di kepolisian, tapi informasi yang kami terima surat permohonan sudah diajukan,” kata dia.

Ia mengungkapkan, meski program ini tidak dibebani target khusus oleh pimpinan daerah, Bapenda terus mendorong upaya sosialisasi secara masif.

"Kami sudah minta bantuan Bapenda kabupaten/kota untuk sekalian menyampaikan informasi saat mendistribusikan tagihan PBB ke masyarakat," ujar dia.

Capaian ini merupakan hasil penerimaan atas kendaraan dengan jatuh tempo pajak tahun 2019 ke bawah, 2020 hingga 2024, dan kendaraan baru atau hasil mutasi dari luar provinsi.

Read More

Diskusi Bareng Komunitas Cara Pengentasan Ketimpangan Sosial ?

 

 Pengenalan

Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah masalah yang sering kali dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini dapat meliputi kesenjangan pendapatan, pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi yang efektif.

Pemberdayaan Masyarakat: Apa dan Mengapa?

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan dan mandiri kepada masyarakat agar mereka dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun keadilan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dapat mencakup:

• Pemberian pengetahuan dan keterampilan
• Pemberian akses terhadap sumber daya
• Pemberian dukungan teknis dan bantuan finansial
• Pembentukan organisasi masyarakat

1. Pelatihan Keterampilan

Desa Cipari menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan untuk masyarakat, seperti menjahit, memasak, dan pertanian organik. Dengan memiliki keterampilan ini, masyarakat dapat membuka usaha sendiri atau bekerja di sektor yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

2. Pemberian Modal Usaha

Desa Cipari memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Modal usaha ini dapat digunakan untuk membeli bahan baku atau peralatan yang diperlukan. Dengan adanya bantuan modal usaha ini, masyarakat dapat memulai usaha mereka sendiri dan meningkatkan pendapatan mereka.

3. Pengembangan Pertanian Organik

Desa Cipari juga melakukan pengembangan pertanian organik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, masyarakat diajarkan cara bertani secara organik yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas.

4. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus Desa Cipari dalam pemberdayaan masyarakat. Desa ini telah membangun jalan-jalan yang memudahkan akses masyarakat ke pusat kota dan fasilitas penting lainnya. Selain itu, juga telah menyediakan akses listrik dan air bersih untuk semua warga.

Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Beberapa manfaat dari pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan Kemandirian

Melalui pemberdayaan masyarakat, individu dapat menjadi lebih mandiri dalam mencapai kesejahteraan mereka sendiri. Mereka diberdayakan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengambil langkah-langkah positif dalam kehidupan mereka.

2. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses sumber daya dan peluang. Dengan adanya kesempatan yang sama, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya partisipasi masyarakat, keputusan yang diambil akan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

4. Meningkatkan Kemampuan Menangani Masalah

Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini akan membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang positif untuk mencapai tujuan mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat?

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan dan mandiri kepada masyarakat agar mereka dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun keadilan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

2. Apa saja langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat?

Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dapat mencakup pemberian pengetahuan dan keterampilan, pemberian akses terhadap sumber daya, pemberian dukungan teknis dan bantuan finansial, serta pembentukan organisasi masyarakat.

3. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi?

Pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses sumber daya dan peluang. Dengan adanya kesempatan yang sama, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.

4. Apa manfaat dari pemberdayaan masyarakat?

Pemberdayaan masyarakat memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan kemandirian, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan menangani masalah.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan solusi efektif dalam mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan masyarakat, individu dan masyarakat secara luas dapat mencapai kemandirian, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan menangani masalah. Contoh pemberdayaan masyarakat di Desa Cipari menunjukkan bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, perubahan positif dapat dicapai dalam masyarakat.

Read More

Wakil Bupati Lebak Hadiri Penutupan MTQ XXII Provinsi Banten

 

 LEBAK KONTAK BANTEN Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri acara Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XXII tingkat Provinsi Banten tahun 2025, bertempat di alun-alun Tigaraksa Kabupaten Tanggerang, Selasa (29/4/2025).

Gubernur Banten Andra Soni dalam sambutannya mengatakan syiar penyelenggaraan MTQ diharapkan dapat lebih memacu masyarakat untuk lebih memahami, menghayati, dan mengamalkan Al- Qur’an sebagai pedoman hidup untuk menata kehidupan yang lebih baik secara duniawi maupun ukhrowi.

