Suap Ruilslag Rp 900 Juta, Pejabat Pemkot Cilegon Divonis 2 Tahun Penjara

 

SERANG, (KB).- Kasubag Analisis Jabatan (Anjab) bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, Dani Solihamdani divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, Senin (24/7/2017).
senilai Rp 900 juta. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Solihamdani berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa,” ujar ketua majelis hakim Ni Putu Sri Indayani saat membacakan vonis.

Mantan Kasubag Bina Pertanahan Pemkot Cilegon ini juga dibebankan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Sementara, terdakwa Mulyadi divonis lebih ringan. Kasubid Organisasi Sosial Politik (Orsospol) Kesbanglimas Pemkot Cilegon ini divonis 1 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Hal-hal yang memberatkan, kedua terdakwa dianggap telah merusak citra aparatur pemerintah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sebagai hal yang memberatkan. “Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” ucapnya.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai telah terbukti melanggar dakwaan primair Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Dalam amar putusan, diungkapkan kasus ruilslag tersebut bermula pada Januari 2012 lalu. Direktur PT Sidomulyo Selaras (SS) Tjoe Mien Sasminto ketika itu berencana melakukan perluasan lahan yang berada di belakang perusahaan. Lahan itu rencananya akan digunakan untuk keperluan perusahaan baru Tjoe Mien Sasminto, PT MPIA.

Untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut, Tjoe Mien Sasminto memberikan kuasa kepada Ony Nahloni. PT MPIA lalu membuat permohonan ruilslag kepada Pemkot Cilegon yang dibuat oleh Dadang Kayambo (bagian legal PT Sidomulyo Selaras) dengan pengajuan ruilslag atas nama PT MPIA tanggal 11 Januari 2012. Surat ruilslag tersebut ditandatangani oleh Direktur PT MPIA, Mulyono Saputro yang ditujukan kepada Wali Kota Cilegon. Ony yang mendapat mandat menyelesaikan ruilslag tersebut lalu menemui Mulyadi. Meski lahan yang akan dijadikan tukar guling dari PT MPIA tidak ada, akan tetapi terdakwa Mulyadi tetap menyanggupi dan menjanjikan mengurusnya dengan syarat disiapkan uang Rp 1,2 miliar.

Permintaan itu tidak langsung disanggupi oleh Ony. Ia meminta waktu untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Ony Nahloni kemudian bertemu dengan terdakwa Mulyadi dan menyanggupi memberikan uang Rp 900 juta. Setelah ada kesepakatan keduanya, lalu terdakwa Mulyadi menemui Dany. Mulyadi ketika itu meminta kepada Dany untuk mengurus ruilslag. Kepada Mulyadi, Dany meminta uang Rp 750 juta sebagai biaya kepengurusan ruilslag. Sebagai tanda jadi, Dany meminta uang Rp 80 juta. Permintaan itu dibayarkan oleh Mulyadi. Pada 21 Februari 2012 di Perumahan Palm Hils Cilegon, Ony menyerahkan cek senilai Rp 450 juta kepada Mulyadi.

ruilslag tidak rampung

Uang itu dicairkan Mulyadi bersama Sekretaris Lurah Kedaleman, Jahuri dan ditransfer kepada Dany sebesar Rp 270 juta. Sedangkan sisanya Rp 80 juta diambil sebagai pengganti uang muka sebelumnya dan 100 juta biaya operasional. Desember 2012, Erwin Hardianto (perwakilan PT MPIA) menemui Mulyadi dan menanyakan perkembangan ruilslag. Mulyadi mengatakan, persetujuan ruilslag sudah disetujui Wali Kota Cilegon. Sehingga sisa uang yang belum dibayar PT MPIA harus dilunasi. Saat itu juga Erwin menyerahkan cek Rp 450 juta sebagai biaya pembelian lahan pengganti ruilslag. Mulyadi sendiri tidak membelikan lahan pengganti melainkan menyerahkan uang kepada Dany Solihamdani sebesar Rp 400 juta.

Meski telah membayar lunas uang diminta oleh Mulyadi namun kepengurusan ruilslag ternyata tidak rampung. Lahan tersebut hingga kini masih milik Pemkot Cilegon meskipun PT MPIA telah melakukan aktivitas perusahaan dengan membangun gudang. Menanggapi vonis tersebut, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Erwin Tri Sunandar menyatakan menerima putusan. Sementara JPU Kejari Cilegon Sudiono menyatakan pikir-pikir karena putusan lebih rendah enam bulan dari tuntutan.
“Kami pikir-pikir,” katanya kepada majelis hakim