SERANG, (KB).-Sebanyak 7.734.485 warga Banten akan memilih calon Gubernur dan Wakil
Gubernur (Cagub-Cawagub) Banten pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada
Banten yang akan digelar serentak, Rabu (15/2/2017). Warga yang
tercantum dalam Daftar Pemilih (DPT), memiliki surat keterangan (Suket)
dari Disdukcapil, maupun yang memiliki KTP-el akan menggunakan hak pilih
di 16.540 TPS se-Provinsi Banten. Sampai H-2 Senin (13/2/2017) kemarin,
hampir sebagian besar logistik pilkada sudah didistribusikan. KPU
Banten juga memastikan, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di
provinsi tersebut seperti banjir di Lebak dan Pandeglang tidak
mengganggu distribusi logistik. Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna
mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lebak dan
Pandeglang, bencana alam yang terjadi di daerah tersebut tidak
menghambat proses distribusi logistik Pilgub Banten, karena petugas KPU
Lebak dan Pandeglang dibantu dengan penyelenggara lainnya sudah
mengantisipasi proses distribusi logistik tersebut agar sampai lokasi
tepat waktu. Ia mengatakan, KPU Banten mengajak warga untuk
berpartisipasi untuk memberikan hak suara pada tanggal 15 Februari
mendatang. Karena Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa tanggal 15
Februari adalah libur nasional. "Jadi tidak ada alasan lagi bagi warga
Banten untuk tidak memberikan hak suaranya, karena Tanggal 15 Februari
adalah libur nasional," katanya.
Direlokasi
Direlokasi
Sementara itu, sejumlah lokasi yang direncanakan akan dijadikan TPS
di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak menjadi wilayah terdampak
banjir sejak Kamis (9/2) lalu. Akibatnya TPS yang terdampak tersebut
harus dilakuka relokasi untuk membuat pemilih lebih aman dan nyaman
dalam memberikan hak suaranya pada Rabu (15/2) mendatang. Komisioner KPU
Banten Didih M. Sudi mengatakan, ada 6 kecamatan di wilayah Kabupaten
Lebak dan 9 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terdampak bencana
banjir. Pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap beberapa desa
yang terkena dampak banjir tersebut dan harus direlokasi dari rencana
semula. "Mau tidak mau kalau sudah kena dampak banjir harus direlokasi,
jadi bisa jadi sekolah yang digunakan dan rumah penduduk juga bisa
digunakan. Kalau memang itu terkena dampak," ujar Didih kepada wartawan,
Senin (13/2/2017). Didih menuturkan, jika desa yang terdampak banjir
tersebut bervariasi jumlahnya. Namun yang pasti komisioner KPU Agus
Supadmo selaku ketua pokja logistik telah berkeliling untuk memastikan
logistik aman. Kemudian para penyelenggara di tingkat bawah juga telah
melakukan rapat koordinasi bersama pemda setempat. "Karena pada saat
banjir baru sampai kecamatan jadi tidak kena banjir jadi aman
logistiknya. Bisa jadi nanti satu lapangan bisa bareng-bareng disana.
Kita tunggu rekomendasi dari bawah," katanya.Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Banten Syaeful
Bahri mengatakan, sampai hari ini semua logistik telah didistribusikan
dengan baik, termasuk di tiga pulau di Kabupaten Serang. Oleh karena
itu, sebelum hari H dipastikan semua logistik telah sampai. Pihaknya
juga telah meminta laporan dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Berdasarkan laporan ada beberapa 10 TPS yang memang harus direlokasi
untuk Kecamatan Pandeglang akibat menjadi korban banjir bandang dan
tanah lonsor. "Kemudian nanti juga bisa berkurang jumlah tersebut, jika
hari ini lokasi itu sudah bisa dibersihkan dan akses untuk TPS,"
ucapnya. Pihaknya ingin memastikan kepada para penyelenggara, jika
lokasi yang telah direncanakan tersebut berpotensi terjadi longsor maka
jangan dijadikan TPS. TPS bisa direlokasi ke gedung sekolah, rumah warga
dan yang lainnya. "Walaupun lebih jauh, karena yang penting itu faktor
keamanan selain jauh dekat. Beberapa daerah yang berpotensi rawan
bencana itu," tuturnya. Selasa (14/2/2017) hari ini, semua penyelenggara
akan mulai mendirikan TPS. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkroschek
lokasi tersebut. Pihaknya ingin memastikan apakah ada yang perlu
direlokasi atau tidak. Sebab jika harus direlokasi maka alamat TPS di C6
pun akan turut berubah. "Malam ini akan meluncur ke sana untuk
memastikan apakah ada yang perlu direlokasi atau tidak. Kalau hari ini
airnya sudah surut maka tinggal pengeringan. Tapi kalau bekas banjirnya
tidak memungkinkan karena adanya genangan maka tidak boleh didirikan di
sana," tuturnya.