Sebagai informasi, berdasarkan keputusan pimpinan dewan hakim MTQ XXII Tingkat Provinsi Banten tahun 2025, dengan perolehan nilai 198 Tahun ini Kabupaten Lebak berada di peringkat ke 5 pada penyelenggaraan MTQ ke XXII Tingkat Provinsi Banten tahun 2025.

Turut Hadir mendampingi pada acara tersebut Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Lebak, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Read More

Gubernur Banten Andra Soni Prioritaskan Program Usulan Masyarakat di Musrembang RPJMD 2025-2029

 

 

BANTEN KONTAK BANTEN Gubernur Banten Andra Soni, meminta semua pihak ikut terlibat dalam memberikan usulan dan gagasannya, yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Provinsi Banten, yang saat ini sedang dibahas.

Pasalnya, Andra ingin program yang akan dilakukannya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, baseline dari program yang direncanakan itu benar-benar sesuai dengan kondisi rill di lapangan.

“Program yang dirasakan masyarakat, itulah yang akan kami utamakan,” kata Andra, seusai memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (30/4/2025).

Dikatakan Andra, Pemprov Banten menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJMD, serta di akhir musrenbang ini kita akan menyepakati arah kebijakan program prioritas indikator kinerja dan target pembangunan.

“Kita harap RPJMD 2025-2029,, menghasilkan keselarasan dan daya dukung dari seluruh pemangku kepentingan, untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Banten secara berkesinambungan selaras dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten,” sambungnya.

Selanjutnya, Andra Soni juga menyampaikan, Musrenbang RPJMD ini merupakan forum dalam menyelaraskan visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dengan RPJMN serta RPJMD kabupaten/kota.

“Untuk program prioritas Pemprov Banten dan saat ini, yaitu Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah dan Banten Melayani,” katanya.

Selain itu, Andra Soni juga berharap, dalam musrenvang RKPD Provinsi Banten tahun 2026 ini mampu meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, baik di Pemprov Banten maupun dengan pemerintah kabupatem/kota.

“Utamanya dalam menjalankan hubungan kerja koordinatif dan fungsional,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Andra Soni menuturkan, capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Banten bukan hanya mencerminkan kinerja perangkat di Pemprov Banten saja. Melainkan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder lainnya.

“Maka, pada kesempatan ini dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah diharapkan fokus pada upaya kolaborasi dan inovasi, serta informasi pada kinerja dan berkomunikasi kepada kebutuhan,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan pihaknya akan terus mensuppott terhadap proses RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029, lantaran hal itu menjadi dasar terhadap proaes penguatan pembangunan Provinsi Banten 5 tahun kedepan.

“Dalam rangka proses penguatan RPJMD, DPRD secara regulasi akan terus mendukung terhadap proses penetapan melalui raperda RPJMD di Provinsi Banten. Serta melakukan pengawasan dan lainnya dalam rangka percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.

Kemudian, Fahmi juga mengungkapkan DPRD Provinsi Banten telah menyampaikan hasil dari pokok-pokok pikiran yang didapatkan selama terjun kepada masyarakat, apa saja yang diinginkan dan menjadi harapan masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini menjadi bagian dari sebuah proses hasil fungsi pengawasan dan fungsi dari proses penganggaran untuk menjadi perwujudan dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di Provinsi Banten,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani menyampaikan, dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan selama 5 tahunan yang merupakan penjabaran misi visi dan program Gubernur serta Wakil Gubernur Banten yang memuat tujuan sasaran strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

“Dokumen dari RPJMD dan RKPD disusun berdasarkan prinsip perencanaan secara teknokratis dan partisipatif, dengan melalio pendekatan tematik dan terintegrasi serta memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam RPJMD serta RPJMN,” kata Mahdani.

Selanjutnya, untuk dokumen RKPD merupakan upaya melaksanakan koordinasi dan bersinergi dalam menjaring dan masukkan bersama sebagai pihak yang merumuskan program prioritas dan arah kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat .

“Kita merumuskan ini sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya

Read More

Menteri ATR/BPN menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Tangerang ?

  

 TANGERANG KONTAK BANTEN –Kota Tangerang menjadi yang pertama di Provinsi Banten mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), setelah diluncurkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Dalam kesempatannya, Menteri ATR/BPN menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Tangerang atas keberhasilannya dalam membangun sistem digital yang mampu menyajikan informasi pertanahan secara real-time, akurat, dan lintas sektor.

