SERANG – Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan hari ini menyerahkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten akhir tahun
anggaran 2016 ke DPRD Provinsi Banten, Kamis (30/3)
Sejumlah indikator pembangunan di Provinsi Banten tidak mencapai
target. Misalnya, capaian laju pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan
sebesar 5,26 persen, hal tersebut belum mencapai target RPJMD sebesar
6,8-6,9 persen. Sementara untuk masalah pengangguran, capaian presentasi
pengangguran terbuka dapat direalisasikan sebesar 8,92 persen, dimana
merupakan persentase terendah sepanjang sejarah berdirinya Provinsi
Banten, meski juga belum mencapai target RPJMD.
Kendati belum mencapai target RPJMD, menurut Pj. Gubernur capaian
kinerja tahun anggaran 2016 tersebut menunjukan adanya sinergi antara
legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Untuk
itu dirinya berharap sinergitas yang telah dibangun dapat semakin
harmonis dalam penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang.
‘Tentu tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif semata, akan
tetapi peran lembaga legislative dengan fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan yang dimilikinya sangat berpengaruh
terhadap tercapainya visi dan misi pembangunan Provinsi Banten,”
Jelasnya.
Atas capaian tersebut, Nata mengimbau pembahasan kebijakan umum
tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat yang
penting dan mendesak. Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur pada
penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten
akhir tahun anggaran 2016, di DPRD Banten, Kamis (30/3).
“Saya berharap proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan
prioritas plafon anggran sementara (KUA-PPAS) tahun anggran 2018 yang
dilakukan oleh unsur Legislatif dan unsur Eksekutif, didasarkan pada
kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak, berdasarkan kondisi
eksisting daerah atau wilayah,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment