Massa Pergerakan Demo Dinkes Pandeglang

PANDEGLANG, (KB).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) menggelar unjuk rasa di kantor Dinas kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Senin (24/7/2017) sekitar pukul 11.30.  Dalam orasinya, massa mendesak Dinkes untuk membatalkan semua pemenang lelang paket pekerjaan, karena diduga ada keterlibatan oknum Dinkes yang bermain proyek. Berdasarkan pantauan, aksi tersebut mendapatkan pengamanan ketat dari Polres Pandeglang.

Bahkan aksi tersebut membuat kemacetan, karena massa menggunakan separuh jalan umum yang diduduki secara santai. Di badan jalan depan kantor Dinkes, massa terus menyuarakan aspirasinya.
Korlap aksi, Darma mengatakan, dari 11 paket pekerjaan yang dilelangkan Dinkes pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang dinilai tidak sehat karena diduga ada oknum Dinkes yang sempat memberikan bocoran tentang tahapan lelang ke pihak pengusaha.

”Semua proyek yang dilelangkan telah berbenturan dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal pelanggaran itu disinyalir karena ada dugaan oknum yang memberikan data lelang kepada salah satu pengusaha,” kata Darma.
Salah satu proyek yang diduga menyalahi aturan lelang seperti pembangunan Rumah Sakit Pratama Menes yang dikerjakan oleh salah satu perseroan terbatas (PT), dan perusahaan itu kabarnya telah dilaporkan oleh PLN Bogor karena diduga melakukan pencurian listrik ketika mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Cilengsi Bogor.

Selain itu, rehabilitasi gedung rawat inap Puskesmas Panimbang yang dikerjakan salah satu PT, dimana perusahaan tersebut pada tahun 2014-2015 diduga telah melakukan KKN saat mengerjakan renovasi gedung SDN Sungai Bambu. ”Beberapa perusahaan yang memenangkan proses lelang paket pekerjaan di Dinkes disinyalir rekam jejaknya buruk,” ucapnya.

Dengan dugaan-dugaan penyimpangan dan pelanggaran tersebut, Darma meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan baik SKPD terkait membidangi paket kegiatan maupun ke pokja ULP yang diduga telah melakukan konspirasi tentang tahapan proses lelang. Karena sudah terbukti jika perusahaan yang berhasil memenangkan paket pekerjaan milik Dinkes itu adalah perusahaan yang tidak baik. ”Selain penegak hukum di daerah, kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Pandeglang, karena diduga adanya oknum pengusaha yang mengendalikan proyek Dinkes,” tuturnya.

Massa lainnya, Eef menuturkan, seharusnya proses lelang paket pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan. Namun, karena adanya oknum yang membekinginya membuat proses lelang proyek tidak karuan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinkes. ”Pecat segera oknum pegawai Dinkes yang diduga bermain proyek,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Pandeglang Indah Dinarsiani belum bisa dimintai keterangannya karena sedang ada rapat dan tidak bisa diganggu. ”Nanti sebentar, sedang ada rapat dulu,” kata Indah yang dihubungi melalui telefon selulernya