Pemkot Serang Tolak Banprov Rp 32 M

SERANG - Walikota Serang Tb Haerul Jaman menolak bantuan keuangan dari Pemprov Banten (banprov) tahun anggaran 2017 senilai Rp 32 miliar. Alasannya, nilai tersebut jauh dari yang diajukan pemkot senilai Rp 180 miliar."Setelah dipastikan Kota Serang hanya (dapat-red) Rp 32 miliar, maka kemungkinan tidak akan memakai bantuan itu. Kami menolak anggaran itu. Ini kebijakan pemkot untuk tidak menggunakan anggaran itu," ujar Jaman usai membuka sosialisasi aplikasi E-Hibah Bansos, di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (31/1).Jaman melihat ada ketimpangan dalam pengalokasian bankeu provinsi tahun 2017. Ada perbedaan yang signifikan antara empat kabupaten dan empat kota yang ada di Banten. "Ada yang kecil, ada yang besar sekali. Kami tahu semua kabupaten/kota pasti membutuhkan, karena berbicara untuk kepentingan masyarakat, tapi ketika beri kebijakan jomplang,” jelasnya.Jaman menganggap bahwa apa yang diharapkan untuk masyarakat Kota Serang tidak menjadi perhatian oleh Pemprov Banten, karena alokasinya turun terlalu jauh dari tahun 2016. Padahal, kata Jaman, Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten yang merupakan wajah provinsi, seharusnya ada perhatian lebih dari provinsi.“Kota Serang sebagai ibukota provinsi harus ditata bareng-bareng. Menurut saya usulan kita tidak berlebihan. Paling tidak, minimal sama seperti tahun lalu Rp 60 miliar. Kalau pun harus berkurang sedikit saja (dari nilai tahun lalu-red), enggak masalah,” katanya.Menurut Jaman, Pemkot Serang masih sangat butuh bantuan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Oleh karena itu, Pemkot Serang mengusulkan bantuan keuangan ke Pemprov Banten Rp 180 miliar. Menurutnya, kebutuhan Rp 180 miliar itu sedianya akan dipecah. Sebesar Rp 139 miliar rencananya akan dipakai untuk mendanai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan Rp 41 miliar rencananya untuk penataan kawasan Banten Lama. Nyatanya nilai yang disetujui pemprov tidak mencapai setengah dari pengajuan.“Entah itu kebijakan dari pemerintahnya, entah kebijakan dewan," kata Jaman dengan mimik kesal.Awalnya, lanjut Jaman, bantuan keuangan provinsi untuk Pemkot Serang hanya diplot Rp 25 miliar. Namun kemudian berubah dan ditetapkan menjadi Rp 32 miliar. Jaman mengaku kecewa cuma mendapat alokasi sebesar itu. Menurutnya, angka segitu jauh dari usulan, dan bantuan yang diberi tahun lalu."Turunnya drastis. Padahal Kota Serang ibukota provinsi yang harus dapat perhatian juga, jadi wajar kami seperti ini. Kami berharap ingin ada pemerataan dalam pemberian bantuan ini, karena kami tahu semua kabupaten/kota pasti membutuhkan bantuan ini, untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Djoko Sutrisno mengatakan, alokasi bantuan keuangan provinsi baru disampaikan secara lisan, belum secara surat resmi. Informasi itu disampaikan saat pertemuan kepala Bappeda se-Provinsi Banten pada 17 Januari 2017. "Dalam rapat itu menyampaikan besaran bantuan provinsi. Setelah disampaikan, Kota Serang dapat Rp 32 miliar. Sangat jauh dari usulan, bahkan tidak sampai setengahnya dari tahun 2016 dapat Rp 64,9 miliar. Kota Serang ini paling kecil,” katanya. Djoko menjelaskan, dari rencana penggunaan bantuan keuangan ini paling besar untuk alokasi infrastruktur. Namun karena saat ini Pemkot Serang menyatakan menolak, maka Bappeda Kota Serang tidak akan menindaklanjuti bantuan tersebut dengan tidak mengirimkan rincian belanja.“Biasanya setelah disampaikan pagunya sekian, kabupaten/kota diminta usulan rincian belanjanya. Kalau kita enggak sampaikan usulan belanjanya, dia enggak ploting. Kalau menolak, maka kami tidak akan menindaklanjuti, dengan tidak mengirim rincian belanja,” tegasnya.Djoko mengaku tidak mengetahui pasti bagaimana angka Rp 32 miliar tersebut muncul. Sebab pemprov tidak menyampaikan alasan kenapa pemkot hanya diberi bantuan Rp 32 miliar.  "Kalau dulu perhitungan bantuan provinsi itu ada rumusnya, ada beberapa variabel seperti luas wilayah, tingkat kemiskinan. Seharusnya ada kekhususan karena Kota Serang etalase Provinsi Banten. Ini kan tidak ada latar belakang yang disampaikan, ujug-ujug disampaikan sekian,” katanya.Jika alasannya diberi sedikit karena nilai bantuan tahun lalu serapannya sedikit, Djoko menyatakan bahwa hal itu berkaitan dengan penataan Banten Lama yang membutuhkan zonasi sebelum bergerak, sehingga pemkot membuat kajian potensi kepurbakalaannya terlebih dahulu untuk menentukan zonasi. “Kalau enggak lakukan itu malah jadi masalah. Kami butuh waktu membuat zonasi itu, dibuat legalitasnya kemudian baru proses pembebasan lahannya. Untuk pembangunan lainnya tertunda karena harus pembebasan lahan dulu, dan saya laporkan ini saat rapat evaluasi APBD,” jelasnya.Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, penolakan banprov tersebut tidak relevan. “Rasanya tidak relevan kalau Kota Serang menolak bantuan keuangan karena tidak sesuai usulan,” ujarnya.Menurut Asep, besaran bantuan keuangan provinsi tahun 2017 mengacu pada serapan anggaran bantuan ke Kota Serang tahun 2016 yang tidak terserap maksimal.“Tahun kemarin kan Rp 30 miliar, tidak terserap maksimal untuk revitalisasi Banten Lama. Sekarang Rp 32,5 miliar ya karena prioritasnya segitu dulu. Kan disesuaikan dengan keadaan keuangan juga. Kalau butuh lebih dari itu, kan bisa saja bertahap,” tuturnya.Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya Latuconsina saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa tidak ada satu pun kabupaten/kota se-Banten yang diberikan bantuan keuangan sesuai dengan usulan.
“Ya enggak apa-apa lah walikota agak emosional karena bantuannya  terkecil. Tapi jangan pesimis lah, bahwa pemprov memastikan Kota Serang sebagai bagian yang terintegrasi dalam konteks ibukota Provinsi Banten. Jadi pasti akan diperhatikan. Jangan diukur dari bantuan keuangannya,” ujar Hudaya.Hudaya menjelaskan, sebagai ibukota provinsi seharusnya Kota Serang tidak mempersoalkan bantuan keuangan, karena akan banyak program-program pemprov yang terintegrasi dengan Kota Serang.Menurutnya, tahun 2017 ini pemprov akan mendesain pengembangan wilayah Kota Serang sebagai ibukota provinsi. Rencana itu implikasinya berdampak terhadap berbagai infrastruktur yang akan hadir. "Misalnya jalur Palima-Pakupatan itu akan 8 lajur. Ke depan tentu akan tumbuh pusat-pusat  bisnis, permukiman yang kemudian berpengaruh pada pendapatan. Ada area komersial bisa retribusi perdagangan, restoran, hotel. Jadi jangan melihat besaran banprov,” katanya.Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengatakan, dalam keputusan bantuan keuangan ada pandangan-pendangan berbeda dari berbagai pihak seperti eksekutif, anggota dewan, dan lainnya. Ada parameter dan pertimbangan untuk menentukan besaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Selain itu yang terpenting adalah, bantuan keuangan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nuraeni menyinggung soal serapan bantuan keuangan Pemkot Serang tahun 2016 yang tidak maksimal.“Kemarin (2016-red) Kota Serang tidak memanfaatkan. Artinya di sini ada pertimbangan, melihat kepercayaan. Kemarin itu dapat Rp 64 miliar, itu masih ada sisa. Tahun 2017 ini kami sudah perjuangkan agar ditambah, kami tidak tinggal diam kok,” ujar Nuraeni yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Serang.“Begitu disampaikan di badan anggaran kan semua pandangan berbeda-beda. Kami diberikan sesuai porsi. Karena kembali lagi tadi, melihat juga serapan tahun sebelumnya. Kalau serapannya bagus tentu akan diberikan reward (penghargaan), yang sesuai progres terus ditingkatkan,” tuturnya.Nuraeni menilai, perencanaan Bappeda Kota Serang belum sinkron dengan Bappeda Banten. Seharusnya, kedua pihak sinkron. “Sepertinya enggak sinkron, kelihatannya begitu. Jadi, sudahlah diterima saja dulu yang ada,” ujarnya.Seperti diketahui, Pemprov Banten telah menetapkan nilai bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten/kota tahun anggaran 2017. Alokasi untuk Kabupaten Tangerang ditetapkan Rp 100 miliar, Kota Tangerang Rp 32,5 miliar, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp 40 miliar, Kabupaten Lebak Rp110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp 90 miliar, Kabupaten Serang Rp 100 miliar, Kota Serang Rp 32 miliar, Kota Cilegon Rp 70 miliar.