“Alhamdulillah di Provinsi Banten ini Kota Tangerang menjadi yang pertama mengintegasikan NIB dan NOP. Dengan adanya integrasi seperti ini nanti akan transparan, termasuk kalau ada transaksi jual-beli juga semua akan transparan,” tutur Nusron, dalam kegiatan Peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan, yang turut dirangkaikan dengan dengan Pembukaan Konferensi Cabang Fatayat NU Kota Tangerang, yang digelar di Ruang Rapat Akhlakul Karimah Gedung Puspem Kota Tangerang, Rabu, (30/04/2025).

“Ini menandakan bahwa Pemkot Tangerang berkomitmen serius adanya transparansi,” puji Nusron.

Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa selain transparansi data, integrasi data tersebut juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

“Dengan adanya integrasi ini akan terwujud satu kesatuan sistem, yang punya sertipikat tanah otomatis dia pegang nomor PBB. Jadi tercatat semua dan tidak bisa lari,” ungkap Nusron.

“Impactnya apa? Yang pertama tanah akan lebih terlindungi, dan PAD, BPHTB, PBB tentunya meningkat dan yang utama adalah semua lebih transparan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Nusron turut menyerahkan sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk 19 bidang tanah dengan total luas 8026 meter persegi dan juga sertifikat wakaf kepada lima masjid di Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin pun turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan peluncuran integrasi data pertanahan dan perpajakan tersebut serta penyerahan sertifikat tanah yang mencakup hak pakai, tanah wakaf, serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

” Terutama untuk PSU, legalitas aset ini sangat penting agar Pemkot Tangerang memiliki dasar hukum dalam pengelolaan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, taman, drainase, dan ruang terbuka hijau. Begitu pula dengan sertifikasi tanah wakaf, yang merupakan bentuk kehadiran negara dalam perlindungan aset umat. Tanah wakaf memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi, sehingga legalisasinya harus menjadi prioritas bersama,” ujar wali kota

“Kami di Pemkot Tangerang akan terus mendorong percepatan proses ini melalui sinergitas yang sudah terjalin antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kantor BPN Kota Tangerang.” tukas Sachrudin.

Read More

Pemkot Serang dan badan usaha percepat pembangunan lewat CSR

 

 KOTA SERANG KONTAK BANTEN  Pemerintah Kota (Pemkot) Serang Banten dan badan usaha setempat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan daerah melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya mengundang badan-badan usaha yang ada di Kota Serang dalam rangka untuk menyatukan persepsi atau berkomitmen bersama dalam rangka untuk pembangunan di Kota Serang," kata Wali Kota Serang Budi Rustandi di Serang, Rabu.

Menurutnya, untuk mempercepat pembangunan daerah ini perlu sinergisitas dari para pengelola badan usaha yang mana memang hal ini sudah ada aturannya dari Kementerian Sosial atau Permensos.

"Agar bisa bahu-membahu bersama dalam rangka mengurangi beban APBD di Kota Serang dan bisa membantu baik dari provinsi ataupun pusat, nah ini bisa menjadi kolaborasi bersama-sama," katanya.

Budi mengatakan, kerja sama percepatan pembangunan Kota Serang melalui dana CSR tidak datang dari perusahaan swasta saja, namun juga dari kalangan badan atau lembaga milik pemerintah.

"Untuk badan usaha yang ada di Kota Serang mulai dari rumah sakit, properti, provider, perbankan, dan lain-lain," katanya.

Budi Rustandi juga mengatakan bahwa sejauh ini pengusaha di Kota Serang tidak semua ikut andil dalam bagian membangun Kota Serang melalui dana CSRnya, sehingga hal ini perlu disosialisasikan sekaligus membentuk forum CSR agar dana tersebut tersalurkan untuk pembangunan Kota Serang.

"Pemerintah hanya memfasilitasi, tapi ada juga yang sudah, ada juga yang belum, nah ini harus tersosialisasikan kepada seluruh badan usahanya ada di Kota Serang," katanya.

Read More

Pemkab Pandeglang Dukung Program Banten Bebas Penyakit

 

 PANDEGLANG KONTAK BANTEN  Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendukung program Banten Bebas Penyakit (BEBASAKIT) yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya mewujudkan kualitas kesehatan yang lebih baik.

