SERANG - Sebagian warga di Kelurahan Margaluyu,
Kecamatan Kasemen, yang menempati lahan milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku was-was dengan adanya rumah
susun sederhana (rusunawa), yang tidak jauh dari pemukiman mereka. Warga
khawatir akan direlokasi ke tempat itu.Ketua RT Lingkungan Kendal, Najib menyatakan, tidak setuju jika benar
rusunawa itu di antaranya untuk merelokasi warga Margaluyu. Ia lebih
setuju jika pemerintah menyediakan rumah pengganti dengan biaya cicilan
yang terjangkau dan dapat menjadi hak milik dikemudian hari.
"Sampai saat ini dari pemerintah sendiri belum ada informasi terkait rencana relokasi warga. Harapan warga sih kalau tidak dibuatkan tempat tinggalnya, bisa saja pemerintah menyediakan lahannya, nanti warga yang membangun sendiri," ujarnya kepada Banten Raya, Minggu (26/3).
Menurutnya, warga empat lingkungan di Kelurahan Margaluyu yang menempati lahan pemerintah sudah puluhan tahun. Makanya, dirinya meminta pemerintah dapat memahami aspirasi warga Margaluyu untuk memberikan lahan pengganti terkait relokasinya.
"Jangan sampai main gusur saja nanti, tapi tidak ada penggantinya. Kalau main gusur saja, berarti pemerintah tidak ada bijaksananya," bebernya.
Sementara itu, Muslim, warga Lingkungan Kendal lainnya mengakui merasa khawatir jika pemukimannya akan direlokasi.
Ia juga khawatir akan timbul konflik di masyarakat jika relokasi itu terjadi. "Lagian rusunawa itu kan lima lantai, kalau ada orang hamil atau orang jompo, naik tangganya kan kasian," imbuhnya. "Seluruh warga disini siap untuk di relokasi, yang terpenting ada penggantinya berupa rumah atau lahan yang menjadi hak milik dengan cara dicicil. Syarat lainnya relokasi juga jangan jauh dari tempat mata pencaharian kita di laut, karena kebanyakan profesi warga adalah nelayan," ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Serang Hidayat membenarkan, jika pembangunan rusunawa adalah proyek dari pemerintah pusat untuk merelokasi warga yang menempati tanah pemerintah. "Jadi relokasi itu dilakukan supaya daerah itu tidak kumuh," jelasnya seraya menambahkan jika Sampai saat, pemerintah pusat belum menyerahkan kewenangan pengelolaan Rusunawa tersebut kepada Pemkot Serang.
"Sampai saat ini dari pemerintah sendiri belum ada informasi terkait rencana relokasi warga. Harapan warga sih kalau tidak dibuatkan tempat tinggalnya, bisa saja pemerintah menyediakan lahannya, nanti warga yang membangun sendiri," ujarnya kepada Banten Raya, Minggu (26/3).
Menurutnya, warga empat lingkungan di Kelurahan Margaluyu yang menempati lahan pemerintah sudah puluhan tahun. Makanya, dirinya meminta pemerintah dapat memahami aspirasi warga Margaluyu untuk memberikan lahan pengganti terkait relokasinya.
"Jangan sampai main gusur saja nanti, tapi tidak ada penggantinya. Kalau main gusur saja, berarti pemerintah tidak ada bijaksananya," bebernya.
Sementara itu, Muslim, warga Lingkungan Kendal lainnya mengakui merasa khawatir jika pemukimannya akan direlokasi.
Ia juga khawatir akan timbul konflik di masyarakat jika relokasi itu terjadi. "Lagian rusunawa itu kan lima lantai, kalau ada orang hamil atau orang jompo, naik tangganya kan kasian," imbuhnya. "Seluruh warga disini siap untuk di relokasi, yang terpenting ada penggantinya berupa rumah atau lahan yang menjadi hak milik dengan cara dicicil. Syarat lainnya relokasi juga jangan jauh dari tempat mata pencaharian kita di laut, karena kebanyakan profesi warga adalah nelayan," ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Serang Hidayat membenarkan, jika pembangunan rusunawa adalah proyek dari pemerintah pusat untuk merelokasi warga yang menempati tanah pemerintah. "Jadi relokasi itu dilakukan supaya daerah itu tidak kumuh," jelasnya seraya menambahkan jika Sampai saat, pemerintah pusat belum menyerahkan kewenangan pengelolaan Rusunawa tersebut kepada Pemkot Serang.
.jpeg)
0 comments:
Post a Comment