Suket
Sementara itu, KPU Banten mengatakan, sebanyak 14.832 surat
keterangan (Suket) akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Hal itu dikarenakan KPU dan
Disdukcapil telah berhasil menelusuri 88.599 jumlah pemilih yang
sebelumnya dicoret pasca penetapan DPT Desember 2016. Komisioner KPU
Banten Didih M. Sudi mengatakan, per tanggal 8 Desember 2016 pihaknya
telah menetapkan DPT. Hasilnya, dari DPS yang berjumlah 7.802.350
ditetapkan sebanyak 7.734.485 menjadi DPT. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 88.599 dinyatakan tercoret dari DPT. Hal itu dikarenakan
pemilih tersebut tidak memiliki KTP-el dan juga tidak ada di dalam
database kependudukan. "Ini yang sekarang kita telusuri," ujar Didih.
Didih menuturkan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menelusuri
perkembangan dari pemilih yang telah tercoret tersebut. Kemudian juga
untuk mengidentifikasi pemilih atau suket yang dikeluarkan oleh
Disdukcapil pasca penetapan DPT.Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dari 88.599 pemilih yang
dicoret itu, pihaknya telah menemukan sebanyak 23.255 pemilih. Namun
dari jumlah tersebut yang berpotensi dikeluarkan surat keterangannya
sebanyak 14.832 pemilih. Rinciannya, meninggal 218, ganda 4.796, pindah
domisili 421, tidak dikenal 2.101, hilang ingatan 1, sudah memiliki
KTP-el 51, sudah dicetak 835. "Jadi dari 88.599 itu 14.832 yang bisa
kita keluarkan suketnya. Sisanya 65.344 itu datanya tidak ditemukan
(tercoret dari pemilih)," ujarnya. Artinya, ucap Didih, 65.344 pemilih
tersebut tidak ditemukan dalam database kependudukan. Jumlah tersebut
tersebar di semua kabupaten/kota walaupun tidak merata namun semuanya
ada. Menurutnya, data ini masih akan tetap berjalan dan dinamis.
Pihaknya telah menyampaikan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota agar
mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan demikian, ujar dia, bagi
yang belum melakukan perekaman disarankan agar melakukan perekaman.
Sebab sampai besok pihak Disdukcapil masih akan melayani suket. Kemudian
pada hari H, setiap kabupaten/kota akan memiliki call center untuk
pemilih. "Sehingga jika nanti hari H ada yang diragukan bisa dicek. Jika
KPPS itu punya HP bisa baca barcode itu bisa dicek. Ini untuk
meminimalisasi KTP palsu," katanya. Koordinator Divisi Pencegahan dan
Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Eka Satialaksmana meminta
Disdukcapil, KPU kabupaten/kota, Panwas dan tim pemenangan paslon bisa
bertemu terlebih dahulu. Kemudian memverifikasi data by name by adres
yang dikeluarkan masing-masing Disdukcapil Kabupaten/Kota."Kemudian
membahas soal skema distribusinya, karena dimohonkan oleh KPU ke
Disdukcapil supaya dicetak dan kemudian didistribusikan ke bawah,"
ujarnya.
Cegah disalahgunakan
Pihaknya mengingatkan, pada saat pendistribusian harus ada
pengawasan, sembari menyebarkan pemberitahuan C6. Jika orang yang
menerima suket ini dipastikan tidak ada maka harus segera dikembalikan.
"Sehingga tidak ada celah untuk disalahgunakan. Kita minta pengawasannya
baik dari pengawas TPS, petugas KPPS dan dari tim pemenangan," ucapnya.Eka
menjelaskan, jika jumlah 65.544 tersebut sampai tanggal 14 Februari
tidak juga mendaftarkan sebagai penduduk setempat dan tidak melakukan
perekaman, maka dipastikan orang tersebut tidak ada. Suket tersebut
masih akan diberikan sampai H-1. Sebab kewenangan mengeluarkan suket ada
di Disdukcapil. "Itu kan surat edaran dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Memang di situ tetap membuka layanan sampai tanggal 15 Februari. Tapi
kemudian kami menyepakati, tanggal 14 Februari sebagai batasan akhir
untuk permohonan keluar suket," tuturnya. (
0 comments:
Post a Comment