“Pemkab Pandeglang sangat mendukung program ini, karena berdampak pada kualitas dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, “kata Wabup Iing usai menghadiri Pencanangan program Banten Bebas Penyakit (BEBASAKIT) di Sport Center Tangerang, Selasa (30/4/2025).

Menurutnya, program Banten Bebas Penyakit ini tidak hanya menyuguhkan skrining Tuberkulosis (TBC) dan cek kesehatan gratis, tetapi juga diisi dengan sosialisasi pentingnya pencegahan dan penanganan TBC serta edukasi kesehatan secara menyeluruh.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Banten dan Pemerintah daerah  dalam memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, “ujarnya.

Program BEBASAKIT menjadi bagian dari rangkaian 100 hari kerja Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wakil Gubernur, Dimyati Natakusumah, tercatat hingga 26 April sudah 32 ribu pendaftar, dan yang telah hadir mencapai 29 ribu warga. Ini menunjukkan tingginy

Read More

Kafilah Kota Tangerang Pertahankan Posisi Tiga Besar di MTQ XXII Banten

 

  TANGERANG KONTAK BANTEN Kafilah Kota Tangerang berhasil mempertahankan posisi tiga besar dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-22 tingkat Provinsi Banten tahun 2025, di mana tahun ini Kota Tangerang meraih posisi Juara Umum ke-3.

Bertahannya Kota Tangerang di posisi tiga besar tentu menjadi sebuah capaian yang membanggakan bagi masyarakat, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, yang hadir dalam acara penutupan MTQ ke-22 yang digelar di Alun-alun Kawasan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Selasa (29/04/2025).

“Alhamdulillah Kota Tangerang masih bertahan di posisi tiga besar dengan skor nilai 660, dan ini adalah bentuk komitmen dari kafilah Kota Tangerang, buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat para peserta dan para pembina yang luar biasa,” ujar Herman saat ditemui usai acara.

Ajang MTQ yang diikuti oleh delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten ini menjadi saksi lahirnya qari-qariah, hafizh-hafizhah, dan seniman kaligrafi yang kompetitif dan berintegritas. Kota Tangerang sendiri mencatatkan prestasi di berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah dewasa dan remaja, tahfizh Al-Quran, tafsir, hingga kaligrafi Al-Quran.

“Kami melihat semangat dan perjuangan yang luar biasa dari para peserta. Bagi kami, ini bukan hanya tentang meraih juara, tapi bagaimana Al-Quran benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita,” lanjut Herman.

Sekda juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Tangerang akan terus memperkuat sistem pembinaan MTQ secara berjenjang melalui LPTQ, masjid, majelis taklim, hingga pondok pesantren di setiap kecamatan.

“Ini menjadi semangat meningkatkan kualitas pembinaan. Target ke depan tentu lebih tinggi, dan kami optimistis bisa meraihnya dengan kebersamaan dan doa seluruh warga,” tukas Herman.

Sebagai informasi, dalam ajang MTQ ke-22 tingkat Provinsi Banten tahun 2025, Kafilah Kota Tangerang meraih total skor nilai sebesar 660 poin yang didapat dari keberhasilan para perwakilan Kota Tangerang yang meraih juara terbaik 1 (satu) sebanyak 10 orang, juara terbaik 2 (dua) sebanyak 22 orang, juara terbaik 3 (tiga) sebanyak 7 orang, harapan 1 (satu) sebanyak 8 orang, harapan 2 (dua) sebanyak 5 (lima) orang dan harapan 3 (tiga) diraih 1 (satu) orang kafilah

Read More

Sosialasi RME Rekam Medis Elektronik Se Provinsi Banten Oleh Dinkes Banten

 

  BANTEN KONTAK BANTEN  – Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan agar peserta memahami perubahan dalam perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca-berlakunya UU tersebut. Acara berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Tangerang, pada Kamis, 29 April 2025.

Dalam sambutannya, Kadis Kesehatan Provinsi Banten menyatakan, *“Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia memerlukan sistem kesehatan yang kuat, didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berizin resmi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka baru dalam penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.”*

Pentingnya Rekam Medik Elektronik (RME)
Dr. Syaiful, salah satu narasumber, menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 24 Tahun 2022, Rekam Medik Elektronik (RME) menjadi kewajiban bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). “Pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan mewajibkan seluruh Fasyankes menerapkan RME guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Adapun syarat-syarat penerapan RME adalah:

1. Ketersediaan data yang lengkap

2. Data kesehatan pasien menjadi tanggung jawab dokter

3. Kondungan lingkungan fisik dan non-fisik

“Seluruh data tersebut harus dicatat dan disimpan dengan baik agar mudah diakses saat diperlukan untuk rekam medis pasien,” tegas Dr. Syaiful selaku perwakilan Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam wawancara dengan Kontak Banten.

