Soal Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD, WH Beri Nasihat Wakil Rakyat

SERANG, (KB).- Jawaban gubernur atas pemandangan fraksi-fraksi mengenai raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Banten, di Gedung Paripurna, DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (10/8/2017), disampaikan tak seperti biasanya. Gubernur Banten Wahidin Halim lebih banyak memberikan wejangan dan pesan moral kepada anggota DPRD. WH tampak santai memberikan jawaban, bahkan teks jawabannya sama sekali tidak dibacakan. Ia lebih menyampaikan secara spontan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPRD. “Saya tidak mau menggurui, silakan saja dibahas. Uangnya ada, tinggal persoalan kepatutan saja yang mesti diperhatikan,” ujar Wahidin.

Wahidin juga berpesan agar pimpinan dan anggota DPRD Banten mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat Banten, dalam menyusun tunjangan dan gaji DPRD Banten yang akan diatur dalam Perda baru. “Meskipun uangnya ada, tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan provinsi. Jangan tinggi-tinggi amat. Uang kita itu kan buat bangun sekolah, bangun jalan? Nanti saya akan lakukan efisiensi beberapa program,” ucapnya. Menurutnya, pembahasan soal raperda tunjangan dewan tidak perlu lama-lama. Namun, tetap mengacu aturan. “Saya tidak akan intervensi, semoga kita mendapat keberkahan,” tutur Wahidin.

Jawaban singkat gubernur langsung mendapat sambutan hangat dari dewan yang hadir mengikuti paripurna. “Prinsip ikan sepat ikan gabus kan (lebih cepat lebih bagus). Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya dewan akan menindaklanjutinya dalam panitia khusus (pansus),” kata Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Seusai penyampaian jawaban gubernur, DPRD Banten kemudian membentuk pansus. Rapat paripurna sempat diskor 10 menit untuk pemilihan pimpinan dan anggota pansus. “Ketua Pansus raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Banten adalah M. Faizal dari Fraksi Golkar,” ujar Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan saat membacakan susunan anggota pansus.

Wahidin kembali mengingatkan pimpinan dan anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan apapun hasil pembahasan raperda pada masyarakat dan Tuhan. “Ini kan hak dewan, ya kita kasih. PP- nya kan sudah ada,” ucap gubernur. Sebelumnya, rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi mengenai raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Banten, Rabu (9/8). Semua fraksi sepakat untuk menindaklanjuti raperda usul gubernur tersebut.

Raperda ini merupakan usul Gubernur Banten menindaklanjuti terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. PP ini mengatur penyesuaian gaji atau pendapatan anggota dewan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan rencana, kenaikan gaji pimpinan dan anggota dewan Banten rata-rata sebesar Rp 33 juta per bulan. Angka ini diperoleh dari usulan naiknya tunjangan komunikasi intensif dewan dari semula hanya 3 kali uang representasi, menjadi 7 kali uang representasi dari uang representasi.

Diketahui, tunjangan komunikasi intensif dewan sebelumnya hanya Rp 9 juta (3 kali uang reprensentasi ketua DPRD), kini naik Rp 12 juta menjadi Rp 21 juta. Sedangkan tunjangan reses baru ada setelah PP 18/2017 terbit. Nilainya Rp 21 juta per reses, atau Rp 63 juta untuk tiga kali reses dalam satu tahun.
Dalam draf raperda yang diusulkan gubernur, disebutkan ada empat penambahan tunjangan dan penghasilan, yaitu tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan transportasi dan dana operasional.

Selama ini, hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Banten diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Banten. Dengan adanya PP Nomor 18, yang memerintahkan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan Perda, maka keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2008 perlu dilakukan penyesuaian. Sesuai Perda tersebut, tunjangan dan penghasilan anggota dan pimpinan DPRD Banten tidak kurang dari 5 persen APBD. Untuk APBD 2017, sekitar Rp 300 miliar dialokasikan untuk tunjangan dan penghasilan anggota dan pimpinan DPRD Banten. Jumlah itu akan naik dua hingga tiga kali lipat jika Perda penyesuaian terhadap PP Nomor 18 sudah disahkan. (