Mendikbud Tinjau Simulasi UNBK

SERANG, (KB).-Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud), Muhadjir Effendy meninjau simulasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Kota Serang, Senin (20/2/2017).Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir Effendy mengatakan, peninjauan simulasi pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Kota Serang bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah di Banten dalam mengikuti UNBK. "Ternyata sudah sangatlah baik, dan persediaan sarana prasarana sudah memadai. Kalau hasil peninjauan ini sangatlah baik, dan sudah memadai," katanya.Pelaksanaan UN dengan UNBK diharapkan bisa mengurangi ulangan berbasis kertas. Bahkan dengan UNBK siswa akan lebih familiar dengan kemajuan teknologi. "SMA dan SMK di Banten sudah sampai 80 persen siap melaksanakan UNBK sendiri, dan dengan peninjauan begitu ketahuan berapa kebutuhan untuk pelaksanaan UNBK," ujarnya.Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten, Ardius Prihatono mengapresiasi kunjungan Mendikbud yang telah meninjau langsung pelaksanaan simulasi UNBK di SMKN 1 Kota Serang. "Karena dengan kunjungan ini Mendikbud dapat mengetahui kondisi persiapan UNBK di Banten," ucapnya. Sebelum meninjau simulasi UNBK, Muhadjir memberikan kuliah umum dalam acara Rakornas Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (Imakipsi) di Auditorium Gedung B Kampus A Untirta. Ia mengatakan, anggaran pendidikan Rp 416 triliun dari amanat 20 persen belum secara maksimal mampu menyentuh perbaikan fasilitas pendidikan seperti sekolah roboh. Menurut mantan Rektur UMM ini, hal tersebut dikarenakan jumlah anggaran tersebut bukan hanya dikelola oleh Kemendikbud saja, melainkan disebar ke 19 kementerian dan lembaga dengan nama anggaran fungsi pendidikan. "Jadi anggaran pendidikan itu seutuhnya bukan hanya dikelola oleh Kemendikbud tapi disebar ke 19 Kementerian dan lembaga dengan nama anggaran fungsi pendidikan," katanya.Tiga Kementerian yang mendapatkan dana fungsi pendidikan yaitu Kementerian Agama sebesar Rp 50 triliun, Kemendikbud Rp 39 triliun atau 9 persen, dan Kementerian Ristek Dikti sekitar Rp 38 triliun. Khusus Kemendikbud, dana Rp 39 triliun dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 10 triliun, tunjangan profesi guru sebesar Rp 5 triliun, serta gaji guru dan pegawai kementerian sebesar Rp 4 triliun. "Jadi dihitung untuk bantu sekolah roboh enggak sampai Rp 24 triliun. Makanya saya agak prihatin anggaran pendidikan naik, tapi pendidikan nggak maju," ucapnya. Paling besar dari dana tersebut dialokasikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), jumlahnya 65 persen. "Yang paling besar turun ke daerah menjadi DAK dan DAU. Di antara Kementerian, Kemenag kebagian paling besar yaitu mencapai Rp 50 triliun lebih, karena Kemenag masih terpusat, seperti sekolah-sekolah madrasah yang semuanya diurus langsung oleh pusat," ujarnya.Menurut dia, daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penguatan pendidikan, karena daerah mendapatkan alokasi dana paling besar dari anggaran pendidikan. Jika dibebankan kepada pusat dananya tidak memadai. "Penguatan pendidikan harusnya dimulai dari level daerah karena dana yang diterima besar, kalau dibebankan ke level pusat lihat saja anggarannya," ujarnya. Menurutnya, daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi tanggung jawab guru. "Guru sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendididikan," ucapnya. Saat ini perbandingan rasio antara guru dan siswa di Indonesia sudah cukup baik, namun ada yang masih menjadi problem yaitu masih banyaknya kualitas guru yang rendah atau tidak memenuhi kompetensi. "Perbandingan sudah cukup bagus namun dari segi kualitas yang masih harus ditingkatkan," tuturnya.