 

Implementasi RME di Provinsi Banten

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terdapat 135 rumah sakit yang terdiri dari 116 rumah sakit swasta dan 19 rumah sakit pemerintah. Dr. Syaiful menyatakan bahwa seluruh rumah sakit tersebut telah memiliki akun RME. “RME wajib digunakan oleh seluruh Fasyankes dan harus terintegrasi dengan platform SatuSehat. Leading sector RME berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” jelasnya.

Rekam Medik Elektronik adalah rekam medis yang dibuat secara digital untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien.

Imbauan kepada Rumah Sakit
“Bagi rumah sakit yang sudah memiliki akun RME dan terintegrasi dengan SatuSehat, diharapkan mengirimkan data secara rutin. Hal ini untuk memantau sejauh mana keberhasilan kita dalam mendukung program pemerintah melalui RME,” pesan Dr. Syaiful.

Sebagai penutup, beliau menegaskan, “Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Banten wajib memastikan bahwa setiap tenaga medis dan kesehatan telah terdaftar dan memiliki izin yang valid. Ini bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bentuk jaminan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.”

(Dr. Syaiful & Tim Media Kontak Banten) | ADV

 

 

 

Read More

Gubernur Banten komitmen jaga iklim investas

 

 

 

 TANGERANG KONTAK BANTEN Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen untuk membantu calon investor dengan mempermudah izin usaha sebagai pendorong perkembangan perekonomian di daerah.

Hal itu disampaikan Andra Soni dalam pertemuan bersama pelaku usaha di Kawasan Industri Laksana Business Park, Agung Intiland, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

"Jadi harapan kita adalah bagaimana Banten ramah terhadap investasi, perizinan dipermudah, dan kemudian regulasi-regulasi ini bisa ditindak lanjuti," katanya di Tangerang, Rabu.

Ia mengungkapkan, hasil kunjungan dan diskusi bersama pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tangerang telah banyak menyerap aspirasi dari pengusaha Provinsi Banten dari tahun ke tahun selalu menjadi di peringkat kelima dalam realisasi investasi dan tahun ini diberikan target lebih tinggi lagi, sebesar Rp119 triliun.

"Di triwulan pertama ini telah terealisasi sekitar Rp31 triliun. Dan kami berharap kawasan industri yang ada di Provinsi Banten yang hari ini kami melaksanakan kegiatan di Laksana Business Park, Agung Intiland," ujarnya.

“Kami mendengarkan banyak keluhan, banyak masukan, dan kemudian juga kami melihat optimisme daripada rekan-rekan pelaku industri di Provinsi Banten," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten meminta DPMPTSP dan Dinas lingkungan Hidup untuk memfasilitasi proses-proses (terkait) perizinan yang di pusat.

"Harapan kita tentu dengan berkembangnya investasi, penyerapan tenaga kerja lokal juga meningkat sehingga tingkat pengangguran menurun," tutur dia.Sementara itu, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menambahkan bahwa selama ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tangerang telah mempermudah segala izin investasi.

Hal tersebut dilakukan sebagai membuka lapangan pekerjaan masyarakat di daerahnya itu.

“Sehingga tadi menurunnya jumlah pengangguran, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan, ini bagus,” katanya.

Perwakilan pengusaha Tangerang sekaligus Founder Agung Intiland, Francis Cahyadi berharap sebagai pengembang tentunya harus ada campur tangan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi hingga pusat.

"Perizinan-perizinan yang (dapat) dipercepat bisa membantu dan mempermudah investor-investor, termasuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur guna mempermudah akses-akses seperti jembatan dan perluasan jalan," katanya.

Dijelaskannya, Laksana Business Park, Agung Intiland, merupakan kawasan industri yang memang dirancang untuk mempermudah dan menarik investasi lokal maupun asing.

"Sejak dimulainya pembangunan Laksana Businnes Park ini mampu menyerap ribuan pekerja, sekarang sudah mencapai puluhan ribu. Mungkin nantinya akan menyerap hingga ratusan ribu pekerja," kata dia.

Read More