Tetap Beroperasi dan Abaikan Aturan, Pemkab Lebak tak Mampu Hadapi Truk

 

LEBAK, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, dinilai tidak berdaya atau mampu menghadapi persoalan pengangkut pasir dalam keadaan basah dan melebihi kapasitas. Sebab, hingga saat ini truk pengangkut pasir basah melebihi kapasitas masih saja beroperasi dengan leluasa
melintas di sejumlah jalan di wilayah Kabupaten Lebak. ”Saya menilai, Pemkab tak berdaya menyelesaikan masalah truk melanggar aturan membawa muatan pasir basah dan melebihi kapasitas. Terbukti, meski Pemkab sudah beberapa kali melakukan penertiban, bahkan ketika Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya turun langsung ke lapangan menegur sopir yang mengabaikan aturan, tetap saja itu tidak memberikan efek apapun terhadap persoalan ini,” kata aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) Lebak, Ade PK, Senin (24/7/2017).

Menurut dia, persoalan ini masih saja tetap terjadi, selain karena penegakan aturan yang diterapkan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih cukup lemah, juga karena sikap pemerintah itu sendiri yang ‘setengah hati’ dalam menyelesaikan persoalan ini. Kenapa persoalan ini tetap terjadi, juga tidak terlepas dari adanya dugaan keterikatan oknum pemerintah atas keberadaan usaha pertambangan pasir di Lebak. ”Kalau Pemkab memang tegas, karena dengan upaya penertiban dan penilangan tidak memberikan efek jera. Maka cara satu-satunya menutup pertambangan pasir yang tetap membiarkan truk membawa pasir basah. Jangan berani hanya para sopir saja, sementara pemilik pertambangan tidak diberikan penindakan apapun,” ujarnya.

Keberadaan pos retribusi milik Dinas perhubungan (Dishub) Lebak, kata dia, dinilai hanya sebatas formalitas saja untuk menarik retribusi. Seharusnya keberadaan pos tersebut juga difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pengawasan. Jika perlu pos pengawasan dan penindakan disebar di sejumlah tempat strategis sebagai titik adanya kegiatan pertambangan pasir. ”Keberadaan pos retribusi itu juga patut dipertanyakan, retribusi semacam apa yang ditarik tersebut. Apa retribusi itu masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.

Berdasarkan pantauan, Ahad (23/7/2017) truk membawa pasir dalam keadaan basah dan melebihi kapasitas masih tampak terlihat beroperasi di sejumlah jalan di Kabupaten Lebak. Di Jalan Hasanudin jalur yang terdapat pos retribusi Dishub juga masih tampak truk pasir basah melebihi kapasitas bebas melintas.  Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Rangkasbitung-Citeras dan Rangkasbitung-Sajira-Cipanas. Bahkan, di jalur Citeras sejumlah tempat penampungan pasir (stock faile) saat ini sudah banyak bermunculan kembali. Akibatnya, sepanjang jalur itu kerap mengalami kemacetan akibat adanya truk yang seenaknya berhenti memuat atau menurunkan pasir yang ada di stock faile tersebut.